Penangkapan Mikhail Zvinchuk di Montenegro: Pukulan bagi Propaganda Rusia di Balkan

Mikhail Zvinchuk, pendiri blog militer berpengaruh Rybar yang dikenal sebagai corong propaganda Kremlin, ditangkap otoritas Montenegro pada Jumat pekan lalu. Penangkapan itu dilakukan di kota resor Risan, kawasan Adriatik, bersama istri dan tiga warga Rusia lainnya, dengan tuduhan menyebarkan pengaruh Rusia. Perdana Menteri Montenegro Milojko Spajić membenarkan penahanan tersebut melalui unggahan di platform X, seraya menyatakan bahwa langkah itu merespons peringatan adanya upaya destabilisasi dan perang hibrida.

Menurut laporan media lokal, polisi dan agen keamanan menangkap kelompok tersebut di Hotel Mövenpick, Risan. Mereka kemudian dibawa ke Podgorica untuk diinterogasi, sementara telepon dan paspor mereka disita. Penangkapan ini mencuatkan kembali ketegangan historis antara Montenegro dan Rusia, yang pernah memuncak pada 2016 ketika otoritas Montenegro menuduh operasi Rusia merencanakan kudeta bersama ultranasionalis Serbia—tuduhan yang dibantah Moskow.

Rybar, yang didirikan Zvinchuk pada 2018, telah menjelma menjadi salah satu kanal Telegram paling populer dengan lebih dari 1,5 juta pelanggan. Zvinchuk sendiri merupakan mantan perwira pers Kementerian Pertahanan Rusia. Blog tersebut tidak hanya memberitakan perang Ukraina, tetapi juga aktif menyebarkan narasi pro-Kremlin di Afrika dan Timur Tengah. Belakangan, Rybar dituding memperkuat narasi sayap kanan terkait krisis migrasi di Ceuta, sebuah wilayah Spanyol di Afrika Utara.

Pemerintah Inggris pada Desember 2025 menjatuhkan sanksi terhadap Zvinchuk dan Rybar karena peran mereka menyebarkan propaganda Kremlin dan melemahkan dukungan untuk Ukraina. London menyebut Zvinchuk menerima pendanaan dari Rostec, konglomerat pertahanan milik negara Rusia, serta bekerja sama dengan anggota dinas intelijen Rusia. Sementara itu, Washington menuduhnya berupaya mengintervensi pemilu presiden 2024 dan menawarkan imbalan hingga US$10 juta bagi siapa pun yang memberikan informasi tentang keterlibatannya.

Beberapa hari sebelum penangkapan, Zvinchuk menyombongkan diri di media sosial bahwa ia berhasil memasuki Montenegro meski dikenai sanksi Barat dan larangan masuk. Ia bahkan mengejek petugas perbatasan yang disebutnya telah memeriksa barang bawaannya tetapi gagal mencocokkan namanya dengan basis data. Kini, Rybar menyatakan timnya sedang berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Rusia untuk menyelesaikan situasi tersebut. "Karena tidak ada pelanggaran hukum setempat, kami berharap semua yang ditahan dibebaskan," tulis kanal tersebut di Telegram.

"Kami mungkin harus menambah kumpulan tahanan kami untuk dipertukarkan dengan orang-orang Eropa dan Amerika yang bodoh demi mendapatkan kembali orang-orang kami," tulis Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia, di media sosial.

Kremlin melalui juru bicaranya, Dmitry Peskov, menyatakan Moskow mengetahui penahanan Zvinchuk dan akan berupaya membebaskannya. Sementara itu, Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia, menyarankan Moskow bisa menahan warga Eropa dan Amerika untuk dijadikan alat tukar. Pernyataan itu menandakan potensi eskalasi diplomatik yang lebih luas.

Penangkapan ini mempertegas posisi Montenegro yang sejak 2017 bergabung dengan NATO dan tengah mengejar keanggotaan Uni Eropa. Negara itu telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia setelah invasi besar-besaran ke Ukraina pada 2022. Baru-baru ini, Montenegro menyetujui rencana mengakhiri bebas visa bagi warga Rusia mulai 1 November, menutup salah satu destinasi liburan favorit turis Rusia dan menyelaraskan kebijakan visa dengan Uni Eropa.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin bagaimana perang informasi dan diplomasi coercive semakin menentukan lanskap geopolitik. Negara-negara kecil seperti Montenegro menghadapi tekanan besar untuk memilih kubu, sementara aktor non-negara seperti Rybar menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi instrumen perang hibrida. Indonesia, dengan posisi non-blok dan hubungan dagang dengan Rusia, perlu mencermati dinamika ini untuk menjaga kedaulatan informasi dan stabilitas kawasan.

Ke depan, pertanyaannya adalah seberapa jauh Moskow akan membalas langkah Montenegro, dan apakah Uni Eropa akan memperkuat dukungan bagi negara-negara Balkan yang rentan terhadap tekanan Rusia. Jika pembalasan benar-benar terjadi, Montenegro bisa menjadi ujian bagi solidaritas Barat dalam menghadapi perang hibrida.