Kampanye Kesiapsiagaan Lingkungan Inggris Dikritik: Bebankan Warga, Abaikan Akar Krisis

Pemerintah Inggris baru-baru ini meluncurkan kampanye Prepare, sebuah inisiatif yang mengimbau rumah tangga untuk mengambil langkah-langkah kecil menghadapi bencana lingkungan: mematikan keran saat menyikat gigi, menyiapkan tas darurat, hingga mencuci tangan setelah memberi makan burung liar. Namun di balik ajakan itu, muncul pertanyaan tajam: mengapa tanggung jawab besar justru dibebankan kepada warga, sementara negara terus mengizinkan kebijakan yang mempercepat krisis?

Kampanye ini tidak salah secara teknis. Setiap individu memang perlu berperan. Tetapi ketika negara absen atau justru bekerja melawan kepentingan publik, upaya rumah tangga menjadi tidak berarti. Contohnya, pemerintah Inggris menetapkan pusat data sebagai "proyek infrastruktur strategis nasional" yang bisa memaksa jalan di sistem perencanaan, padahal Water UK—asosiasi perusahaan air—telah memperingatkan pasokan air tidak cukup untuk mendukung pusat data baru. Ironisnya, pemerintah tidak memiliki data jelas tentang penggunaan pusat data tersebut, seperti terungkap dalam permintaan kebebasan informasi.

Kesenjangan antara imbauan dan realitas juga terlihat pada penanganan kekeringan dan gelombang panas. Menurut National Risk Register, risiko kekeringan berdampak sedang dalam lima tahun ke depan hanya 0,2–1%, dan risiko gelombang panas berdampak signifikan (200–1.000 kematian) hanya 1–5%. Padahal, pemerintah sendiri mencatat 2.877 kematian berlebih terkait panas di Inggris selama Mei–Juni tahun ini, mirip dengan angka kematian pada gelombang panas 2022. Kampanye Prepare menyarankan warga yang tinggal di rumah rentan panas untuk menghubungi dewan lokal atau Citizens Advice, tetapi tanpa jaminan solusi nyata. Standar rumah masa depan yang baru akan berlaku Maret 2028 pun dinilai masih belum menjawab tantangan iklim akibat tekanan lobi sektor bangunan.

Soal banjir, Prepare menyarankan warga menyiapkan tas darurat dan memindahkan barang berharga ke lantai atas. Namun data Aviva menunjukkan satu dari sembilan rumah baru dibangun di zona rawan banjir, dan putusan pengadilan tinggi baru-baru ini mengungkap bahwa hukum menghalangi otoritas lokal memblokir pembangunan tersebut meski gagal uji keselamatan krusial. Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan benturan sistematis antara imbauan publik dan kegagalan pemerintah.

Contoh paling mencolok adalah flu burung. Prepare meminta warga mencuci tangan dengan sabun setelah memberi makan burung liar. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah mendorong "rencana pertumbuhan sektor unggas" yang akan memperbanyak peternakan intensif—inkubator super bagi virus flu burung. Scientific Task Force on Avian Influenza and Wild Birds menegaskan peternakan unggas adalah tempat pertama munculnya virus flu burung patogen tinggi. Belum lagi industri perburuan yang masih diizinkan beternak puluhan juta burung pegar dan partridge dalam kondisi serupa, lalu melepasnya ke alam liar. Semua ini terjadi sementara warga diminta mencuci tangan.

Polusi udara juga menjadi ironi. Warga diminta mengurangi paparan, tetapi pemerintah mengizinkan tungku kayu di rumah baru, membangun jalan raya besar yang dipertanyakan, dan berkonsultasi untuk menunda transisi ke kendaraan listrik—semua atas desakan lobi. Untuk ketahanan pangan, Prepare nyaris tidak menyinggungnya selain menyarankan menyimpan makanan nonperishable. Padahal, sekelompok eksekutif senior industri pangan memperingatkan adanya "penurunan material dalam hasil, kualitas, dan keandalan pasokan" serta "manajemen krisis jangka pendek" alih-alih strategi jangka panjang. Mereka menuding perusahaan-perusahaan memilih melobi melawan regulasi atau diam, sehingga ancaman eksistensial tidak tertangani.

"Pada saat ini, kami melihat perusahaan-perusahaan entah terus melobi melawan regulasi yang diperlukan atau tetap diam," ujar para eksekutif tersebut, seraya memperingatkan kegagalan mengatasi ancaman eksistensial.

Dalam pidato konferensi Partai Buruh, Andy Burnham menjanjikan "Inggris di mana rakyat merasa negaranya kembali berpihak pada mereka". Ia bahkan menyebut deregulasi sebagai salah satu dari lima kejahatan besar yang menempatkan Inggris di "jalan yang salah". Namun, seperti Keir Starmer, Burnham mengikat tangan sendiri dengan berjanji "patuh pada aturan fiskal". Aturan-aturan itu bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari lembaga pemikir Westminster dan didorong media. Seperti argumen Larry Elliott, aturan tersebut tidak perlu dan justru merugikan diri sendiri.

Ancaman terhadap ketahanan lingkungan identik dengan ancaman terhadap demokrasi: rasa bahwa kekuasaan menarik menjauh dari rakyat, bukan bersama rakyat. Selama lima dekade, lobi korporasi membentuk kebijakan dengan konsekuensi menghancurkan kemampuan menghadapi krisis. Warga mungkin bersedia berperan, tetapi mereka tidak bisa menggantikan tugas pemerintah. Pertanyaannya kini: akankah negara-negara lain, termasuk Indonesia yang rentan terhadap krisis iklim, belajar dari kegagalan ini sebelum terlambat?