BGN Uji Coba MBG Sistem Prasmanan, Makanan Disebut Lebih Hangat

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji coba penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui skema prasmanan. Uji coba ini menjadi alternatif dari model boks makanan yang selama ini menjadi standar operasional program andalan pemerintah tersebut. Dalam uji coba yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta, penerima manfaat mengambil langsung porsi makanan dari meja sajian, bukan menerima kemasan tertutup.

Perbedaan paling mencolok terletak pada suhu hidangan. Sistem prasmanan memungkinkan makanan disajikan dalam kondisi lebih hangat karena tidak melalui proses pengemasan dan pengangkutan yang memakan waktu. BGN menyebut pendekatan ini meniru praktik yang diterapkan di Jepang, di mana siswa mengambil makanan sendiri di sekolah dengan pengawasan ketat terhadap kebersihan dan porsi.

Uji coba ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kualitas dan tata kelola MBG. Program yang menyerap anggaran besar itu kerap dikritik karena distribusi yang tidak merata, keterlambatan pengiriman, hingga keluhan soal menu yang dingin saat sampai di tangan siswa. Skema prasmanan dipandang sebagai upaya menjawab persoalan tersebut, sekaligus menguji apakah model ini bisa diterapkan secara luas di berbagai daerah dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang beragam.

Meski demikian, penerapan prasmanan bukan tanpa tantangan. Metode ini menuntut kesiapan fasilitas, mulai dari meja sajian, peralatan makan, hingga ruang yang memadai. Di sekolah-sekolah dengan jumlah siswa besar, antrean panjang dan risiko kontaminasi menjadi perhatian tersendiri. BGN perlu memastikan standar higienitas tetap terjaga, terutama karena penerima manfaat sebagian besar adalah anak usia sekolah yang rentan terhadap masalah kesehatan.

Dari sisi anggaran, prasmanan bisa menekan biaya kemasan sekali pakai yang selama ini membebani operasional. Namun, efisiensi itu harus diimbangi dengan pengawasan porsi agar tidak terjadi pemborosan atau kekurangan gizi. Pengamat kebijakan pangan menilai keberhasilan uji coba ini akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan di lapangan, bukan sekadar desain program di atas kertas.

"Sistem prasmanan berpotensi memperbaiki kualitas penyajian, tetapi kuncinya ada pada disiplin pelaksanaan dan pengawasan harian," ujar seorang analis kebijakan gizi, menggambarkan tantangan implementasi di lapangan.

Jika uji coba di DIY menunjukkan hasil positif, bukan tidak mungkin skema ini diperluas ke daerah lain. Pemerintah daerah perlu dilibatkan sejak awal, terutama dalam penyediaan sarana dan pelatihan petugas dapur. Tanpa dukungan itu, prasmanan berisiko menjadi beban baru alih-alih solusi.

Yang paling menentukan adalah apakah model ini mampu menjawab keluhan mendasar soal kualitas makanan, bukan sekadar mengubah cara penyajian. Publik akan menunggu hasil evaluasi resmi BGN sebelum menilai apakah prasmanan layak menjadi wajah baru MBG. Pertanyaannya, apakah perbaikan suhu hidangan cukup untuk mengangkat kepercayaan terhadap program yang selama ini diterpa kritik?