Flávio Bolsonaro Janji 'Redemokratisasi' Brasil, Bayang-Bayang Kudeta Sang Ayah Kembali Menghantui

Kemenangan mengejutkan Flávio Bolsonaro pada putaran pertama pemilihan presiden Brasil telah mengguncang lanskap politik negara itu, bukan hanya karena ia mengalahkan petahana Luiz Inácio Lula da Silva, tetapi karena janji kontroversialnya untuk "meredemokratisasi" Brasil. Pernyataan itu memicu kekhawatiran luas bahwa putra mantan presiden Jair Bolsonaro ini berencana melanjutkan proyek otoriter sang ayah dengan cara yang lebih halus namun sistematis.

Dalam pidato kampanye di Goiânia, Flávio menegaskan bahwa satu-satunya penghalang bagi Brasil untuk menjadi "barbar" adalah dirinya sebagai presiden. Ia berjanji memanfaatkan lonjakan kursi partai sayap kanan di kongres untuk mengubah konstitusi. Bagi para kritikus, retorika tersebut bukan sekadar bahasa kampanye, melainkan sinyal bahwa ia akan menggunakan kontrol legislatif untuk melemahkan institusi demokrasi dari dalam.

Sejarah menjadi konteks penting. Brasil baru memasuki era demokrasi pada 1988 setelah 21 tahun kediktatoran militer yang brutal. Jair Bolsonaro, yang pernah bertugas di rezim itu, dipenjara 27 tahun pada tahun lalu karena berupaya merekayasa kudeta setelah kalah dari Lula pada 2022. Kini, putranya yang berusia 45 tahun melaju ke putaran kedua pada 25 Oktober sebagai favorit, dan berpotensi mengubah arah negara itu secara fundamental.

Para sejarawan dan ilmuwan politik menilai istilah "redemokratisasi" yang digunakan Flávio sebagai upaya membungkus agenda otoriter dengan bahasa yang dapat diterima publik. Miguel Lago, ilmuwan politik, menyebut kemenangan sayap kanan pada Minggu lalu sebagai "kudeta dengan dukungan mayoritas penduduk" karena membuka jalan bagi perubahan radikal, termasuk pemakzulan hakim Mahkamah Agung yang dianggap musuh gerakan Bolsonarismo. Celso Rocha de Barros, pakar politik lainnya, melihat Flávio sebagai bagian dari "generasi baru otoriter" yang tidak perlu melanggar hukum untuk mencapai tujuannya, karena mereka justru menempatkan diri sebagai hukum itu sendiri.

"Demokrasi memiliki makna yang berbeda di mulut seorang pendukung kudeta," ujar Danilo Araújo Marques, sejarawan dari Projeto República, Universitas Federal Minas Gerais, mengingatkan bahwa rezim militer 1964 juga menggunakan istilah "intervensi untuk mendemokratisasi" sebagai pembenaran.

Yang membuat situasi semakin rumit, Flávio dikabarkan telah bertemu dengan Menteri Keamanan El Salvador, Gustavo Villatoro, dan memuji kebijakan keamanan garis keras negara itu. El Salvador di bawah Presiden Nayib Bukele sering dituduh "membunuh" demokrasi melalui kontrol kongres untuk mengubah konstitusi, termasuk menghapus batas masa jabatan presiden. Pola ini, menurut analis, menjadi cetak biru yang mungkin diadopsi Flávio jika ia terpilih.

Jika Flávio menang, Jair Bolsonaro dan para kaki tangannya yang dipenjara kemungkinan akan dibebaskan. Mantan presiden itu bahkan diprediksi akan menduduki posisi menteri berpengaruh dan memilih kepala angkatan bersenjata yang baru. Ini bukan hanya soal kembalinya dinasti Bolsonaro, tetapi juga tentang bagaimana demokrasi Brasil yang masih rapuh dapat dengan cepat berubah menjadi sistem hibrida yang mirip Hungaria atau El Salvador.

Dengan kongres yang dikuasai sayap kanan, Mahkamah Agung yang melemah, dan dukungan dari pemerintahan Donald Trump, jalan bagi Flávio untuk mempercepat agenda otoriter semakin terbuka. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Brasil akan kembali ke masa lalu, melainkan seberapa cepat dan seberapa dalam perubahan itu akan terjadi jika ia benar-benar terpilih.