IFS Peringatkan Healey: Lubang Fiskal £35 Miliar Ancam Kredibilitas Anggaran 28 Oktober

Menteri Keuangan Inggris John Healey menghadapi ujian fiskal terberat dalam anggaran pertamanya yang dijadwalkan 28 Oktober 2025. Institute for Fiscal Studies (IFS) memperkirakan lubang pendanaan mencapai £35 miliar, memaksa Healey menyusun rencana belanja yang kredibel di tengah tekanan pasar dan inflasi global.

IFS, lembaga riset ekonomi independen yang berpengaruh, menilai bahwa komitmen pemerintah untuk menaikkan belanja pertahanan menjadi 3% dari pendapatan nasional pada 2030 serta meningkatkan anggaran kesehatan tanpa memangkas departemen lain membutuhkan tambahan dana miliaran poundsterling. Situasi diperparah oleh inflasi tinggi yang dipicu perang Iran, yang menggerus nilai riil anggaran departemen. Healey pun dihadapkan pada tiga pilihan sulit: pemotongan belanja, kenaikan pajak, atau campuran keduanya.

Pemerintah Inggris berada di bawah tekanan pasar keuangan untuk menunjukkan pengelolaan fiskal yang ketat, seiring naiknya biaya pinjaman. IFS memperingatkan agar Healey tidak mengumumkan program belanja yang tidak akan direalisasikan. "Anggaran yang sekadar jalan di tempat bukan opsi bagi menteri keuangan," ujar Direktur IFS Helen Miller. "Mempertahankan rencana pajak dan belanja warisan berarti membiarkan inflasi mengacaukan rencana departemen. Menuliskan pemotongan implisit yang tidak akan dijalankan akan membuat anggaran menjadi fiksi," tambahnya.

Healey, yang berbicara menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF), menyatakan bahwa konsekuensi konflik di Timur Tengah dan Eropa memukul negara-negara di seluruh dunia, menyebabkan harga bahan bakar dan hipotek naik. "Namun Inggris dan sekutu kami dapat menghadapi tantangan ini bersama," ujarnya. Ia menegaskan anggarannya akan "membangun pendekatan ini dengan disiplin fiskal untuk mendorong ketahanan ekonomi" dan memberi ruang bernapas bagi masyarakat.

Meski demikian, IFS mengingatkan bahwa rencana belanja yang diwarisi dari menteri keuangan sebelumnya, Rachel Reeves, tidak akan mengimbangi inflasi dalam beberapa tahun ke depan. Jika tidak diatasi, hal ini akan meragukan kredibilitas rencana pemerintah. Sejumlah menteri keuangan sebelumnya memang pernah mengandalkan strategi serupa—mencantumkan pemotongan tidak realistis agar aturan fiskal terpenuhi—lalu mengubahnya di kemudian hari.

Perang AS-Israel melawan Iran dan invasi Rusia ke Ukraina telah mendorong kenaikan harga energi global, yang diteruskan ke konsumen melalui harga barang dan bahan bakar. Kedua konflik juga meningkatkan biaya pembayaran bunga utang pemerintah Inggris. Meskipun inflasi tinggi menambah penerimaan pajak, IFS mencatat hal itu tetap menggerus nilai anggaran tunai departemen. IFS memperkirakan gejolak pasar obligasi dan inflasi akan menambah sekitar £10 miliar pada proyeksi biaya pinjaman pemerintah pada 2029-30.

Kendati demikian, IFS masih memperkirakan pemerintah akan memenuhi aturan fiskal mandirinya—hanya meminjam untuk proyek investasi pada tahun fiskal 2029-30 dan mengurangi rasio utang terhadap PDB—terutama karena inflasi mendorong penerimaan pajak. Namun, aturan itu akan dipenuhi dengan penyangga yang lebih kecil, sekitar £20 miliar, turun dari £24 miliar yang diprediksi Kantor Akuntabilitas Anggaran (OBR) pada Pernyataan Musim Semi. Indikasi terbaru menunjukkan pasar nyaman dengan penyusutan ruang fiskal sebesar itu. IFS juga memperkirakan bantuan "ruang bernapas" bagi rumah tangga bersifat sementara dan terbatas.

Dalam lingkungan yang volatil, IFS menekankan bahwa proyeksinya sangat tidak pasti. Prakiraan resmi OBR—yang menjadi acuan menteri keuangan—bisa menghasilkan kesimpulan berbeda. Healey sendiri tidak wajib mengumumkan total belanja dalam anggaran ini dan dapat menunda keputusan tersebut hingga Pernyataan Musim Semi atau Tinjauan Belanja tahun depan, ketika prospek ekonomi mungkin sudah berubah.

Bagi Indonesia, dinamika fiskal Inggris ini menjadi cermin tantangan serupa: ketegangan geopolitik dan inflasi global menekan ruang anggaran, sementara kebutuhan belanja strategis seperti pertahanan dan kesehatan terus meningkat. Pemerintah Indonesia juga menghadapi dilema antara disiplin fiskal dan belanja prioritas, terutama di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Keputusan Healey dalam anggaran 28 Oktober akan menjadi sinyal apakah negara maju mampu menyeimbangkan tekanan pasar dengan janji kesejahteraan—atau justru menyerah pada ilusi fiskal yang berujung pada koreksi menyakitkan.