Skandal Pejabat dan Klausal Gag: Pengawas Data Inggris Akhirnya Buka Suara
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris memastikan klausul kerahasiaan atau NDA bagi staf Information Commission tidak akan diberlakukan, membuka jalan bagi penyelidikan independen.
- Mantan bos ICO, John Edwards, mundur pada Juni 2025 setelah investigasi menemukan dugaan pelecehan seksual dan perundungan.
- Serikat pekerja menuntut penyelidikan yang benar-benar independen dan akuntabel, sementara survei internal mengungkap 14% pegawai mengalami perundungan atau diskriminasi.

Pemerintah Inggris memutuskan untuk mencabut penerapan perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) yang diteken staf Information Commission (ICO), pengawas data dan kebebasan informasi negara itu. Keputusan ini diambil agar para pegawai dapat berbicara terbuka dalam penyelidikan independen terkait budaya kerja di lembaga tersebut, yang selama ini dikenal sebagai regulator kunci di bidang kecerdasan artifisial dan perlindungan data.
Langkah tersebut menyusul mundurnya Kepala Information Commission, John Edwards, sekitar lima bulan lalu setelah investigasi independen menemukan bukti awal dugaan perilaku tidak pantas, termasuk klaim pelecehan seksual. Pemerintah menyatakan bahwa ICO tidak akan menggunakan ketentuan perjanjian apa pun untuk menghalangi partisipasi staf dalam penyelidikan. Rincian penyelidikan, termasuk syarat acuan dan identitas penyelidik independen, akan diumumkan dalam waktu dekat.
Kasus ini mencuat ke publik setelah permintaan kebebasan informasi mengungkap bahwa sejak awal masa jabatan Edwards pada 2022 hingga kini, sedikitnya 16 pegawai aktif dan mantan pegawai menandatangani klausul kerahasiaan dengan total nilai lebih dari ยฃ354.000. Sembilan di antaranya memuat klausul non-derogatori yang secara hukum melarang pegawai memberikan komentar negatif di ruang publik. Meski jumlahnya kecil dibanding total lebih dari 1.000 staf, praktik ini menuai kritik karena badan publik seharusnya hanya menggunakan klausul kerahasiaan bila benar-benar diperlukan.
Information Commission selama ini memainkan peran strategis dalam mengawasi kepatuhan perusahaan teknologi raksasa. Baru-baru ini, ICO memenangkan gugatan terhadap TikTok dan menjatuhkan denda ยฃ12,7 juta karena menyalahgunakan data anak. Lembaga ini juga menghukum Kementerian Pertahanan Inggris setelah kebocoran surel mengungkap identitas penerjemah yang melarikan diri dari Afghanistan. Namun, absennya kepemimpinan permanen sejak Edwards mundur telah menimbulkan kekhawatiran tentang arah pengawasan di tengah gencarnya perkembangan AI dan tantangan privasi digital.
"Anggota serikat kami di Komisi telah terlalu lama dikecewakan oleh budaya kepemimpinan yang toksik yang membiarkan perundungan dan pelecehan terjadi, membuat banyak staf takut untuk bersuara," kata Sekretaris Jenderal PCS, Fran Heathcote.
Serikat pekerja PCS dan FDA dalam beberapa pekan terakhir mendesak pemerintah melakukan penyelidikan eksternal atas peristiwa yang mengarah pada pengunduran diri Edwards. Mereka juga meminta agar mereka yang menandatangani NDA dibebaskan dari jerat perjanjian tersebut. Heathcote menyambut baik keterlibatan positif dari ICO dan Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga (DCMS), namun menegaskan bahwa penyelidikan harus benar-benar independen, kuat, dan mampu mengidentifikasi pertanggungjawaban.
Anggota Parlemen dari Partai Konservatif, Caroline Dinenage, yang memimpin Komite Seleksi DCMS, menilai ICO membutuhkan arah baru yang tegas setelah kepergian bosnya. Ia menyoroti kekosongan kepemimpinan yang memperparah keadaan di organisasi yang dinilainya tidak memiliki kemudi, di mana perilaku terburuk di tempat kerja seolah tidak ditantang. Dinenage menekankan pentingnya pemerintah menempatkan sosok yang dapat menetapkan nada baru dan berdedikasi untuk mengubah sikap serta melindungi staf.
Pihak Information Commission menyatakan komitmennya terhadap penyelidikan independen sebagai wujud kesediaan untuk mendengarkan dan belajar dari peristiwa setahun terakhir. Dewan baru yang ditunjuk musim panas ini disebut telah bekerja keras memberikan kepemimpinan segar, memperkenalkan struktur tata kelola dan strategi baru. Mereka berjanji mencermati temuan dan rekomendasi penyelidikan serta melanjutkan upaya perbaikan budaya organisasi.
Pertanyaannya kini: akankah penyelidikan yang telah tertunda lima bulan ini benar-benar mampu mengungkap akar persoalan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang mengawasi data dan AI? Tanpa terobosan kepemimpinan dan transparansi, ICO berisiko kehilangan wibawa di saat regulasi teknologi semakin menentukan masa depan ekonomi digital Inggris.



