29 WNI Diduga Jadi Korban Eksploitasi di Papua Nugini, Enam WNA China Terlibat
Baca dalam 60 detik
- Polda Papua menangani kasus dugaan TPPO yang menimpa 29 WNI di Papua Nugini dengan enam WNA China sebagai tersangka.
- Empat tersangka telah ditahan otoritas Port Moresby, sementara dua lainnya masih buron dan 10 WNI lain tertahan di imigrasi setempat.
- Polisi memperluas pencegahan melalui edukasi sekolah dan pengawasan jalur transit untuk memutus rantai perekrutan ilegal.

Sebanyak 29 warga negara Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi kerja di Papua Nugini, dengan enam warga negara China disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kasus ini mencuat setelah kepolisian setempat menahan empat dari enam tersangka, sementara dua lainnya masih dalam pengejaran.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, AKBP Wahyu Basuki, mengungkapkan bahwa laporan polisi terkait perkara ini telah teregistrasi dengan nomor LP/B/181/X/2026/SPKT/POLDA PAPUA pada 29 Oktober 2026. Menurutnya, empat tersangka WNA China kini diamankan otoritas Papua Nugini, sedangkan dua buron masih dalam proses pencarian lintas negara.
Para korban yang telah dipulangkan ke Jayapura menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Papua. Namun, sepuluh WNI lain masih tertahan di Kantor Imigrasi Port Moresby, Papua Nugini, dan proses pemulangannya tengah dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait.
Wahyu menegaskan bahwa penanganan TPPO tidak berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku. “Penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban,” ujarnya seperti dikutip dari pernyataan resmi, Jumat (20/11).
Di tengah penanganan kasus tersebut, Ditreskrimum Polda Papua juga mengusut laporan masyarakat soal dugaan perdagangan anak. Dua bayi kembar perempuan berusia dua bulan diduga menjadi korban. Penyidik telah memeriksa lima saksi dan masih mendalami pihak-pihak yang dilaporkan serta mengumpulkan alat bukti untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
Kasus perdagangan anak ini mendapat atensi khusus kepolisian karena korbannya masih bayi dan memerlukan perlindungan maksimal. Sebagai langkah preventif, Polda Papua gencar melakukan edukasi ke sejumlah sekolah mengenai berbagai modus TPPO, mulai dari penipuan berkedok lowongan kerja hingga perekrutan pekerja migran secara nonprosedural.
“Upaya preventif juga dilakukan melalui deteksi dini dan pemantauan jalur transit, khususnya di Pelabuhan Laut Jayapura, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya perekrutan maupun pengiriman korban TPPO melalui jalur keberangkatan tersebut,” terang Wahyu.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi yang tidak melalui mekanisme resmi. “Pastikan seluruh proses pemberangkatan tenaga kerja dilakukan melalui jalur resmi. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan tenaga kerja ilegal, segera laporkan kepada kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center 110,” pungkasnya.
Kasus ini menyoroti kerentanan pekerja migran Indonesia terhadap praktik eksploitasi lintas negara, terutama di kawasan Pasifik yang jalur pengawasannya relatif longgar. Koordinasi antara kepolisian Indonesia, otoritas imigrasi Papua Nugini, dan perwakilan RI di Port Moresby menjadi kunci untuk memastikan seluruh korban mendapatkan perlindungan dan pemulangan yang aman. Ke depan, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja menjadi prasyarat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.



