Asbes di Parlemen Inggris Membengkak, Renovasi £40 Miliar Terancam Molor
Baca dalam 60 detik
- Temuan asbes di kompleks Parlemen Inggris melonjak menjadi 1.650 item, naik 500 sejak 2021, memicu kekhawatiran kesehatan dan keselamatan.
- Pemerintah Inggris mempertimbangkan voting renovasi senilai £40 miliar yang bisa memakan waktu 61 tahun, dengan biaya penundaan £420 juta per tahun.
- Komite Akun Publik menekan percepatan keputusan, sementara keluarga korban mesothelioma menuntut pendekatan kehati-hatian terhadap risiko asbes.

Jumlah material mengandung asbes yang teridentifikasi di Istana Westminster dan kompleks Parlemen Inggris kini melampaui 1.650 item, naik sekitar 500 sejak 2021. Temuan ini muncul saat pemerintah tengah mempertimbangkan voting untuk merenovasi gedung bersejarah yang dinilai semakin rapuh, dengan estimasi biaya mencapai £40 miliar dan durasi hingga 61 tahun.
Menurut otoritas parlemen, penambahan item asbes terdeteksi melalui survei yang dilakukan sebagai persiapan proyek renovasi yang telah lama tertunda. Asbes menjadi salah satu alasan utama perlunya perombakan besar-besaran, mengingat bahaya seratnya bagi kesehatan jika terhirup. Meski asbes bersifat tahan api, paparan panas dan api di sekitarnya dapat melepaskan serat berbahaya ke udara dalam jarak jauh.
Data yang dihimpun BBC melalui permintaan kebebasan informasi menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, 700 item asbes telah diangkat dari Parlemen. Namun, total keseluruhan justru meningkat karena survei yang lebih intensif menemukan lebih banyak material yang sebelumnya tidak terdeteksi. Berdasarkan pedoman Health and Safety Executive, sebagian besar asbes tergolong risiko rendah karena berada di area tersembunyi, tetapi hampir 200 item diklasifikasikan sebagai risiko sedang yang mungkin memerlukan perbaikan.
Juru bicara Parlemen Inggris menegaskan bahwa prioritas utama adalah keselamatan semua pihak yang bekerja dan berkunjung ke kompleks parlemen. Pihaknya telah meningkatkan pemantauan asbes, menggelar pelatihan kesadaran baru, dan merencanakan pengangkatan lebih lanjut. Namun, otoritas mengakui bahwa gedung bebas asbes tidak mungkin terwujud tanpa pembongkaran atau kerusakan besar pada struktur bangunan.
"Asbes tidak boleh dianggap berisiko rendah. Pendekatan kehati-hatian harus diterapkan, termasuk mempertimbangkan risiko kerusakan akibat peristiwa cuaca ekstrem, banjir, kebakaran, dan gangguan selama renovasi," ujar Kris Gledhill, putra mendiang anggota parlemen Partai Buruh Alice Mahon yang meninggal pada 2022 karena mesothelioma maligna, kanker yang terkait paparan asbes.
Gledhill menambahkan bahwa ibunya menyadari risiko asbes dan mampu mengidentifikasi dua tempat kerja yang mungkin menjadi sumber paparan, salah satunya Istana Westminster. Sementara itu, Dr Hannah Moody, CEO badan amal Mesothelioma UK, mendukung pembentukan register asbes nasional dan pengangkatan bertahap dari gedung-gedung publik. "Meski asbes telah dilarang pada 1999, material ini masih ada di banyak bangunan publik di Inggris dan terus menyebabkan penyakit serius serta kematian terkait kerja, termasuk kanker agresif mesothelioma," katanya.
Desakan untuk segera mengambil keputusan juga datang dari Komite Akun Publik House of Commons. Ketua komite, Geoffrey Clifton-Brown, memperingatkan bahwa jika kebakaran kecil terjadi, "seluruh bangunan bisa terbakar" karena patroli pemadam kebakaran berjaga 24 jam. Ia menyoroti risiko kebakaran besar seperti yang terjadi di Notre-Dame dan mengkritik "alergi politik untuk menangani masalah ini" setelah bertahun-tahun penundaan. Komite menilai informasi yang ada sudah cukup bagi anggota parlemen dan bangsawan untuk memberikan suara sebelum akhir tahun ini.
BBC memahami bahwa pemerintah telah membahas kemungkinan menggelar debat dan voting sebelum akhir tahun, tetapi belum ada tanggal pasti. Voting tersebut akan menentukan apakah akan melanjutkan pekerjaan awal senilai hingga £3 miliar dan mempersempit empat opsi yang ada, sebelum keputusan final pada 2030. Salah satu opsi melibatkan relokasi anggota parlemen dan bangsawan dari kompleks selama hingga 24 tahun mulai 2032 dengan biaya hingga £15,6 miliar. Opsi lain hanya memindahkan House of Lords dengan biaya £39 miliar dan waktu 61 tahun.
Komite juga mengidentifikasi hambatan kritis, termasuk proses pengambilan keputusan yang terlalu rumit dan keterlambatan akuisisi gedung sementara untuk House of Lords di Queen Elizabeth II Conference Centre yang dimiliki pemerintah. Dengan tekanan biaya penundaan yang mencapai £420 juta per tahun, keputusan politik dalam waktu dekat akan sangat menentukan arah masa depan Parlemen Inggris.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin pentingnya pengelolaan bangunan publik bersejarah yang mengandung material berbahaya. Pemerintah dan DPR di Tanah Air perlu memastikan bahwa renovasi gedung-gedung tua, termasuk kompleks parlemen dan museum, disertai audit asbes dan protokol keselamatan yang ketat. Tanpa langkah pencegahan, risiko kesehatan bagi pekerja dan pengunjung dapat menjadi beban sosial dan ekonomi di kemudian hari.



