Polanski Tolak Batalkan Mosi 'Zionisme Rasis' Partai Hijau, Hadapi Tekanan Kepemimpinan

Pemimpin Partai Hijau Inggris, Zack Polanski, memastikan tidak akan mencabut mosi yang mendeklarasikan Zionisme sebagai bentuk rasisme. Keputusan itu diambil meski mosi tersebut telah memicu gelombang kritik dari dalam dan luar partai, serta berimbas pada posisinya sebagai ketua.

Mosi yang disahkan dalam konferensi partai di Brighton awal bulan ini mendefinisikan Zionisme sebagai ideologi yang mendukung "negara Yahudi etnonasionalis di Palestina historis yang mengecualikan dan/atau mendominasi populasi non-Yahudi". Dukungan terhadap mosi ini tergolong tipis, yakni 1.022 berbanding 813 suara, dari total sekitar 230.000 anggota partai. Angka partisipasi yang rendah itu pun menjadi sasaran kritik internal.

Dalam wawancara dengan program Sunday with Laura Kuenssberg di BBC, Polanski menyatakan bahwa ia tidak akan berupaya membatalkan mosi tersebut. "Saya tidak akan mencoba membatalkannya," ujarnya. Namun, ia berencana mengajukan amendemen pada kesempatan pertama, yang menurut aturan partai baru bisa dilakukan pada 2028 karena kebijakan hasil konferensi berlaku selama dua tahun. "Saya ingin mengubahnya agar tidak lagi menetapkan satu negara demokratis, melainkan menyerahkan masa depan itu kepada rakyat Israel dan Palestina sendiri," tambahnya.

Sikap Polanski ini memperpanjang kontroversi yang telah membayangi karier politiknya. Ia sebelumnya absen dalam pemungutan suara mosi tersebut dan sempat menyatakan tidak akan memilihnya tanpa dua amendemen yang akhirnya ditolak anggota. Amendemen pertama bertujuan mencegah penetapan solusi satu negara, sedangkan amendemen kedua ingin memastikan mosi tidak digunakan untuk mendisiplinkan anggota Yahudi yang menghadiri sinagoga yang menganggap diri mereka Zionis.

Kontroversi ini tidak hanya berdampak pada internal Partai Hijau. Sejumlah anggota parlemen dari partai itu, termasuk Ellie Chowns, menyerukan peninjauan ulang mekanisme pengambilan keputusan yang digerakkan anggota, mengingat rendahnya partisipasi dalam voting. Di sisi lain, Dewan Deputi Yahudi Inggris mengecam mosi tersebut sebagai "serangan terhadap komunitas Yahudi" dan menegaskan bahwa Zionisme adalah antirasisme yang menciptakan tempat berlindung bagi orang Yahudi di tanah air leluhur mereka.

Tekanan juga datang dari regulator. EHRC mengirim surat kepada Partai Hijau pekan lalu, meminta informasi lebih lanjut tentang mosi dan efek praktisnya. Lembaga itu menyatakan banyak orang Yahudi merasa rentan, tetapi membutuhkan detail untuk menilai apakah ada bagian dari mosi yang dapat dianggap diskriminatif berdasarkan Equality Act 2010. Permintaan ini muncul setelah puluhan anggota parlemen dari Partai Buruh dan Liberal Demokrat menyurati regulator.

Polanski, yang juga beragama Yahudi, menegaskan tidak ada anggota Partai Hijau yang akan dikucilkan berdasarkan keyakinan atau latar belakang. Ia memisahkan antara identitas Yahudi dan dukungan terhadap Israel. Ketika ditanya apakah Zionisme bersifat rasis, ia menjawab bahwa hal itu bukan kontroversi, dan justru menyoroti tingginya korban jiwa di Palestina. "Yang kontroversial adalah 75.000 orang Palestina telah terbunuh dalam beberapa tahun terakhir," katanya, seraya menuduh tindakan tersebut didasari ideologi rasis. Pernyataan ini merujuk pada konflik Gaza yang hingga kini masih menjadi sorotan dunia, meski angka korban yang disebutnya tidak dapat diverifikasi secara independen dalam wawancara tersebut.

"Saya ingin hak yang setara bagi rakyat Israel dan Palestina. Penerapan praktis Zionisme belum menghasilkan hal itu." — Zack Polanski

Bagi Partai Buruh, mosi ini menjadi alasan untuk menghentikan kesepakatan bagi kekuasaan di dewan lokal kecuali anggota Partai Hijau mencabut dukungan terhadap mosi. Polanski menyerahkan keputusan itu kepada anggota dewan partainya. Sementara itu, penulis mosi, Lubna Speitan, menuduh pemerintah Buruh sebagai "peserta genosida" dan tidak berhak berbicara soal antisemitisme.

Kasus ini juga menarik perhatian di Indonesia, meski secara tidak langsung. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan pendukung konsisten hak Palestina, Indonesia sering menjadi suara moral dalam isu tersebut. Perdebatan di Partai Hijau Inggris mencerminkan bagaimana isu Palestina dan Zionisme terus menjadi garis pemisah politik di negara-negara Barat, yang dapat memengaruhi dinamika diplomasi dan aliansi internasional. Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin bahwa solidaritas terhadap Palestina tetap menjadi tema sensitif yang mampu mengguncang panggung politik domestik negara lain.

Ke depan, posisi Polanski akan diuji oleh tekanan internal dan eksternal. Apakah ia mampu mempertahankan kepemimpinan di tengah perpecahan, atau justru mosi ini menjadi titik balik yang memaksa Partai Hijau mengevaluasi arah kebijakan luar negerinya? Yang jelas, perdebatan tentang Zionisme dan rasisme tidak akan surut dalam waktu dekat, terutama menjelang pemilu berikutnya.