Klaim 'No-Go Zone' di Luton: Politikus Tory Diprotes, Warga Bury Park Bersuara

Luton, Inggris — Klaim seorang politikus Partai Konservatif bahwa kota Luton memiliki "zona terlarang" bagi warga kulit putih mendapat bantahan keras dari warga dan pejabat setempat. Blake Stephenson, anggota parlemen dari Mid Bedfordshire, dalam konferensi partai pada Senin lalu menyebut Luton sebagai "tempat yang sangat berbahaya" dan beberapa komunitas "hidup di ghetto". Pernyataannya itu memicu kemarahan di kota yang dikenal sebagai salah satu wilayah paling multikultural di Inggris.

Stephenson, yang tinggal di desa sekitar 15 menit dari Luton, menuding ada bagian kota yang "tidak akan dimasuki orang kulit putih" dan menyamakannya dengan "no-go zone". Komentar itu langsung dibantah oleh warga Bury Park, kawasan yang mayoritas dihuni warga keturunan Asia. Tanner Ahmed, pemilik kedai ikan dan keripik yang akrab disapa Mr T, mengaku heran dengan tuduhan tersebut. "Tujuan kami membuka usaha justru untuk melayani ribuan orang yang datang setiap minggu, terutama saat klub sepak bola Luton Town bermain di Liga Premier," ujarnya.

Di sepanjang Dunstable Road, yang dipenuhi restoran, toko perhiasan, dan penjual camilan, aktivitas berjalan normal. Warga dari berbagai latar belakang terlihat berbelanja di Sainsbury's dan Lidl. Seorang petugas parkir yang enggan disebut namanya mengatakan, "Saya selalu merasa aman, dan jika ada insiden kecil, biasanya warga atau pemilik toko datang membantu." Joshua Bozier, 36 tahun, seorang tunawisma, bahkan mengaku lebih aman di Bury Park daripada di pusat kota. "Saya kenal semua orang di sini, sedangkan di pusat kota saya pernah diludahi dan dikencingi," katanya.

Komentar Stephenson bukanlah yang pertama kali menyeret Luton ke pusaran narasi sayap kanan. Kota ini memang menjadi simbol bagi kelompok anti-multikulturalisme sejak lama. Pada 2009, sekelompok kecil aktivis Islam pernah berdemonstrasi menentang parade pasukan Royal Anglian yang kembali dari Afghanistan. Insiden itu kemudian dijadikan alat propaganda oleh kelompok sayap kanan untuk menggambarkan Luton sebagai contoh buruk multikulturalisme. Dr William Allchorn, pakar gerakan sayap kanan dari Richmond American University, menilai hubungan antara EDL dan aktivis Islam saat itu "saling memperkuat" dan memberi citra siap pakai bagi mereka yang mencari contoh konsekuensi multikulturalisme di Eropa.

"Pernyataan-pernyataan ini tidak didukung bukti dan sangat mirip dengan agitator sayap kanan yang berusaha memecah belah komunitas," tulis John Tizard, Komisioner Kepolisian dan Kriminal Bedfordshire, dalam suratnya kepada Stephenson.

Sarah Owen, anggota parlemen dari Partai Buruh untuk Luton North, menuduh Stephenson menyebarkan "omong kosong sayap kanan" yang sama seperti yang dilakukan Tommy Robinson. Sementara itu, Wali Kota independen Luton, Javed Hussain, mengaku bingung dengan klaim tersebut. Saat berjalan di Bury Park, ia menunjukkan tempat ibadah Kristen, Sikh, dan Muslim yang berdampingan. "Saya tidak mengerti mengapa ia mengatakan itu, karena Luton adalah kota yang sangat multikultural, beragam, dan dinamis. Ini sangat mengecewakan," ujarnya. Hussain juga menekankan bahwa penelitian dewan kota menemukan kohesi sosial yang kuat, meski ia mengakui masih ada pekerjaan rumah, seperti memperluas pengalaman budaya bagi pelajar dan mendukung anak-anak dari perumahan dewan yang mayoritas kulit putih.

Kasus Luton ini menjadi cermin bagaimana isu identitas dan multikulturalisme kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Di Indonesia, dengan keberagaman suku, agama, dan ras yang luar biasa, narasi serupa rentan muncul dan dapat memecah belah masyarakat. Pengalaman Luton menunjukkan bahwa klaim tanpa bukti tentang "zona terlarang" atau "ghetto" bisa memperkeruh suasana, sementara warga yang hidup berdampingan justru membuktikan sebaliknya. Ke depan, tantangannya adalah bagaimana politisi dan pembuat kebijakan dapat menolak retorika yang memecah belah dan fokus pada penguatan kohesi sosial yang sudah terbukti berhasil di banyak komunitas.