Lebaran di Tengah Lumpur: Pemulihan Banjir Sumatra yang Tak Kunjung Usai

Idulfitri 2025 hanya tinggal hitungan hari, namun suasana sukacita belum sepenuhnya dirasakan oleh ribuan korban banjir di Sumatra. Di Pidie Jaya, Aceh, sebagian warga masih menjalani salat tarawih di masjid yang tergenang air. Di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, banjir susulan telah terjadi tiga kali. Sementara di Aceh Tengah, material longsor masih menumpuk akibat terbatasnya alat berat. Kondisi ini kontras dengan laporan pemerintah pusat yang gencar membentuk satuan tugas dan menggelontorkan dana triliunan rupiah.

Bencana banjir besar yang melanda Sumatra pada awal 2025 mencatatkan angka tragis: 1.204 jiwa meninggal, 257.600 orang mengungsi, serta kerusakan dan kerugian mencapai Rp192 triliun. Pemerintah melalui Bappenas memperkirakan kebutuhan pemulihan mencapai Rp205 triliun—angka yang jauh melampaui estimasi biaya rekonstruksi pascatsunami Aceh 2004 sebesar Rp51,7 triliun. Sebagai respons, disusunlah Rencana Induk Nasional berbasis risiko untuk periode 2026–2028, dengan prinsip build back better yang mencakup rehabilitasi layanan publik dan rekonstruksi sarana ekonomi.

Namun, kesenjangan antara dokumen kebijakan dan realitas di lapangan sangat terasa. Di banyak desa, lumpur masih menggenangi rumah warga, sungai mengalami pendangkalan dan perubahan alur, serta sawah belum produktif. Hujan ringan saja sudah cukup memicu genangan baru. Para pengamat menilai bahwa tanpa prioritas pada pemulihan sistem pengelolaan endapan dan drainase, upaya rekonstruksi hanya bersifat kosmetik—memperbaiki kerusakan tanpa menghilangkan akar kerentanan.

Dimensi sosial-politik pun mulai mengemuka. Dalam beberapa pekan terakhir, pengibaran bendera bulan bintang—simbol identitas lokal Aceh—kembali marak. Sebagian kalangan melihatnya sebagai ekspresi budaya, namun dalam konteks pemulihan yang lambat, simbol tersebut juga menjadi saluran kegelisahan masyarakat. Aceh memiliki sejarah sensitif; stabilitas sosial tidak hanya bergantung pada keamanan formal, melainkan juga pada rasa keadilan dan perhatian negara. Mengabaikan dimensi ini berarti mereduksi bencana menjadi persoalan teknis semata.

Pemulihan mental juga menjadi isu krusial. Anak-anak membutuhkan rasa aman, perempuan menanggung beban domestik tambahan, sementara lansia dan penyandang disabilitas menghadapi risiko akses dan kesehatan yang lebih tinggi. Jika rehabilitasi tidak dirancang secara inklusif, justru dapat memperparah kerentanan kelompok rentan.

Di tengah transisi pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp72 miliar untuk pembelian sapi meugang—tradisi menyembelih hewan menjelang Ramadan dan hari raya. Bantuan ini memiliki makna simbolik kuat bagi masyarakat Aceh, namun dari kacamata kebijakan publik, muncul pertanyaan mengenai mekanisme distribusi dan prioritas penerima. Apakah bantuan berbasis data kebutuhan kelompok rentan, atau sekadar bersifat umum tanpa diferensiasi risiko? Bantuan musiman memang menghangatkan solidaritas, namun tidak bisa menggantikan solusi struktural dari negara.

Pada akhirnya, keberhasilan pemulihan tidak diukur dari besarnya anggaran atau tebalnya dokumen rencana induk. Tolok ukur yang sesungguhnya adalah: apakah rumah tidak lagi tergenang saat hujan, apakah sawah kembali produktif, dan apakah warga merasa aman. Aceh pernah membuktikan pada tsunami 2004 bahwa pemulihan besar-besaran mungkin dilakukan dengan arah dan komitmen yang jelas. Kini, ujian serupa datang kembali—bukan pada skala bencana, melainkan pada konsistensi tata kelola. Selama hujan masih memicu kecemasan, Sumatra belum benar-benar keluar dari situasi darurat.