Rekor Baru: 84.759 Siswa di Sekolah Negeri Jepang Butuh Bimbingan Bahasa Jepang

Jumlah siswa di sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas negeri di Jepang yang membutuhkan pengajaran bahasa Jepang mencapai 84.759 orang pada tahun ajaran 2025, menembus rekor tertinggi baru. Data ini dirilis oleh Kementerian Pendidikan Jepang dalam survei dua tahunan yang diumumkan pada 25 Mei lalu.

Survei tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 40% dari seluruh sekolah negeri di Jepang kini memiliki setidaknya satu siswa yang memerlukan dukungan bahasa Jepang, dengan 28 sekolah bahkan menampung 100 siswa atau lebih dalam kategori tersebut. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan seiring bertambahnya jumlah penduduk asing di Jepang.

Yang memprihatinkan, sebanyak 9.699 siswa (11,4%) tidak menerima bantuan belajar bahasa Jepang setelah jam sekolah atau di waktu lain, naik 2.630 orang dari survei sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan pemerintah daerah belum mampu mengimbangi lonjakan jumlah anak yang membutuhkan.

Pemerintah daerah yang merespons survei menyebutkan berbagai kendala, seperti ketidakmampuan menugaskan guru bahasa Jepang karena siswa pindah di tengah tahun ajaran, serta kurangnya sistem untuk berbagi metode dukungan yang spesifik. Mereka juga menyoroti kekurangan instruktur yang kompeten dan keterbatasan dana untuk memanfaatkan aplikasi penerjemah.

Menanggapi situasi ini, panel ahli kementerian yang membahas lingkungan belajar anak asing merilis draf laporan pada 25 Mei. Rekomendasi utama mencakup pembentukan "kelas persiapan" untuk memberikan dukungan bahasa Jepang awal, serta penggunaan tenaga eksternal seperti guru bahasa Jepang terdaftar nasional. Beberapa anggota panel mengusulkan agar guru bersertifikat juga memperoleh kualifikasi tersebut, dan guru terdaftar mendapat pelatihan tentang kurikulum serta tahap perkembangan anak.

Dalam temuan terpisah, dari sekitar 178.000 anak asing usia sekolah dasar hingga menengah atas, sebanyak 13.902 anak (naik 1.818 dari tahun sebelumnya) dikategorikan sebagai "kehadiran sekolah tidak terkonfirmasi" karena status pendaftaran mereka tidak dapat diverifikasi. Sebagian besar dari mereka (8.013 anak) tidak terdaftar di sekolah karena tidak tinggal di alamat yang tercatat.

Kondisi ini menuntut respons kebijakan yang lebih terpadu dan alokasi sumber daya yang memadai, tidak hanya dari pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, agar hak pendidikan anak-anak asing di Jepang dapat terpenuhi secara optimal.