Latvia Siap Terima Pembayaran Pajak dengan Kripto pada 2027, Terobosan atau Risiko?

Latvia berpotensi menjadi salah satu negara pertama yang mengizinkan warganya melunasi pajak penghasilan pribadi menggunakan mata uang kripto. Rencana ini diungkapkan oleh pejabat tinggi pemerintah, menandai upaya ambisius negara Baltik tersebut menarik minat perusahaan dan investor aset digital.

Penasihat Perdana Menteri untuk Perencanaan Strategis dan Ekonomi Baru, Didzis Dejus, menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui proposal tersebut. Meski demikian, masih ada pekerjaan teknis yang harus diselesaikan, terutama terkait penyedia layanan pembayaran yang akan memfasilitasi transaksi. "Saya yakin itu akan terwujud tahun depan," ujar Dejus dalam konferensi fintech UN:BLOCK di Riga, seperti dikutip CoinDesk.

Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari rencana yang diumumkan pada Mei 2025 untuk memungkinkan pembayaran pajak dengan kripto dan tokenisasi aset lain seperti properti. Dejus menegaskan bahwa negaranya tidak ragu menjadi yang tercepat. "Kami tidak takut menjadi negara tercepat," katanya, seraya menekankan bahwa upaya menarik bisnis kripto tidak berhenti pada pemberian lisensi.

Perubahan lanskap perpajakan kripto di Latvia menjadi krusial. Undang-undang anyar yang disahkan parlemen menggeser basis pengenaan pajak dari setiap transaksi menjadi hanya saat penarikan dana dari akun investasi melebihi jumlah setoran awal. Pendekatan ini dinilai lebih adil bagi investor yang mungkin telah lama menahan asetnya tanpa catatan transaksi lengkap. Dejus menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan membantu mereka yang membeli kripto bertahun-tahun lalu tetapi tidak memiliki bukti pembelian.

Selain itu, pemerintah memperkenalkan mekanisme deklarasi sukarela (one-time declaration) bagi pemegang aset kripto yang belum melaporkan kewajiban pajaknya. Mereka dapat membayar 10% dari nilai pasar aset per akhir 2026. Periode pengajuan deklarasi dibuka pada 1 April hingga 31 Mei 2027, dengan batas pembayaran pajak pada 23 Juli 2027. Langkah ini memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong kepatuhan tanpa menghukum wajib pajak secara berlebihan.

Namun, realisasi pembayaran pajak dengan kripto masih bergantung pada stabilitas politik. Perdana Menteri Andris Kulbergs dari Partai United List memenangkan pemilihan parlemen pada 3 Oktober lalu dan diperkirakan akan kembali menjabat. Meski demikian, ia masih memerlukan mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan. Jika proses pembentukan koalisi berlarut-larut, jadwal implementasi pembayaran pajak kripto bisa mundur. Dejus sendiri tidak menyebutkan nama penyedia layanan pembayaran yang akan dipakai maupun jenis mata uang kripto yang akan diterima.

Langkah Latvia ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana nilai tukar dan volatilitas kripto akan ditangani. Sebagai perbandingan, Colorado menggunakan PayPal untuk mengonversi kripto ke dolar saat pembayaran pajak, sehingga risiko fluktuasi ditanggung oleh penyedia layanan. Latvia belum mengungkapkan apakah akan mengadopsi model serupa atau menerima kripto secara langsung. Yang jelas, inisiatif ini menempatkan Latvia sebagai laboratorium kebijakan kripto di Eropa, di tengah Uni Eropa yang masih berhati-hati terhadap aset digital.

Bagi Indonesia, langkah Latvia bisa menjadi cermin. Otoritas pajak Indonesia (DJP) sejauh ini belum mengisyaratkan penerimaan kripto untuk pembayaran pajak, meski transaksi aset kripto telah diatur dan dikenai PPN serta PPh. Jika Latvia berhasil, tekanan bagi negara lain untuk mengikuti jejak serupa bisa meningkat, terutama dalam konteks persaingan menarik investasi digital. Namun, Indonesia memiliki tantangan tersendiri: literasi kripto yang belum merata, infrastruktur pembayaran yang kompleks, dan kerangka regulasi yang masih terus berkembang.

Ke depan, mata dunia akan tertuju pada bagaimana Latvia mengeksekusi rencana ini. Apakah pembayaran pajak dengan kripto akan menjadi standar baru di Eropa, atau justru menjadi eksperimen yang menghadapi hambatan teknis dan politis? Jawabannya akan mulai terlihat pada 2027, ketika tenggat deklarasi dan pembayaran pajak tiba. Jika sukses, Latvia tidak hanya mempercepat adopsi kripto, tetapi juga mendefinisikan ulang hubungan antara negara dan aset digital.