Uni Eropa Terbelah: 500 Diplomat Senior Kecam Blok yang Tak Mampu Bertindak atas Israel

Lebih dari 500 mantan pejabat tinggi dan diplomat Uni Eropa menandatangani pernyataan terbuka yang mengecam keras ketidakmampuan blok tersebut merespons tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat, sebuah langkah yang untuk pertama kalinya menyoroti Jerman dan Italia sebagai penghalang utama kebijakan bersama Eropa.

Pernyataan itu muncul menjelang pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin mendatang, yang diperkirakan kembali memperlihatkan kebuntuan lama di antara 27 negara anggota. Parahnya, kebuntuan ini terjadi justru ketika gelombang kritik publik terhadap pemerintah Israel di Eropa terus meningkat tajam.

Survei Pew Research Center terhadap 10 negara Eropa, termasuk Spanyol, Prancis, dan Swedia, mencatat mayoritas besar responden memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Di Polandia, angka tersebut melonjak delapan poin menjadi 70 persen; di Italia naik sembilan poin menjadi 75 persen; dan di Jerman juga naik sembilan poin menjadi 73 persen. Peningkatan ini terutama terjadi setelah dimulainya perang AS-Israel terhadap Iran yang memicu krisis baru di Timur Tengah dan guncangan ekonomi global.

Pernyataan para mantan pejabat itu secara khusus menuding Jerman dan Italia sebagai pihak yang "secara sistematis memblokir adopsi langkah Uni Eropa apa pun, sehingga secara de facto menjadi kaki tangan dalam merongrong nilai-nilai Uni Eropa dan solusi dua negara." Ini adalah pertama kalinya kedua negara tersebut disebut secara eksplisit dalam pernyataan bersama berskala besar semacam itu.

Martin Konečný, direktur European Middle East Project yang berbasis di Brussels, menilai Uni Eropa sebenarnya memiliki peran diplomatik yang signifikan ketika Israel terus melanjutkan rencana permukiman kontroversial E1. Namun, ia tidak melihat tanda-tanda tindakan nyata. "Uni Eropa pada dasarnya tetap berada dalam ketidakrelevanan yang diciptakannya sendiri," ujarnya.

Michael Doyle, mantan duta besar Uni Eropa yang ikut mengorganisasi pernyataan tersebut, menegaskan blok itu tidak memenuhi kewajiban perjanjiannya maupun hukum internasional. "Sayangnya, nilai-nilai Uni Eropa yang sering kita gaungkan dikesampingkan ketika menyangkut respons kolektif terhadap penderitaan rakyat Palestina," katanya. Ia menambahkan banyaknya tanda tangan dari tokoh yang biasanya enggan menandatangani seruan semacam itu menunjukkan luasnya kegelisahan di kalangan elite diplomatik Eropa.

Kegagalan Uni Eropa bertindak semakin menjengkelkan para ahli hukum dan perdagangan. Mereka berargumen bahwa larangan perdagangan dengan permukiman ilegal adalah keharusan agar Uni Eropa mematuhi putusan penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024 yang menyatakan permukiman Israel ilegal dan meminta negara lain mencegah hubungan dagang atau investasi yang membantu mempertahankan situasi ilegal tersebut.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, berdalih bahwa blok itu tidak dapat bertindak ketika negara-negara anggotanya tidak sepakat. Dalam pidato kenegaraan tahunannya bulan lalu, ia mengeluh: "Ketika Eropa terbelah, ia tidak dapat mengubah jalannya peristiwa." Setahun sebelumnya, ia pernah mengajukan proposal untuk menangguhkan perdagangan preferensial dengan Israel, tetapi tidak pernah memperoleh dukungan yang cukup dari negara anggota.

Para pendukung sikap lebih tegas tidak yakin von der Leyen benar-benar tidak bisa bertindak. Konečný menilai bahwa begitu Komisi Eropa mengajukan proposal larangan perdagangan dengan permukiman, dinamika politik akan berubah. "Memang tidak dijamin mayoritas kualifikasi akan tercapai. Tetapi begitu proposal diajukan, itu mengubah dinamika," tegasnya.

Menariknya, pemerintah-pemerintah Eropa yang memblokir kebijakan bersama tampaknya tertinggal dari opini publik di negara mereka sendiri. Survei Pew menunjukkan 88 persen warga Italia dan 83 persen warga Jerman tidak memiliki kepercayaan pada Netanyahu "untuk melakukan hal yang benar terkait urusan dunia."

Di sisi lain, isu Israel-Palestina terus memecah belah kubu kiri. Partai Hijau Inggris dan Wales pekan ini mengadopsi mosi yang menyamakan Zionisme dengan rasisme, memicu kecaman luas. Mosi dari partai kecil itu dikutuk keras oleh kepala Jewish Greens di Inggris dan Wales serta Partai Hijau Eropa, yang menekankan pentingnya bersikap "benar-benar tidak ambigu" dalam memerangi antisemitisme. Kelompok kampanye perdamaian Yachad menilai mosi tersebut "memberi amunisi bagi mereka yang ingin mencitrakan aktivisme pro-Palestina sebagai tidak sah."

Bagi Indonesia, kebuntuan Uni Eropa ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan pendukung konsisten solusi dua negara, Indonesia berkepentingan agar Eropa tidak terus membiarkan status quo yang merugikan Palestina. Namun, Jakarta juga perlu membaca realitas bahwa tekanan publik Eropa yang meningkat belum tentu berbuah kebijakan tanpa adanya pergeseran di Jerman dan Italia. Diplomasi Indonesia ke Brussels dan Berlin bisa menjadi jalur yang lebih efektif ketimbang sekadar seruan di forum multilateral.

Pertemuan Senin mendatang akan menjadi ujian apakah Uni Eropa mampu mengatasi "ketidakrelevanan yang diciptakannya sendiri" atau justru kembali menunda keputusan. Jika Komisi Eropa akhirnya mengajukan proposal larangan perdagangan permukiman, akankah Jerman dan Italia tetap memblokir — atau mulai mendengarkan suara publik mereka sendiri yang semakin keras?