Pemerintah Northern Territory Tolak Rp6,5 Miliar, 120 Warga Adat Terancam Kehilangan Tempat Tinggal
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Northern Territory menolak tawaran dana federal senilai $6,5 juta untuk mempertahankan kompleks hunian darurat Yilli, memaksa 120 penghuni pindah ke Batchelor yang berjarak 100 km.
- Penutupan fasilitas ini memicu protes dari komunitas adat dan organisasi sosial yang menilai relokasi dilakukan tanpa perencanaan matang.
- Nasib para penghuni, termasuk penyandang disabilitas dan anak-anak, menjadi sorotan menjelang musim hujan yang akan memperburuk kondisi tempat penampungan sementara.

Pemerintah Northern Territory (NT) memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa kompleks hunian darurat Yilli Short-Stay Accommodation (YiSSA) di Darwin, yang selama ini menjadi tempat berlindung bagi ratusan warga Adat dari komunitas terpencil. Keputusan ini diambil setelah pemerintah setempat menolak tawaran dana dari pemerintah federal sebesar $6,5 juta untuk membeli bangunan dari pemiliknya, AUSCO Modular. Akibatnya, sekitar 120 penghuni yang tersisa harus meninggalkan fasilitas tersebut pada Minggu (11/10) dan dipindahkan ke Batchelor, sebuah kota kecil berjarak 100 km dari Darwin.
Penolakan bantuan federal ini menuai kritik tajam. Menteri Urusan Masyarakat Adat Australia, Malarndirri McCarthy, yang mengunjungi YiSSA pada Kamis lalu, menyebut hari penutupan sebagai "hari yang sangat menyedihkan". Ia menegaskan bahwa tawaran dana tersebut masih berlaku dan merupakan "tawaran yang adil dan sangat masuk akal" untuk membantu keluarga melewati musim hujan. Namun, Kepala Menteri NT, Lia Finocchiaro, sebelumnya menilai penggunaan dana itu sebagai "pemborosan uang pajak rakyat". Kantornya tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar hingga berita ini diturunkan.
Kompleks YiSSA selama ini berfungsi sebagai hunian sementara bagi warga Adat yang datang dari daerah terpencil untuk berobat, menghindari kekerasan dalam rumah tangga, atau mengunjungi keluarga. Pada puncaknya, fasilitas ini menampung hampir 400 orang. Data dari Yilli Rreung Housing Aboriginal Corporation menunjukkan bahwa pada Juli lalu, saat pemerintah NT meminta pengosongan pada 11 Oktober, terdapat 383 penghuni—termasuk 145 anak—dengan 300 orang lainnya dalam daftar tunggu.
Fiona Dhawunymurruwuy, seorang guru bilingual berusia 52 tahun dari Milingimbi, adalah salah satu penghuni yang terdampak. Ia pindah ke YiSSA pada April 2025 setelah gagal ginjal memaksanya meninggalkan kampung halaman di Arnhem Land. Kini, setelah menjalani amputasi kaki kiri bulan lalu akibat komplikasi kesehatan, ia sedang menjalani rehabilitasi di rumah sakit Palmerston. Fiona mengaku khawatir tidak memiliki tempat tinggal setelah keluar dari rumah sakit. "Saya tidak punya tempat untuk kembali. Apakah saya harus tidur di rumput panjang? Saya belum pernah melakukan itu seumur hidup," ujarnya.
Istilah "long grass" merujuk pada warga Adat tunawisma di Darwin yang tidur di taman, ruang terbuka, dan semak belukar. Diperkirakan 1.000 orang tidur di area tersebut setiap malam, dan lebih dari 90% adalah warga Adat. Banyak dari mereka terjebak di kota karena kemiskinan dan kelangkaan perumahan publik setelah datang untuk berobat atau urusan budaya.
"Tidak ada sumber daya di sana, jadi bagaimana Anda bisa menampung bahkan setengah dari 400 keluarga itu? Mereka mungkin memiliki lebih dari 100 anak, jadi bagaimana Anda memasukkan seratus anak ke sekolah setempat tanpa rencana atau arahan tentang di mana mereka akan ditempatkan?"
— Natalie Hunter, penyelenggara Justice Not Jails
Natalie Hunter, penyelenggara gerakan akar rumput Justice Not Jails (JNJ), menilai keputusan pemerintah NT terburu-buru dan tidak mempertimbangkan berbagai masalah. Ia menyoroti kurangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan di Batchelor yang hanya melayani kota kecil itu. "Layanan kesehatan di Batchelor hanya untuk kota itu. Ini tidak direncanakan. Tidak ada apa-apa di sana. CLP melakukan ini secara terburu-buru," tegasnya.
Menjelang pengosongan, ratusan demonstran berkumpul di luar Darwin Convention Centre, tempat berlangsungnya Konferensi Tunawisma Australia. Mereka mendesak pemerintah NT untuk meninjau ulang keputusan dan bermitra dengan pemerintah federal untuk membeli fasilitas tersebut. Aksi ini menyoroti meningkatnya tekanan publik terhadap kebijakan perumahan di wilayah tersebut.
Kasus YiSSA mencerminkan tantangan lebih luas dalam penyediaan perumahan layak bagi warga Adat di Australia. Dengan musim hujan yang akan datang, relokasi paksa ke Batchelor dikhawatirkan memperburuk kondisi hidup para penghuni, terutama mereka yang memiliki kebutuhan medis khusus. Sementara itu, Fiona Dhawunymurruwuy hanya berharap bisa memiliki rumah sendiri dan kembali mengajar. "Mereka mengatakan mereka merindukan saya. Bahkan para guru di tempat saya bekerja merindukan saya," tuturnya.
Pertanyaannya kini: akankah pemerintah NT meninjau ulang keputusan ini sebelum dampaknya meluas, atau akankah gelombang tunawisma baru terjadi di Darwin?



