Ekonomi AS Memburuk Jelang Pemilu Tengah Masa, Pendukung Trump Mulai Berpaling

Jelang pemilihan tengah masa Amerika Serikat yang tinggal hitungan minggu, gelombang ketidakpuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Donald Trump kian sulit dibendung. Survei teranyar yang dilakukan Harris untuk The Guardian mengungkap bahwa 38% pemilih dari Partai Republik menilai kondisi ekonomi negara sedang memburuk—naik tajam dari 29% pada periode yang sama tahun lalu. Angka ini muncul sebelum Badan Statistik Tenaga Kerja AS merilis data indeks harga konsumen September yang mencatat lonjakan inflasi tahunan ke 3,7%, sehingga potret sesungguhnya bisa jadi lebih suram.

Yang membuat situasi ini kian pelik bagi Gedung Putih, sentimen negatif tidak lagi hanya datang dari lawan politik. Kelompok-kelompok yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung elektoral Partai Republik justru paling keras menyuarakan kekecewaan. Sebanyak 64% warga pedesaan menyatakan ekonomi sedang memburuk, jauh melampaui 52% warga perkotaan. Sementara itu, 61% pemilih kulit putih—naik dari 48% pada September 2024—kini berpandangan serupa. Bahkan di kalangan pemilih pria, proporsi yang pesimistis meningkat dari 46% menjadi 52% dalam dua tahun terakhir.

Pemicu utama kemarahan ini bukanlah faktor tunggal. Kebijakan tarif "hari pembebasan" yang diluncurkan Trump telah memukul eksportir pertanian karena akses ke pasar China tertutup. Harga solar dan pupuk melambung akibat ketegangan dengan Iran. Razia imigrasi massal mengganggu pasokan tenaga kerja di sektor pertanian dan peternakan. Ditambah lagi, upaya meredam harga daging sapi dengan menurunkan tarif impor justru dibaca sebagai pengkhianatan terhadap peternak lokal. Bagi warga pedesaan, paket kebijakan ini terasa seperti serangan beruntun yang menggerus pendapatan mereka.

Fenomena ini memperkuat temuan studi ilmuwan politik dari Universitas Stanford dan New York University yang mencatat bahwa polarisasi persepsi ekonomi antarpartai melonjak dari sekitar 20 poin persentase pada awal pemerintahan Bush II menjadi puncaknya 73 poin persentase di era Trump pertama. Artinya, meski data makro sering kali tidak berubah signifikan, cara publik memaknainya sangat ditentukan oleh identitas politik. Namun, ketika basis sendiri mulai goyah, lensa ideologis itu tidak lagi cukup menjadi tameng.

"Jika pemilih enggan menyeberang garis partai untuk memberi ganjaran atas kinerja ekonomi yang baik atau menghukum kemerosotan, maka pejabat terpilih dapat mengejar kebijakan yang mendistribusikan manfaat ekonomi secara sempit tanpa memengaruhi peluang mereka dipilih kembali," tulis ilmuwan politik dari Universitas Bucknell dan Texas A&M University dalam riset mereka.

Pergeseran sentimen ini memiliki implikasi besar bagi strategi kampanye Partai Republik. Alih-alih berkutat pada isu biaya hidup, Trump cenderung memperkuat narasi perang budaya—menuduh Demokrat sebagai simpatisan Lenin atau menebar isu sensitif seputar identitas gender. Manuver ini diyakini dapat mengalihkan perhatian basis dari kesulitan ekonomi. Namun, data survei menunjukkan strategi tersebut mulai kehilangan daya pikatnya.

Bagi Indonesia, dinamika politik Amerika Serikat ini perlu dicermati karena berdampak langsung pada stabilitas perdagangan global. Ketika pemilih AS menghukum partai penguasa karena kebijakan proteksionis, arah kebijakan ekonomi Washington pasca-pemilu bisa berubah drastis—mulai dari pelonggaran tarif hingga pergeseran aliansi dagang. Negara-negara mitra dagang seperti Indonesia harus bersiap menghadapi kemungkinan revisi kebijakan yang memengaruhi ekspor komoditas dan arus investasi.

Dengan elektabilitas yang terus tergerus dan basis tradisional yang mulai membelot, akankah Trump mampu membalikkan keadaan dalam tiga minggu tersisa? Atau justru sebaliknya, pemilu tengah masa ini akan menjadi referendum atas kebijakan ekonominya—sebuah pukulan telak yang mengubah peta politik AS untuk tahun-tahun mendatang?