NFL Desak Mahkamah Agung AS Batasi Prediction Market, Kalshi Terpojok

National Football League (NFL) resmi bergabung dalam gelombang penolakan terhadap prediction market dengan mengajukan amicus brief ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Langkah ini menempatkan liga olahraga paling bernilai di dunia itu berseberangan langsung dengan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan platform seperti Kalshi, yang mengklaim otoritas federal sebagai satu-satunya regulator taruhan berbasis derivatif.

Dalam dokumen yang diajukan Kamis (8/10/2026), NFL menyatakan telah menyampaikan kekhawatiran kepada CFTC soal praktik taruhan olahraga di platform tersebut. Namun, menurut liga, tidak ada respons memadai. NFL menilai praktik yang berjalan saat ini "menimbulkan tantangan nyata terhadap integritas pertandingan dan perlindungan konsumen".

Langkah NFL ini bukan tanpa konteks. Selama beberapa tahun terakhir, yurisdiksi atas prediction market memang berada di persimpangan. Satu pengadilan federal berpihak pada argumen Kalshi bahwa CFTC adalah regulator tunggal, sementara dua pengadilan lain mendukung posisi negara bagian bahwa taruhan olahraga tetap berada di bawah hukum perjudian lokal. Perpecahan putusan inilah yang mendorong New Jersey meminta Mahkamah Agung mengambil alih perkara dan memberi putusan definitif.

Kalshi membantah narasi bahwa mereka mengabaikan NFL. Juru bicara perusahaan, Elisabeth Diana, menyatakan pihaknya "secara konsisten berupaya proaktif dan konstruktif" untuk berkolaborasi soal integritas pasar, namun tidak mendapat tanggapan. Kalshi juga menyoroti bahwa mereka telah bekerja sama dengan Major League Baseball dan National Hockey League. "Semua liga kecuali NFL bersedia berbagi data dan berkolaborasi untuk melindungi integritas pertandingan," ujar Diana.

Di sisi lain, CFTC menyatakan bahwa sejak awal pihaknya telah terlibat dengan NFL terkait agenda regulasi dan prioritas kebijakan. Dalam pernyataan resminya, CFTC menyebut keputusan NFL untuk tidak menjalin kesepakatan dengan lembaga itu sebagai "sesuatu yang disayangkan", karena kesepakatan tersebut akan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik untuk memperkuat integritas pasar prediksi.

Yang membuat perkara ini semakin berlapis, sejumlah tokoh senior ikut menyuarakan penolakan terhadap posisi CFTC dan Kalshi. Senator Chris Dodd, salah satu arsitek Undang-Undang Dodd-Frank, menegaskan bahwa regulasi yang ia rancang "tidak dimaksudkan untuk mengesahkan taruhan olahraga nasional melalui pasar derivatif atau menggeser primasi negara bagian dan suku Indian atas regulasi perjudian".

"Kongres tidak memindahkan yurisdiksi atas taruhan olahraga dari negara bagian ke CFTC. Ketika Kongres mengamendemen Commodity Exchange Act melalui Dodd-Frank, fokusnya adalah penyebab krisis keuangan, bukan membatalkan kebijakan federal terhadap taruhan olahraga." — Gary Gensler, mantan Ketua CFTC

Mantan Ketua CFTC Gary Gensler, yang juga pernah memimpin SEC, ikut mengajukan brief dengan argumen senada. Ia menilai tidak pernah ada niat Kongres untuk mengalihkan kewenangan taruhan olahraga ke lembaga federal. Gensler, yang semasa di SEC dikenal keras terhadap industri kripto, kini berada di barisan yang sama dengan para pengkritik prediction market.

NFL dalam brief-nya menyoroti sejumlah kelemahan pengawasan CFTC. Pertama, lembaga itu dinilai membiarkan taruhan yang bisa dimanipulasi oleh keputusan pemain individual. Kedua, CFTC tidak melarang orang di bawah 21 tahun untuk bertaruh. Ketiga, CFTC dianggap tidak memiliki cukup staf untuk mengawasi pasar sebaik regulator negara bagian. "Perusahaan yang diatur federal tidak tunduk pada konstruksi regulasi dan pengawasan seketat yang diberikan otoritas perjudian negara bagian," tegas NFL.

Liga menambahkan bahwa prioritas utamanya sejak taruhan olahraga legal menyebar dari negara bagian ke negara bagian adalah "menjaga integritas pertandingan dan melindungi penggemar". NFL juga meminta Mahkamah Agung bergerak cepat, dengan alasan bahwa miliaran dolar akan dipertaruhkan pada pertandingan NFL melalui prediction market setiap musim, dan penundaan akan memperbesar kerugian konsumen serta risiko terhadap integritas permainan.

Perkara ini tidak hanya berdampak pada Amerika Serikat. Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin penting saat pemerintah mulai memperluas ekosistem keuangan digital, termasuk derivatif dan aset kripto. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti tengah menyusun kerangka pengawasan yang lebih terintegrasi. Jika Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa negara bagian berhak menindak prediction market, preseden ini bisa memperkuat argumen bahwa regulator lokal berhak mengawasi instrumen keuangan baru yang beririsan dengan aktivitas yang selama ini dilarang, seperti judi online.

Sebaliknya, jika CFTC menang, model pengawasan federal tunggal atas derivatif berisiko tinggi bisa menjadi rujukan bagi negara-negara yang ingin menyeragamkan regulasi aset digital. Namun, dengan kasus serupa yang belum memiliki putusan bulat di tingkat global, arah kebijakan masih akan bergantung pada bagaimana Mahkamah Agung AS menimbang antara inovasi pasar dan perlindungan konsumen.

Pertanyaannya kini: akankah Mahkamah Agung AS memilih memperkuat primasi negara bagian, atau justru memberi angin bagi ekspansi prediction market di bawah payung CFTC? Keputusan itu tidak hanya menentukan nasib Kalshi dan NFL, tetapi juga akan membentuk ulang batas antara taruhan olahraga, derivatif, dan yurisdiksi negara di era keuangan digital.