DUP Tekan Sinn Féin: O'Neill Bisa Dicopot, Stormont di Ujung Krisis
Baca dalam 60 detik
- Carla Lockhart menyatakan DUP memiliki kewenangan untuk mencopot Michelle O'Neill dari jabatan first minister.
- Ketegangan memuncak setelah Menteri Luar Negeri melarang parade Drumcree, memicu kemarahan unionis.
- Partai-partai unionis terbelah soal langkah konkret, sementara Sinn Féin menolak tuntutan mundur.

Anggota parlemen dari Partai Unionis Demokratik (DUP), Carla Lockhart, menegaskan bahwa partainya memiliki kemampuan untuk mencopot Michelle O'Neill dari kursi first minister Northern Ireland. Pernyataan ini muncul di tengah kemarahan komunitas unionis atas peran O'Neill dalam protes di Garvaghy Road, yang memicu ketegangan politik baru di Stormont.
Lockhart, yang mewakili daerah pemilihan Upper Bann, menyampaikan hal tersebut di luar Gereja Drumcree pada Sabtu (27/9). Ia menilai tidak mungkin lagi menjalin kerja sama normal dengan O'Neill. "Tidak bisa lagi berbisnis seperti biasa di Stormont," ujarnya, seraya menambahkan bahwa konstituennya menginginkan konsekuensi nyata atas tindakan O'Neill.
Kemarahan unionis dipicu oleh keputusan Sekretaris Negara untuk Irlandia Utara, Sir Chris Bryant, yang melarang Portadown District Lodge berparade di Garvaghy Road pada Jumat. Larangan itu dikeluarkan setelah Kepala Kepolisian PSNI memperingatkan potensi cedera serius, gangguan ketertiban, dan kerusuhan lebih luas jika parade tetap digelar. Keputusan tersebut disambut politisi nasionalis, namun dikritik keras kalangan unionis.
O'Neill, yang juga politisi Sinn Féin, termasuk sejumlah tokoh partai yang menerima surat dari PSNI terkait investigasi protes dalam sengketa parade Drumcree. Ia membela diri dengan alasan berdiri bersama warga setempat yang menolak parade Orde Oranye melalui kawasan mereka. Sebelumnya, ia menolak seruan DUP agar mundur dan menyatakan bangga telah membela warga.
Lockhart menuntut agar DUP menggunakan segala instrumen yang dimiliki untuk menindak O'Neill. "Orang-orang ingin melihat konsekuensi, dan kami telah mengatakan konsekuensi yang mendalam," tegasnya. Namun, ia tidak merinci langkah spesifik apa yang akan diambil partainya.
Pemimpin DUP, Gavin Robinson, dalam program Sunday Politics BBC News NI, membenarkan bahwa opsi tersebut tersedia, tetapi enggan menyatakan akan meruntuhkan eksekutif. Ia justru mempertanyakan efektivitas langkah tersebut. "Apakah meruntuhkan Stormont akan membawa pulang para Orangemen?" ujarnya. Robinson juga meminta Kepala Kepolisian terbuka soal ancaman yang dipersepsikan saat meminta peninjauan keputusan Komisi Parade.
"Saya memiliki keyakinan bahwa saya akan memastikan suara konstituen saya didengar di dalam partai," kata Lockhart, menanggapi keraguan terhadap kepemimpinannya.
Ketegangan di tubuh unionis semakin terlihat. Pemimpin Partai Suara Unionis Tradisional (TUV), Jim Allister, menyebut respons DUP sebagai "lemah" dan menuduh Robinson hanya retorika tanpa tindakan. "Sang Kaisar DUP tidak memiliki pakaian," sindirnya, menilai tidak ada konsekuensi politik bagi Sinn Féin.
Dari kubu Sinn Féin, anggota dewan John O'Dowd, yang juga Menteri Keuangan, menolak anggapan bahwa larangan parade menguntungkan partainya. Menurutnya, keputusan itu berpihak pada warga Garvaghy Road yang telah mengalami tekanan berat selama empat pekan terakhir. O'Dowd mengaku bangga ikut serta dalam protes damai dan menyerukan penurunan tensi. "Saya memiliki keputusan saya, dan itu hal yang benar," katanya. Ia mengimbau para pemimpin unionis untuk menahan diri dan mengedepankan rekonsiliasi.
Komisi Parade sebelumnya mengizinkan parade pada 27 September dengan pembatasan, namun parade batal. Setelah serangkaian tantangan hukum dan dialog, Sekretaris Negara melarang prosesi pada Jumat. Sir Chris Bryant beralasan larangan itu demi perdamaian. Hingga berita ini diturunkan, banding hukum dari pihak Orde Oranye masih menunggu sidang pada Senin.
Krisis ini menguji stabilitas pemerintahan bagi-bagi kekuasaan di Irlandia Utara. Jika DUP memilih menjatuhkan eksekutif, dampaknya bisa meluas ke stabilitas politik dan ekonomi kawasan, serta hubungan dengan Dublin dan London. Namun, langkah tersebut berisiko memicu kemarahan publik dan memperpanjang kebuntuan. Akankah DUP benar-benar mencabut dukungan, atau ini hanya tekanan politik menjelang negosiasi? Publik menanti arah baru Stormont.



