Datacentre Drax Ancam Emisi Setara Dua Kali Penerbangan Gatwick, Pemerintah Inggris Didesak Bertindak

Rencana pembangunan pusat data (datacentre) di pembangkit listrik biomassa Drax di North Yorkshire, Inggris, berpotensi menjadi salah satu yang paling mencemari lingkungan. Analisis terbaru dari Natural Resources Defense Council (NRDC) memperkirakan fasilitas itu akan membakar 4,9 juta ton kayu setiap tahun, menghasilkan 8,6 juta ton karbon dioksida (CO2) annually—hampir dua kali lipat total emisi seluruh penerbangan dari Bandara Gatwick yang tercatat 4,79 juta ton pada 2024.

Angka tersebut muncul dari perhitungan berdasarkan laporan tahunan Drax 2025. Jika terealisasi, datacentre ini akan menjadi "salah satu yang paling kotor di antara yang ada," ujar Matt Williams, senior advocate NRDC. Proyek yang diumumkan tahun lalu ini merupakan respons terhadap lonjakan permintaan kapasitas AI, yang membutuhkan daya listrik besar untuk server dan sistem pendingin.

Drax berencana mengonversi sebagian pembangkit biomassa menjadi datacentre berkapasitas 1,2 GW, dengan 100 MW berasal dari jaringan listrik dan sisanya dari pembangkit sendiri. Saat ini, pembangkit Drax membakar jutaan ton kayu impor untuk menghasilkan energi—sebuah metode yang diklaim ramah lingkungan karena hutan pengganti menyerap CO2. Namun, para ilmuwan menolak klaim ini, dengan temuan bahwa sistem semacam itu butuh 150 tahun untuk benar-benar "negatif karbon".

Kritik pun mengalir. Oliver Hayes, head of policy di Global Action Plan, menyebut pembakaran jutaan pohon untuk server farm sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. "Pemerintah harus segera menetapkan standar minimum untuk datacentre dan mencoret pembangkit energi kotor seperti pembakaran pohon," tegas Williams. Desakan ini muncul di tengah meningkatnya tuntutan transparansi atas keselarasan datacentre dengan target net zero yang mengikat secara hukum.

Anggota parlemen dari Partai Buruh, Toby Perkins, yang memimpin komite audit lingkungan, sebelumnya menyatakan bahwa tanpa langkah tepat, datacentre dapat menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan target iklim. Hayes menambahkan bahwa ketiadaan kebijakan pemerintah yang terkoordinasi merupakan "kelalaian tugas". Ia mendesak moratorium datacentre hingga pertanyaan mendasar tentang jumlah, tujuan, lokasi, dan pencegahan polusi terjawab.

Pemerintah Inggris sebelumnya menolak moratorium dengan alasan akan mengalihkan investasi dan lapangan kerja ke luar negeri. Namun, parlemen Skotlandia pada September lalu memutuskan untuk menghentikan sementara semua aplikasi perencanaan datacentre baru hingga satu tahun guna menyusun strategi nasional. Langkah ini menunjukkan perpecahan kebijakan di dalam negeri Inggris sendiri.

Drax membantah temuan NRDC. Juru bicara perusahaan menyatakan bahwa rencana datacentre dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Inggris, pembaruan industri, dan kedaulatan AI. Mereka menuduh NRDC sebagai kelompok anti-biomassa yang tidak memiliki visi positif, serta menyebut klaim tersebut tidak terverifikasi dan mengandung kesalahan dasar terkait standar akuntansi gas rumah kaca internasional.

"Membakar jutaan pohon untuk memberi daya pada server farm tidak dapat dipertahankan." — Oliver Hayes, Global Action Plan

Kontroversi ini menyoroti dilema global: percepatan adopsi AI menuntut pasokan listrik besar, tetapi sering kali bertabrakan dengan komitmen iklim. Di Indonesia, lonjakan pembangunan datacentre juga mulai menjadi perhatian. Beberapa proyek pusat data di Batam dan Jakarta menargetkan kapasitas besar, sementara bauran energi nasional masih didominasi batu bara. Jika tidak diatur ketat, pusat data di dalam negeri berisiko mengulangi pola serupa: pertumbuhan ekonomi digital yang pesat diiringi jejak karbon yang sulit dikendalikan. Pemerintah Indonesia perlu belajar dari kasus Drax untuk memastikan transparansi emisi dan standar energi terbarukan sejak awal.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya soal teknologi, melainkan kemauan politik untuk menetapkan batas emisi yang jelas. Akankah Inggris—dan negara lain—mampu menyeimbangkan ambisi AI dengan target iklim, atau justru mengorbankan lingkungan demi kecepatan digital?