Krisis Keamanan Sahel Makin Parah: Intervensi Asing Justru Memperpanjang Siklus Kekerasan
Baca dalam 60 detik
- Serangan terkoordinasi di Mali pada April 2026 menunjukkan kegagalan pendekatan militer asing dalam menstabilkan kawasan Sahel.
- Alih-alih membawa perdamaian, kehadiran pasukan Rusia dan sebelumnya Barat justru memperkuat posisi junta militer dan memperluas ruang gerak kelompok jihadis.
- Stabilitas kawasan kini bergantung pada keberlanjutan ketidakamanan yang menguntungkan berbagai aktor, mulai dari junta hingga kekuatan geopolitik eksternal.
Serangan terkoordinasi yang melanda sejumlah kota besar di Mali pada April 2026 menegaskan kembali kegagalan intervensi keamanan asing di kawasan Sahel. Koalisi baru antara kelompok jihadis dan separatis berhasil menguasai kota Kidal di utara Mali, memaksa pasukan Rusia yang selama ini menjadi mitra keamanan utama junta militer untuk ditarik keluar melalui negosiasi. Peristiwa ini menjadi simbol runtuhnya strategi keamanan yang selama satu dekade lebih digulirkan oleh kekuatan eksternal.
Sejak awal 2022, Rusia melalui Africa Corps (sebelumnya Wagner Group) telah menjadi tulang punggung keamanan militer Mali, menggantikan pasukan Prancis dan Eropa dari operasi kontra-terorisme Barkhane serta Taskforce Takuba. Prancis sendiri mengerahkan 5.000 personel antara 2014 hingga 2022, sementara pasukan khusus Eropa berjumlah 1.000 personel pada 2020–2022. Kedua misi tersebut dipaksa hengkang setelah hubungan dengan junta Mali memburuk. Realiansi strategis ini kemudian meluas ke Burkina Faso dan Niger, di mana pasukan Prancis diusir dan digantikan oleh ratusan tentara Rusia. Pada musim panas 2023, Mali juga mengusir misi penjaga perdamaian PBB yang telah beroperasi selama satu dekade dengan kekuatan 13.000 personel.
Peneliti yang mengkaji intervensi keamanan eksternal di Sahel selama satu dekade terakhir menyimpulkan bahwa kehadiran pasukan asing tidak membawa stabilitas. Sebaliknya, kawasan ini justru semakin terfragmentasi, militerisasi, dan dilanda kekerasan. Yang menarik, ketidakamanan yang terus berlangsung ternyata menguntungkan banyak pihak. Bagi junta militer, ancaman jihadis menjadi justifikasi untuk mempertahankan kekuasaan dan melakukan represi. Bagi Rusia, Sahel menjelma menjadi panggung untuk menunjukkan pengaruh anti-Barat dan kemitraan keamanan di Afrika. Sementara aktor Barat menggunakan isu ekspansi jihadis, kekhawatiran migrasi, dan instabilitas regional sebagai alasan untuk tetap terlibat meskipun berulang kali gagal.
Intervensi asing juga secara tidak langsung memperkuat militer sebagai aktor politik, memperparah ketidakseimbangan sipil-militer di kawasan. Sejak 2013, kerangka "keamanan di Sahel" digunakan untuk membenarkan intervensi Barat dan multilateral. Tujuan resminya adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pasukan keamanan nasional untuk mengalahkan pemberontakan jihadis. Namun, pendekatan ini justru meningkatkan status, anggaran, dan kekuasaan militer, sementara situasi keamanan terus memburuk. Akibatnya, kudeta militer terjadi di Mali, Burkina Faso, dan Niger, yang kemudian beraliansi dengan Rusia untuk mempertahankan kekuasaan.
“Stabilisasi berisiko tidak lagi tentang menyelesaikan konflik, melainkan tentang mengelola ketidakamanan dengan cara yang mempertahankan rezim, kemitraan, dan pengaruh geopolitik,” tulis peneliti dalam analisisnya.
Serangan terbaru di Mali menunjukkan bahwa junta militer bersama mitra Rusianya gagal membendung ekspansi kelompok jihadis. Pemimpin militer Mali, Assimi Goïta, justru kembali menegaskan komitmen kemitraan dengan Rusia pasca-serangan, meskipun kegagalan di medan perang sudah nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa Rusia lebih berkepentingan menjaga junta tetap berkuasa demi pengaruh geopolitik di Afrika, sementara junta membutuhkan dukungan Rusia untuk mempertahankan rezimnya.
Ke depannya, pendekatan militer yang terbukti tidak efektif mungkin akan memaksa junta militer yang tertekan untuk bernegosiasi dengan kelompok jihadis. Langkah ini berpotensi melahirkan ruang kekuasaan dan tata kelola hibrida yang baru di kawasan Sahel. Tanpa perubahan paradigma yang mendasar, siklus kekerasan yang mengorbankan warga sipil diprediksi akan terus berlanjut.
