Iran Gelontorkan Rp3,5 Triliun Tunai ke Hizbullah di Tengah Krisis Ekonomi

Iran mengirimkan dana segar sebesar US$200 juta (setara Rp3,5 triliun) secara tunai kepada kelompok milisi Hizbullah pada bulan lalu. Transfer ini ditujukan untuk membantu warga Lebanon yang terdampak perang, menurut dua sumber yang mengetahui langsung transaksi tersebut kepada Reuters, seperti dikutip CNN Indonesia, Kamis (8/10/2026).

Pengiriman uang fisik dalam jumlah besar menjadi sinyal betapa sulitnya Teheran mengakses sistem keuangan internasional di bawah tekanan sanksi Amerika Serikat. Perantara yang membawa dana itu disebut meminta bayaran 20 persen—jauh di atas tarif normal yang biasanya hanya 5 persen. Angka tersebut, menurut salah satu sumber, mencerminkan risiko ekstrem yang melekat pada operasi semacam ini saat ini.

Seorang pejabat Hizbullah membenarkan bahwa sejumlah dana untuk membantu rakyat Lebanon telah diamankan. Ia menyatakan rencana pendistribusian akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang, tetapi enggan membeberkan asal-usulnya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran, misi tetap Iran di Jenewa, Kementerian Keuangan AS, dan pemerintah Lebanon belum memberikan tanggapan resmi.

Lebanon masih berada dalam cengkeraman serangan Israel sejak Hizbullah memutuskan membantu Iran melawan AS-Israel pada Maret lalu. Ratusan ribu warga Lebanon kini mengungsi akibat perang yang meluas. Hizbullah menyatakan akan membiayai warga yang mengungsi dengan "sumber daya dan sumbangan yang tersedia".

Namun, upaya rekonstruksi menghadapi tembok besar. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam bulan lalu mengungkapkan bahwa negaranya membutuhkan lebih dari US$27 miliar untuk membangun kembali Lebanon dari dua perang sejak 2024. Angka itu jauh melampaui dana yang dikirim Iran, sehingga mempertanyakan efektivitas bantuan tersebut.

"Besaran upah yang diminta mencerminkan tingginya risiko berurusan dengan Iran dan Hizbullah saat ini," ujar salah satu sumber yang mengetahui transfer tersebut.

Iran tidak pernah secara terbuka mengakui mendanai Hizbullah. Kebijakan Teheran mendanai proksi regionalnya telah memicu kemarahan publik domestik, terutama karena dikucurkan saat perekonomian Iran sendiri terpuruk. Inflasi tinggi dan pengangguran menjadi masalah akut, sehingga alokasi dana besar untuk luar negeri dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Dari kacamata geopolitik, transfer tunai ini memperlihatkan bahwa sanksi AS tidak sepenuhnya memutus aliran dana Iran ke sekutunya. Namun, biaya transaksi yang membengkak menjadi indikator bahwa tekanan ekonomi mulai menggerus efisiensi operasi Teheran. Jika sanksi terus diperketat, bukan tidak mungkin Iran akan semakin bergantung pada jalur informal yang mahal dan berisiko.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi pengingat bahwa ketegangan di Timur Tengah dapat memengaruhi stabilitas harga energi dan jalur logistik global. Sebagai negara netral, Indonesia berkepentingan mendorong penyelesaian konflik yang tidak memperparah krisis kemanusiaan di Lebanon. Pertanyaannya, akankah dana segar itu benar-benar sampai ke pengungsi, atau justru tersedot oleh biaya perantara yang mencekik?