XRP Ledger Aktifkan Delegasi Izin: Bank dan Penerbit Stablecoin Kini Bisa Pisahkan Tugas Tanpa Serahkan Kunci

XRP Ledger resmi mengaktifkan fitur PermissionDelegationV1_1 pada 8 Oktober, sebuah pembaruan yang memungkinkan pemilik akun memberikan wewenang terbatas kepada akun lain tanpa harus menyerahkan kunci utama yang mengendalikan aset. Aktivasi ini menandai berakhirnya proses voting panjang yang sempat tertunda pada September lalu akibat dukungan validator anjlok di bawah ambang batas.

Dalam mekanisme konsensus XRP Ledger, setiap peningkatan protokol wajib memperoleh dukungan lebih dari 80% dari validator tepercaya selama dua pekan berturut-turut. Dengan daftar saat ini yang berisi 35 validator, artinya minimal 29 operator harus menyatakan setuju. Angka itu sempat tidak terpenuhi, memaksa penghitungan mundur diulang dari awal sebelum akhirnya tercapai.

Urgensi fitur ini berakar pada dilema klasik operasional kripto. Perusahaan yang bertransaksi rutin membutuhkan kunci penandatangan yang selalu aktif, tetapi menyimpan kunci berkuasa penuh di komputer yang terhubung internet sama dengan membuka pintu belakang bagi peretas. Delegasi menawarkan jalan tengah: wewenang dipecah berdasarkan jenis pekerjaan, bukan diserahkan seluruhnya.

Sebagai ilustrasi, penerbit stablecoin dapat memberi akun kepatuhan izin menyetujui nasabah baru sementara kunci utama tetap tersimpan offline. Akun pembantu menandatangani dengan kuncinya sendiri, hanya bisa menjalankan aksi yang diberikan, dan pemilik akun berhak mengubah atau mencabut izin tersebut kapan saja. Model ini meniru pemisahan tugas yang sudah lazim di perbankan, tetapi kini dapat ditegakkan langsung di tingkat ledger.

Pemisahan fungsi pembayaran dan kepatuhan yang selama ini dilakukan lewat kebijakan internal kini bisa dipaksakan secara teknis di jaringan, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh satu pihak.

Meski demikian, komunitas pengembang masih menyoroti sejumlah ganjalan. Panduan resmi meminta pengguna tidak mendelegasikan izin PaymentBurn—yang dirancang untuk memungkinkan akun pembantu memusnahkan token—sampai perbaikan terpisah diaktifkan. Pasalnya, dalam kondisi tertentu izin tersebut juga dapat dipakai untuk menciptakan token baru. Peringatan ini berlaku untuk token yang diterbitkan di ledger, bukan XRP yang baru dicetak.

Selain itu, laporan tertanggal 8 Oktober menemukan bug pada cara sebagian server XRP Ledger menghitung dukungan suara. Server dapat mengeluarkan validator dari daftar hitung setelah validator tersebut mengganti kunci keamanan rutin, padahal validator masih online dan memberikan suara. Jika dua validator hilang dari penghitungan, server akan mengukur dukungan terhadap 33 validator, bukan 35, sehingga sebuah proposal tampak lebih dekat ke ambang lolos daripada kenyataan sebenarnya. Patch yang diusulkan akan mengidentifikasi validator lewat ID permanen, dan masih dalam peninjauan.

Perbaikan untuk masalah PaymentBurn baru mengantongi 27 dari 35 suara validator pada Jumat. Dibutuhkan 29 suara untuk memulai penghitungan mundur dua pekan yang akan mencabut peringatan tersebut. Artinya, meski fitur delegasi sudah aktif, ekosistem masih menunggu penyelesaian persoalan teknis yang bisa memengaruhi kepercayaan institusi.

Dari kacamata pasar, langkah ini memperkuat posisi XRP Ledger di segmen keuangan teratur. Nilai aset tokenisasi dan stablecoin RLUSD yang beredar di jaringan—sekitar US$4,26 miliar pada kuartal II menurut laporan Evernorth—menunjukkan bahwa likuiditas di ledger ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Kemampuan mengelola izin secara granular menjadi nilai tambah ketika bank dan manajer dana mulai mengeksplorasi infrastruktur blockchain.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan dengan agenda perluasan pembayaran digital dan eksplorasi tokenisasi aset oleh lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tengah menyusun kerangka tata kelola aset kripto dan stablecoin yang lebih ketat. Fitur delegasi semacam ini dapat menjadi rujukan teknis bagi industri domestik yang ingin memisahkan fungsi operasional dan kepatuhan tanpa mengorbankan keamanan kunci.

Pertanyaannya, apakah penyelesaian bug penghitungan suara dan izin PaymentBurn akan cukup cepat untuk meyakinkan institusi besar masuk lebih dalam? Jika tidak, momentum adopsi yang sudah terbangun bisa kembali tertunda oleh persoalan teknis yang seharusnya bisa dihindari.