Kantor Cabang Downing Street di Manchester Rekrut 50 Pegawai, Oposisi Sebut Pemborosan
Baca dalam 60 detik
- Kantor No10 North di Manchester membuka 50 lowongan eksternal dengan total gaji pokok mencapai £2,8 juta, memicu kritik oposisi.
- Pemerintah berdalih rekrutmen ini untuk mempercepat devolusi kekuasaan dari Westminster, namun Partai Konservatif menilainya sebagai birokrasi baru yang mahal.
- Langkah ini menambah jumlah staf No10 North menjadi 120 orang, hampir setengah dari total pegawai Downing Street, sementara transparansi anggaran dipertanyakan.

Pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Andy Burnham kembali menjadi sorotan setelah kantor perwakilannya di Manchester, No10 North, membuka 50 lowongan pekerjaan eksternal dengan nilai gaji pokok gabungan mencapai £2,8 juta atau sekitar Rp56 miliar. Langkah ini diumumkan pada Jumat (26/9) waktu setempat, menandai ekspansi signifikan kantor yang baru berdiri Juli lalu tersebut.
No10 North dirancang sebagai kantor kembar Downing Street di London, dengan misi utama mendekatkan pengambilan keputusan ke daerah dan mempercepat program devolusi kekuasaan. Pemerintah menyatakan para pegawai baru akan bekerja bersama wali kota dan dewan lokal untuk mengidentifikasi hambatan pembangunan di berbagai wilayah. Namun, keputusan merekrut puluhan staf ini langsung menuai kritik dari Partai Konservatif yang menilai kantor tersebut sekadar gimmick belaka.
Menurut perhitungan BBC, total gaji pokok untuk 50 posisi tersebut bisa mencapai £2,8 juta, belum termasuk kontribusi pensiun pemberi kerja sebesar 28,97 persen. Salah satu posisi dengan bayaran tertinggi adalah "deputi direktur rewiring the state" dengan kisaran gaji £86.000 hingga £117.000 per tahun. Peran ini akan memimpin unit yang mengatur pendekatan pemerintah terhadap devolusi lintas departemen.
Pemerintah membantah rekrutmen ini akan menyebabkan PHK di tempat lain. Sumber pemerintah menyebut beberapa posisi akan direlokasi dan lowongan yang kosong ditutup. "No10 North mendorong transfer kekuasaan paling signifikan dari Westminster dalam satu generasi," demikian pernyataan resmi pemerintah seperti dikutip BBC. Mereka menambahkan bahwa perekrutan ini untuk mendapatkan "perspektif baru dan pengetahuan tentang daerah yang dilayani, sehingga keputusan lebih dekat kepada masyarakat yang terdampak."
Wakil Ketua Partai Konservatif Alex Burghart menuding Burnham ingkar janji. "Dia berjanji merampingkan layanan sipil, tapi sekarang malah menambah staf dan sekali lagi tidak mengatakan dari mana uangnya berasal. Manchesterisme hanyalah birokrasi tambahan yang dibebankan kepada pembayar pajak," ujarnya. Senada, Menteri Bayangan Kabinet Tory Mike Wood mempertanyakan kurangnya transparansi setelah menteri mengatakan tidak bisa mengungkapkan jumlah pegawai dan tingkat kehadiran kantor.
"No10 North adalah pusat saraf dari Inggris yang terhubung ulang," kata Burnham saat meresmikan kantor tersebut, seraya menambahkan bahwa kantor itu akan membantu membawa pertumbuhan ke lebih banyak wilayah.
Sejak dibuka, No10 North telah menjadi tuan rumah pertemuan para wali kota regional, setidaknya dua di antaranya dilakukan sebagian melalui panggilan video Microsoft Teams. Dalam salah satu pertemuan, menteri memperkenalkan kewenangan kontroversial bagi wali kota di Inggris untuk mengenakan biaya baru pada penginapan wisatawan. Kantor ini juga menggelar pertemuan puncak pendidikan dan menerima kunjungan Taoiseach Irlandia Micheál Martin pada September lalu.
Deputi Direktur No10 North, Duncan Parish, pekan lalu mengakui adanya "tantangan institusional" dalam mewujudkan tujuan tersebut dan menyerukan "pergeseran pola pikir" di seluruh pemerintah pusat Inggris. Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa upaya devolusi tidak hanya soal memindahkan staf, tetapi juga mengubah budaya kerja birokrasi.
Bagi Indonesia, langkah Inggris ini bisa menjadi cermin bagaimana negara kesatuan menghadapi tuntutan desentralisasi. Indonesia telah lama menjalankan otonomi daerah, namun kritik terhadap birokrasi yang gemuk dan tidak efisien masih sering muncul. Jika Inggris yang menganut sistem kesatuan pun harus membuat kantor khusus untuk mempercepat devolusi, Indonesia mungkin perlu mengevaluasi apakah transfer kewenangan ke daerah selama ini sudah efektif atau justru menciptakan lapisan birokrasi baru.
Ke depan, publik Inggris akan menantikan apakah No10 North benar-benar mempercepat pengambilan keputusan di daerah atau hanya menjadi simbol politik semata. Dengan anggaran terbatas dan tekanan fiskal, efektivitas kantor ini akan diuji. Jika gagal, kritik bahwa ini hanyalah pemborosan akan semakin sulit dibantah.



