Mantan Menhan AS: Perang Iran Bisa Berlarut hingga 2029, China Diuntungkan

Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper memproyeksikan perang antara AS dan Iran tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Dalam sebuah panel di GZERO Summit yang digelar LSEG dan Eurasia Group di London, Kamis (8/10/2026), Esper menyatakan konflik tersebut berpotensi berlanjut hingga 2027 dan bahkan diwariskan kepada pemerintahan berikutnya pada 2029.

Menurut Esper, jalan menuju penyelesaian damai masih terbuka, tetapi syaratnya sangat berat. Ia menyebut Presiden Donald Trump harus mampu mengembalikan Selat Hormuz ke kondisi normal sekaligus menghasilkan kesepakatan yang lebih baik daripada Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang dicapai era Barack Obama. "Itu akan sangat sulit," ujarnya.

Pernyataan Esper ini muncul saat perang memasuki bulan kedelapan dan berada di titik kebuntuan. Trump bahkan menyatakan pada Rabu bahwa membuat kesepakatan dengan Teheran "bukanlah hal yang benar-benar ingin saya lakukan." Laporan yang beredar menyebut pejabat AS tengah mempertimbangkan operasi militer skala besar dalam beberapa pekan ke depan.

Esper, yang menjabat Menteri Pertahanan pada periode pertama Trump (2019–2020), mengaku lama mendukung strategi "pencekikan ekonomi" terhadap Iran. Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan semacam itu menuntut waktu, disiplin, dan kesabaran—kualitas yang jarang dimiliki para pembuat kebijakan di Washington. "Jika dibiarkan, kebijakan ini bisa berdampak. Tetapi bukan berarti Iran akan kembali ke meja perundingan," katanya.

Sejak musim panas, Trump memang memperketat sanksi dan pembatasan ekonomi terhadap Iran melalui strategi yang ia sebut "Economic D-Day." Pemerintah AS mengklaim keberhasilan tekanan tersebut. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada CNBC bahwa AS berada dalam "posisi sangat kuat" dengan kendali atas Selat Hormuz dan ekonomi Iran yang "runtuh." "Iran telah dihancurkan, dan semuanya akan berjalan dengan cara mudah atau cara sulit," ujarnya.

Namun di balik klaim kemenangan itu, Esper justru menyoroti risiko strategis yang lebih besar: China. Ia menilai Amerika terlalu lama terfokus pada Timur Tengah dan Eropa, sehingga mengabaikan kebangkitan China sebagai "musuh terbesar" AS. Menurutnya, Beijing terus membangun kekuatan ekonomi, teknologi, dan diplomasi, termasuk melakukan "pembangunan militer terbesar dalam sejarah."

"China adalah musuh terbesar kami. Itu ancaman yang mengintai dan tidak kami perhatikan karena kami terlalu fokus pada Timur Tengah," kata Esper.

Esper menambahkan bahwa China telah merancang strategi jangka panjang sejak lama, termasuk mendominasi industri kendaraan listrik, tanah jarang, panel surya, dan material kritis. "Mereka punya rencana, dan mereka menjalankannya," tegasnya. Ia pun menyarankan agar AS mengalihkan fokus ke China bersama sekutu Eropa dan Asia, tidak hanya dalam ranah militer tetapi juga ekonomi, diplomasi, dan teknologi.

Bagi Indonesia, perang berkepanjangan di Timur Tengah dan meningkatnya ketegangan AS-China membawa implikasi langsung. Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia berisiko terdampak volatilitas harga minyak dunia, gangguan jalur pelayaran di Selat Hormuz, serta tekanan geopolitik dari kedua kekuatan besar. Pemerintah perlu memperkuat diplomasi ekonomi dan menjaga netralitas agar tidak terjebak dalam rivalitas yang semakin tajam.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Washington akan tetap bertahan dengan strategi tekanan ekonomi atau beralih ke eskalasi militer yang lebih agresif. Jika perang terus berlarut, bukan tidak mungkin China justru semakin leluasa memperluas pengaruhnya di Indo-Pasifik—sebuah ironi bagi AS yang ingin menahan laju Beijing.