Evaluasi Impor Mobil India: Ombudsman Desak Pemerintah Prioritaskan Produk Lokal untuk Ketahanan Pangan
Baca dalam 60 detik
- Ombudsman RI menyarankan evaluasi impor 150 ribu mobil niaga asal India senilai Rp24,6 triliun karena potensi ketidakcocokan mesin dengan bahan bakar Biodiesel B40/B50 di Indonesia.
- Pemerintah didorong untuk lebih memberdayakan produsen dalam negeri seperti PT Pindad demi menjaga kedaulatan ekonomi dan kemudahan perawatan suku cadang.
- Distribusi armada logistik fisik disarankan hanya difokuskan pada desa tertinggal, sementara desa maju diarahkan pada penguatan sistem logistik digital.
Evaluasi Impor Mobil India: Ombudsman Desak Pemerintah Prioritaskan Produk Lokal untuk Ketahanan Pangan
Ombudsman RI memberikan saran tegas kepada pemerintah untuk mengevaluasi rencana impor 150 ribu unit mobil niaga dari India. Proyek ambisius senilai Rp24,6 triliun ini ditujukan untuk mendukung sistem logistik Koperasi Desa, namun dinilai memiliki risiko teknis yang besar jika spesifikasi kendaraan tidak selaras dengan regulasi energi nasional Indonesia yang sedang bertransformasi.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menggarisbawahi bahwa penggunaan kendaraan impor dalam bentuk Completely Built Up (CBU) berpotensi mengalami kendala serius pada sistem mesin saat dipertemukan dengan mandatori Biodiesel B40/B50. Ketidaksesuaian teknis ini dikhawatirkan justru akan menghambat distribusi pangan di wilayah pelosok dan membebani masyarakat dengan biaya perawatan yang tinggi.
📍 POIN REKOMENDASI OMBUDSMAN:
Langkah Ombudsman ini merujuk pada mandat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri demi memperkuat kedaulatan ekonomi. Selain itu, sinkronisasi kebijakan antara fungsi logistik desa dan energi nasional dianggap krusial agar anggaran negara yang besar tidak terbuang sia-sia akibat ketidakmatangan perencanaan teknis.
Dengan kombinasi armada fisik buatan lokal untuk daerah terpencil dan optimasi digital untuk daerah maju, kedaulatan pangan nasional yang mandiri diharapkan dapat terwujud secara lebih efisien dan akuntabel. Pemerintah kini diharapkan segera melakukan kajian komprehensif sebelum merealisasikan pengadaan impor tersebut guna menjamin keberlanjutan layanan publik di tingkat desa.
Senior Editor & Strategic Analyst • p3mbelahlaut
