Sumenep Catatkan Opini WTP Kesembilan Berturut-turut, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan

Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, pada Selasa (26/5/2026).

Pencapaian ini menandai kali kesembilan secara berturut-turut bagi Pemkab Sumenep sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2017. Konsistensi tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap siklus pengelolaan anggaran.

Wakil Bupati Imam Hasyim menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar pengakuan formal, melainkan cerminan dari kerja keras dan sinergi seluruh elemen. “WTP LKPD adalah hasil kerja keras dan sinergitas jajaran pemerintah daerah bersama elemen masyarakat yang aktif mengawasi sekaligus mengontrol kinerja pemerintah daerah,” ujarnya. Ia berharap dukungan masyarakat terus terjaga agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat dipertahankan.

Menurut Imam Hasyim, raihan ini menjadi energi positif bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja serta kepatuhan dalam pengelolaan keuangan. Ia menekankan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai simbol prestasi, melainkan harus menjadi pendorong peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. “Penghargaan ini mendorong seluruh ASN berkomitmen membawa Kabupaten Sumenep semakin baik melalui peningkatan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Pemerintah daerah juga memandang setiap catatan dan rekomendasi BPK sebagai bagian dari proses evaluasi yang harus ditindaklanjuti secara serius. Imam Hasyim meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN untuk menjadikan rekomendasi tersebut sebagai pijakan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan. “Kami bertekad meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan dalam rangka menyukseskan program pembangunan,” tegasnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah bekerja keras dan bersinergi dalam menjalankan program pembangunan daerah.

Raihan WTP kesembilan berturut-turut ini menegaskan konsistensi Pemkab Sumenep dalam memperkuat tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Capaian ini menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.