Pengadilan Tinggi Inggris Batalkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah Pangeran Andrew

Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan bahwa surat perintah yang digunakan untuk menggerebek kediaman Andrew Mountbatten-Windsor, adik Raja Charles III, tidak sah. Putusan ini dibacakan pada Kamis (8/10/2026) setelah tim hukum Andrew mengajukan gugatan terhadap Kepolisian Thames Valley atas penggeledahan yang dilakukan pada Februari lalu di Royal Lodge, Windsor, dan properti di Sandringham Estate.

Hakim Hilliard menyatakan bahwa surat perintah tersebut seharusnya tidak dikeluarkan oleh Old Bailey karena tidak memenuhi syarat hukum. Kepolisian Thames Valley menerima bahwa surat itu tidak diberikan dengan benar sehari sebelum penangkapan Andrew atas dugaan pelanggaran jabatan publik. Kendati demikian, hakim menegaskan bahwa pembatalan surat perintah tidak serta-merta menghentikan penyelidikan atau membuat seluruh proses investigasi menjadi ilegal. "Fakta bahwa surat perintah penggeledahan dibatalkan tidak mengakhiri penyelidikan, atau berarti seluruh penyelidikan tidak sah," ujarnya.

Kepolisian Thames Valley menegaskan bahwa penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran jabatan publik oleh seorang pria berusia 60-an dari Norfolk masih berlangsung. Asisten Kepala Kepolisian Oliver Wright menyatakan bahwa pihaknya membuka penyelidikan setelah penilaian menyeluruh dan berkomitmen menjaga integritas serta objektivitas proses hukum. "Kami memahami minat publik yang signifikan dalam kasus ini, dan kami akan memberikan pembaruan pada waktu yang tepat," katanya.

Dugaan pelanggaran jabatan publik ini berkaitan dengan materi dalam Epstein Files yang mengindikasikan bahwa Andrew, yang secara resmi dicopot gelar Pangeran dan gaya HRH-nya pada November 2025, membagikan informasi sensitif kepada Jeffrey Epstein, seorang financier yang juga terpidana kasus kejahatan seksual dan meninggal di penjara pada 2019. Andrew diduga meneruskan laporan kunjungannya ke Hong Kong, Singapura, Tiongkok, dan Vietnam, serta catatan rahasia tentang peluang investasi di Afghanistan, saat menjabat sebagai utusan dagang Inggris antara 2001 dan 2011.

Raja Charles III, kakak Andrew, menyatakan bahwa hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinan mendalam dan menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum yang adil. "Saya mengetahui dengan sangat prihatin berita tentang Andrew Mountbatten-Windsor dan dugaan pelanggaran jabatan publik. Proses yang adil dan semestinya akan berjalan. Hukum harus berjalan," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan posisi istana yang tidak ingin mencampuri urusan hukum, sekaligus menjaga jarak dari kontroversi yang melibatkan anggota keluarga kerajaan.

Kasus ini menjadi preseden penting dalam sejarah hukum Inggris karena pertama kali sejak abad ke-17 seorang anggota keluarga kerajaan menantang keabsahan proses pidana. Langkah Andrew ini juga menyoroti ketegangan antara hak individu dan kepentingan penyelidikan publik, terutama ketika menyangkut figur publik dengan akses ke informasi sensitif. Pengacara Andrew berargumen bahwa surat perintah yang cacat prosedur dapat merusak integritas bukti yang diperoleh, meskipun pengadilan menolak mengembalikan barang sitaan karena investigasi masih berlanjut.

Bagi Indonesia, kasus ini dapat menjadi cermin tentang pentingnya akuntabilitas pejabat publik dan penegakan hukum yang transparan, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh berpengaruh. Meskipun sistem hukum Indonesia berbeda, prinsip bahwa proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu tetap relevan. Publik Indonesia yang mengikuti perkembangan global dapat melihat bagaimana mekanisme checks and balances bekerja di negara lain, serta bagaimana lembaga peradilan menegakkan aturan prosedural bahkan terhadap figur yang memiliki status sosial tinggi.

Ke depan, penyelidikan terhadap Andrew masih akan berlanjut, dan keputusan pengadilan ini tidak menutup kemungkinan munculnya tuntutan lebih lanjut. Pertanyaannya, apakah pembatalan surat perintah ini akan melemahkan posisi penyidik atau justru memperkuat legitimasi proses hukum di mata publik? Yang jelas, kasus ini akan terus menjadi sorotan global, tidak hanya karena melibatkan keluarga kerajaan, tetapi juga karena kompleksitas hukum dan politik yang menyertainya.