Trump Buka Keran Diesel Rusia, Langgar Sanksi yang Baru Diteken Tiga Pekan Lalu
Baca dalam 60 detik
- Trump mengumumkan kesepakatan pasokan diesel Rusia ke pasar global, hanya tiga pekan setelah menandatangani undang-undang sanksi yang memberi wewenang tarif hingga 100% bagi pembeli minyak Rusia.
- Langkah ini menuai kritik lintas partai, termasuk dari Cato Institute dan Senator Richard Blumenthal, yang menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan maksud Kongres.
- Zelenskyy menyebut pelonggaran sanksi sebagai 'investasi dalam perang', sementara Rusia menyambut baik kesepakatan tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada Jumat (9/10/2026) bahwa Rusia akan memasok diesel ke pasar global, sebuah kebijakan yang langsung memicu pertanyaan tentang konsistensi Washington terhadap sanksi yang baru saja diberlakukan. Pengumuman ini keluar kurang dari sebulan sebelum pemilu paruh waktu yang berfokus pada keterjangkauan harga, dan Trump mengklaim langkah tersebut akan segera menurunkan harga diesel yang mencapai rekor tertinggi.
Namun, keputusan itu tampak bertentangan dengan Undang-Undang Sanksi Rusia dan Iran Lindsey O. Graham 2026, yang baru diteken Trump tiga pekan sebelumnya. Undang-undang itu memberi presiden wewenang untuk menjatuhkan tarif hingga 100% terhadap pembeli utama minyak mentah atau gas Rusia. Kritik pun mengalir dari berbagai kalangan, termasuk dari Partai Republik sendiri.
Scott Lincicome, wakil presiden Cato Institute, menyindir di platform X, "Kongres baru saja memberikan Trump kekuatan untuk menjatuhkan tarif baru pada pembeli utama minyak & gas Rusia. Bisakah Amerika mengenakan tarif pada Amerika?" Senator Richard Blumenthal dari Partai Demokrat menyebut langkah itu "secara langsung bertentangan dengan maksud Kongres dalam undang-undang sanksi bipartisan kami." Peter Harrell dari Georgetown University Law Center menilai pelonggaran ini "membuktikan bahwa Undang-Undang Graham tidak akan memaksa pemerintahan Trump meningkatkan tekanan ekonomi pada Moskow."
Kritik juga datang dari Rep. Michael McFaul dari Partai Republik, yang menyatakan keprihatinannya bahwa pencabutan sanksi pada minyak Rusia hanya akan mendanai mesin perang Kremlin. "Saya khawatir ini akan memperkuat lebih banyak kekerasan dan kehancuran," ujarnya. Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas pertanyaan CNBC mengenai kesepakatan ini.
"Setiap pelonggaran sanksi terhadap Rusia tanpa kesepakatan de-eskalasi yang jelas dan bertahan lama adalah kelemahan yang nyata. Membiarkan Rusia menjual produk minyak adalah investasi dalam perang yang harus diakhiri, bukan diperpanjang." โ Volodymyr Zelenskyy, Presiden Ukraina
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam pernyataan tajamnya mengatakan bahwa pelonggaran sanksi AS "menguntungkan Rusia." Ia menegaskan bahwa langkah tersebut hanya akan memperpanjang konflik. Sementara itu, Rusia tampak merayakan kesepakatan ini. Akun X yang terkait dengan utusan ekonomi Putin, Kirill Dmitriev, menyatakan bahwa kerja sama Rusia-AS di bidang diesel dan energi akan menguntungkan dunia.
Trump sendiri sebelumnya getir mengkritik sekutu NATO yang masih membeli minyak Rusia. Dalam unggahan Truth Social September 2025, ia menulis bahwa pembelian minyak Rusia "sangat mengejutkan" dan melemahkan posisi negosiasi. Di Sidang Umum PBB, ia menegur para pemimpin dunia karena membiayai perang melawan diri mereka sendiri. Kini, kebijakan terbarunya justru menuai tuduhan inkonsistensi.
Jeremy Siegel, profesor emeritus keuangan di Wharton School, mengatakan kepada CNBC, "Sepertinya Trump membuat kesepakatan dengan iblis. Ini bukan solusi permanen, hanya perban sementara. Dan mengurangi atau menghapus sanksi pada Rusia atas invasi ke Ukraina adalah konsekuensi yang sangat disayangkan."
Bagi Indonesia, kebijakan ini dapat mempengaruhi harga energi global, termasuk harga solar yang menjadi komponen penting dalam biaya logistik dan transportasi. Penurunan harga diesel global berpotensi meredakan tekanan inflasi, namun di sisi lain, pelonggaran sanksi terhadap Rusia dapat melemahkan rezim sanksi internasional yang selama ini menjadi alat tekanan terhadap agresi. Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif perlu mencermati dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas kawasan dan harga komoditas.
Ke depan, apakah kebijakan ini akan menjadi preseden bagi pelonggaran sanksi lebih lanjut, atau justru memicu ketegangan baru antara Gedung Putih dan Kongres? Yang jelas, langkah Trump telah membuka kotak Pandora tentang sejauh mana kepentingan ekonomi domestik dapat mengalahkan konsistensi kebijakan luar negeri.



