Kelas Menengah Terjepit di Antara Kenaikan BBM dan Bunga Kredit

Kelas menengah Indonesia, yang selama ini dianggap sebagai motor penggerak perekonomian, kini berada dalam posisi paling rentan dalam satu dekade terakhir. Kombinasi kenaikan harga energi akibat konflik global dan suku bunga acuan Bank Indonesia yang naik 50 basis poin menjadi 5,25% secara perlahan mengikis ruang fiskal rumah tangga, bahkan mendorong risiko turun kasta ke kelompok miskin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan beban energi terbesar justru ditanggung kelas menengah. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, kelompok ini mengalokasikan 8,86% total pengeluarannya untuk energi—lebih tinggi dibanding kelas atas (7,15%) dan kelompok miskin (6,28%). Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Agung Pardini, menilai bahwa kenaikan harga energi dan suku bunga secara bersamaan menciptakan tekanan ganda yang sulit dihindari. “Kelas menengah memang selalu diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi dengan pendapatan yang stagnan, mereka berdiri di atas fondasi fiskal yang rapuh,” ujarnya.

Agung menjelaskan, belanja energi merupakan konsumsi wajib yang sulit dikurangi. Kenaikan harga energi memicu efek domino pada harga kebutuhan pokok dan transportasi. Bagi masyarakat urban, tekanan berlipat karena mereka juga harus membayar cicilan tetap seperti KPR, kendaraan, pendidikan, dan asuransi. “Saat suku bunga naik, ruang diskresioner menyempit. Banyak kebutuhan tersier dikurangi, upgrade kendaraan ditahan, bahkan tabungan darurat ikut terkikis,” katanya. Ia menyarankan konsumen beralih ke produk berkualitas lebih rendah dan mengurangi penggunaan kredit serta paylater.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menambahkan bahwa dampak paling nyata terlihat di sektor properti dan otomotif. Sekitar 69,87% pembelian rumah masih bergantung pada KPR, sehingga kenaikan bunga langsung mengubah keputusan dari “beli sekarang” menjadi “tunda dulu”. “Kelas menengah belum cukup kuat menyerap kenaikan biaya hidup dan biaya utang secara bersamaan,” ungkapnya. Meski indeks keyakinan konsumen April 2026 masih di level optimistis (123,0), Josua memperingatkan bahwa tekanan berkepanjangan bisa memicu penyesuaian seperti menunda pendidikan anak, mengurangi konsumsi, hingga menjual aset.

Dari sisi kebijakan, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengakui adanya pergeseran proporsi kelas menengah ke kelompok rentan. Ia menyebut fenomena “Chilean Paradox” masih menjadi pekerjaan rumah: pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 mencapai 5,61%, namun kesejahteraan kelas menengah justru menurun. Pemerintah tetap optimistis target pertumbuhan 5,4% tahun ini tercapai berkat stimulus seperti insentif pajak, FLPP perumahan, dan subsidi energi. Namun, ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih menilai situasi ini dilematis. Kenaikan BI Rate untuk menahan pelemahan rupiah (yang sempat menembus Rp17.700 per dolar AS) tidak terelakkan, tetapi ia mengkritik perbankan yang cenderung cepat menaikkan bunga kredit saat BI Rate naik, namun lambat menurunkannya. “OJK perlu mengimbau bank agar tidak serta-merta menaikkan suku bunga kredit,” ujarnya.

Ke depan, para ekonom sepakat bahwa jaring pengaman sosial harus diperluas tidak hanya untuk kelompok miskin, tetapi juga kelas menengah rentan. Agung Pardini mengusulkan adaptive social protection, seperti bantuan sementara saat PHK dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Lana menambahkan, insentif pajak bagi perusahaan padat karya dan penguatan KUR 5% untuk UMKM bisa menjadi solusi jangka panjang. Pertanyaannya, mampukah pemerintah keluar dari kebijakan “bansos untuk miskin atau pasar bebas untuk kelas menengah” sebelum kelompok ini benar-benar runtuh?