DPRD DKI Kritik Rencana Transjakarta Laut: Jangan Sekadar Etalase Kepulauan Seribu

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad, menyampaikan catatan kritis terhadap rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak memperluas layanan Transjakarta ke sektor transportasi laut menuju Kepulauan Seribu. Ia menegaskan bahwa inisiatif tersebut jangan sampai hanya menjadi simbol atau etalase politik, melainkan harus benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas harian warga kepulauan.

Ramly mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung yang berkomitmen memperluas akses transportasi publik ke wilayah utara Jakarta itu. Namun, ia mengingatkan bahwa esensi dari layanan tersebut adalah kemudahan dan keandalan, bukan sekadar penambahan fasilitas. Menurutnya, warga Kepulauan Seribu lebih membutuhkan jadwal keberangkatan yang rutin dan cepat, sehingga mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Ia bahkan mengusulkan frekuensi keberangkatan setiap 15 menit sebagai salah satu opsi untuk memastikan layanan benar-benar memberikan manfaat nyata.

"Kami apresiasi Gubernur untuk membuktikan seluruh kemampuan buat Kepulauan Seribu, namun bukan berarti Kepulauan Seribu ini menjadi salah satu etalase," ujar Ramly dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).

Pernyataan Ramly muncul di tengah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta. Ranperda tersebut mengusulkan perluasan ruang lingkup usaha Transjakarta, tidak hanya di darat, tetapi juga mencakup angkutan perairan dan udara, pengelolaan sarana-prasarana, hingga pembangunan dan pemeliharaan sistem pendukung. Gubernur Pramono Anung menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (1/10) lalu.

Pemprov DKI saat ini masih mengkaji berbagai alternatif pengelolaan, termasuk landasan regulasi dan model bisnis yang efisien serta berorientasi pada pelanggan. Dalam prosesnya, mereka juga mematangkan skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, hingga penyesuaian tarif agar tetap terjangkau. Pemerintah provinsi memastikan pengembangan layanan laut tidak akan mengganggu mutu dan frekuensi layanan utama Transjakarta di darat. Operasional bus koridor, non-koridor, serta armada penunjang lainnya disebut tetap berjalan optimal.

Di sisi lain, Ramly meminta Pemprov DKI tidak terlalu berfokus pada pengembangan transportasi menuju Kepulauan Seribu. Ia menekankan bahwa pemenuhan layanan transportasi publik gratis bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan tetap harus menjadi prioritas. "Mohon apa yang disampaikan tadi, diserahkan kepada Transjakarta, itu profesional," ucapnya, menegaskan pentingnya penyerahan pengelolaan teknis kepada badan usaha yang kompeten.

Rencana Transjakarta Laut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus memudahkan akses warga terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Kehadiran layanan ini juga dinilai berpotensi mendorong perekonomian melalui kelancaran arus barang, jasa, dan wisatawan. Namun, tanpa perencanaan matang, layanan tersebut berisiko menjadi beban anggaran tanpa dampak signifikan bagi kesejahteraan warga.

Ke depan, publik akan mencermati apakah Ranperda ini benar-benar menghasilkan layanan transportasi laut yang andal dan terjangkau, atau hanya menjadi proyek mercusuar yang jauh dari kebutuhan riil masyarakat. DPRD DKI berjanji akan mengawal proses ini agar tidak melenceng dari tujuan awal. Pertanyaannya, mampukah Pemprov DKI menyeimbangkan ambisi ekspansi dengan pelayanan dasar yang selama ini masih dinanti warga Jakarta?