Trump Pertimbangkan Gabung Arab Saudi Lawan Houthi, AS Terancam Perang Dua Front

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan Arab Saudi dalam membalas serangan militan Houthi yang didukung Iran, setelah aksi mematikan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, akhir pekan lalu. Pernyataan itu disampaikan Trump kepada awak media di luar Gedung Putih pada Sabtu (10/10/2026), menandai eskalasi baru yang berpotensi menyeret Washington ke front kedua dalam konfrontasi dengan Iran.

"Kami mungkin akan bergabung. Kami akan melihatnya," ujar Trump ketika ditanya apakah AS akan mendukung serangan Arab Saudi. "Kami baru mengetahui serangan terbaru ini. Jadi, kami akan mengambil keputusan. Kami bergerak sangat cepat."

Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi melaporkan serangan tersebut menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Ini merupakan serangan mematikan kedua terhadap bandara utama Riyadh dalam waktu kurang dari sepekan. Sebelumnya, tiga warga Saudi, termasuk seorang pilot, tewas dalam serangan Houthi pada Kamis. Kolonel Turki Al-Maliki, juru bicara Koalisi Dukungan Legitimasi Yaman yang dipimpin Saudi, menyebut serangan itu sebagai "kejahatan perang" dan menegaskan pasukan koalisi akan merespons secara tegas sesuai hukum humaniter internasional.

Menurut dua pejabat pemerintah Arab Saudi yang berbicara kepada MS NOW, Riyadh telah meminta "dukungan pertahanan mendesak" dari AS dan mendesak intervensi "sesegera mungkin" untuk membantu koalisi pimpinan Saudi melawan Houthi. Permintaan itu muncul saat Houthi kembali memperingatkan maskapai, pekerja, dan pelancong agar menghindari bandara serta wilayah udara Saudi, kecuali bandara di Mekah dan Madinah.

Keterlibatan langsung AS dalam kampanye udara Saudi-Yaman akan menandai aksi militer pertama Washington terhadap Houthi sejak berakhirnya Operasi Rough Rider pada Mei 2025. Proyek Ancaman Kritis dari lembaga think tank American Enterprise Institute menilai langkah itu akan memperluas komitmen militer AS di Timur Tengah, sementara kemampuan untuk mempertahankan kampanye berkelanjutan di Yaman, kembali berkonfrontasi dengan Iran, dan bersiap menghadapi kemungkinan lain di Asia Timur masih dipertanyakan.

"Setelah tujuh bulan perang, muncul pertanyaan tentang kapasitas AS untuk melancarkan kampanye berkelanjutan melawan Houthi, kembali berperang melawan Iran jika perlu, dan bersiap menghadapi kontingensi di belahan dunia lain, terutama Asia Timur," tulis Steven Cook, pakar politik Arab dan Turki dari Council on Foreign Relations, bulan lalu.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Inggris Wes Streeting menyatakan pemerintahnya juga tengah mengkaji cara mendukung Arab Saudi. "Saya telah berbicara dengan mitra Saudi saya beberapa kali dalam beberapa pekan terakhir untuk melihat apa lagi yang bisa kami lakukan," ujarnya kepada BBC. Namun, Streeting menegaskan London tidak akan terlibat dalam operasi ofensif "pada tahap ini" dan menekankan tidak ada solusi militer untuk konflik tersebut.

Serangan terhadap penerbangan sipil ini juga memperparah tekanan pada jalur energi global. Houthi berupaya menghambat lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Bab el Mandeb, pintu masuk utama ke Laut Merah, sementara Iran secara efektif melakukan hal serupa di Selat Hormuz. Harga energi melonjak sejak perang Iran dimulai pada 28 Februari 2026, yang diawali serangan udara AS dan Israel terhadap target-target Iran. Kenaikan harga bahan bakar domestik menjadi isu krusial bagi pemilih menjelang pemilu sela AS bulan depan.

Meski situasi keamanan memburuk, Kementerian Energi Saudi memastikan Kongres Energi WPC yang telah lama direncanakan tetap berlangsung di Riyadh mulai Minggu. Lebih dari 70 menteri, 300 eksekutif perusahaan, dan perwakilan dari lebih dari 25 organisasi energi internasional dikonfirmasi hadir, meski belum jelas apakah mereka akan hadir secara fisik atau virtual. Pertemuan tingkat menteri International Energy Forum juga dijadwalkan berlangsung tertutup.

Bagi Indonesia, eskalasi di Timur Tengah ini berpotensi memukul dua sisi sekaligus. Sebagai importir minyak, kenaikan harga crude akan memperlebar defisit neraca dagang dan menekan subsidi energi. Sementara itu, gangguan jalur pelayaran di Bab el Mandeb dan Hormuz dapat memperlambat pengiriman barang dari Eropa dan Timur Tengah, mengancam stabilitas rantai pasok domestik. Pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan inflasi energi dan mempertimbangkan diversifikasi sumber impor untuk mengurangi risiko.

Pertanyaannya kini: seberapa jauh Washington bersedia menanggung beban perang kedua di Yaman saat fokus strategisnya mulai bergeser ke Asia Timur? Keputusan Trump dalam beberapa hari ke depan akan menjadi sinyal penting bagi stabilitas kawasan dan pasar energi global.