Polri Dinilai Kunci Jaga Stabilitas Energi Nasional di Tengah Ancaman Hybrid Warfare
Baca dalam 60 detik
- Lonjakan harga energi dan tekanan geopolitik membuat Indonesia rentan, meski stabilitas di permukaan tampak terkendali.
- Pakar menegaskan energi bukan lagi isu ekonomi semata, melainkan pilar keamanan nasional yang berdampak pada stabilitas sosial dan legitimasi negara.
- Peran Polri dalam arsitektur keamanan energi menjadi krusial, terutama menghadapi ancaman hybrid warfare yang mengincar sektor strategis.
Ketergantungan Indonesia pada impor energi dan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menempatkan stabilitas energi nasional dalam posisi yang rentan. Meski di permukaan situasi tampak terkendali, lonjakan harga energi global, ketegangan geopolitik, serta gangguan rantai pasok telah menciptakan kerentanan yang tidak bisa diabaikan. Hal ini mendorong pengamat dan akademisi untuk menyoroti pentingnya pendekatan keamanan dalam mengelola energi nasional.
Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, Ir. R. Haidar Alwi, MT, menekankan bahwa energi telah bergeser dari sekadar isu ekonomi menjadi bagian integral dari sistem keamanan negara. Menurutnya, gangguan pada sektor energi tidak hanya berdampak pada harga atau pasokan, tetapi juga menjalar ke stabilitas sosial, daya beli masyarakat, hingga legitimasi negara. "Energi bukan hanya soal pasokan dan harga. Ia adalah sistem yang menopang stabilitas negara. Ketika energi terganggu, maka yang runtuh bukan hanya ekonomi, tetapi kepercayaan publik, ketenangan sosial, dan bahkan legitimasi kekuasaan," tegas Haidar Alwi.
Pernyataan Haidar Alwi menggarisbawahi bahwa Indonesia perlu memperkuat sinergi antara aparat keamanan, khususnya Polri, dengan sektor energi. Ancaman hybrid warfare—yang memadukan taktik konvensional, siber, dan disinformasi—dapat menargetkan infrastruktur energi, rantai pasok, atau bahkan persepsi publik. Oleh karena itu, kesiapsiagaan Polri dalam menjaga keamanan aset energi nasional menjadi semakin krusial.
Ke depan, diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan aspek keamanan ke dalam perencanaan energi nasional. Polri, sebagai garda terdepan keamanan dalam negeri, harus dilibatkan secara aktif dalam skema perlindungan infrastruktur energi. Langkah ini tidak hanya untuk mencegah gangguan fisik, tetapi juga untuk mengantisipasi serangan siber dan kampanye disinformasi yang dapat merusak stabilitas energi. Dengan demikian, ketahanan energi nasional dapat terjaga di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
