Trump Longgarkan Solar Merah demi Tekan Harga Diesel Jelang Pilkada AS
Baca dalam 60 detik
- Presiden AS Donald Trump meneken perintah eksekutif yang memperluas penggunaan diesel off-road atau 'red diesel' ke jalan raya umum untuk meredam lonjakan harga bahan bakar.
- Langkah ini diambil kurang dari sebulan sebelum pemilu sela, sementara Trump menuding serangan Ukraina ke kilang Rusia sebagai biang kenaikan harga, bukan gangguan di Selat Hormuz.
- Pasar obligasi Eropa dan AS bergolak: imbal hasil Treasury tenor 10 tahun menyentuh level tertinggi sejak 2002, sementara Nasdaq justru cetak rekor baru berkat Nvidia, Tesla, dan SpaceX.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memperbolehkan penggunaan solar off-road—yang dikenal sebagai "red diesel"—di jalan raya umum dan jalan tol. Kebijakan ini diumumkan saat kampanye di Nebraska, hanya beberapa pekan sebelum pemilu sela, sebagai upaya meredam tekanan harga bahan bakar yang dirasakan konsumen.
Solar jenis ini sebelumnya hanya boleh dipakai untuk kendaraan pertanian dan alat berat konstruksi karena mendapat keringanan pajak. Dengan memperluas penggunaannya ke kendaraan pribadi dan komersial, Trump mengklaim biaya transportasi akan turun "secara substansial". Namun, kebijakan ini memicu pertanyaan soal legalitas, keselamatan, dan potensi kebocoran subsidi bahan bakar.
Di platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa lonjakan harga bahan bakar bukan disebabkan gangguan pasokan di Selat Hormuz. Ia justru menuding serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia sebagai pemicu utama. Tudingan ini menambah lapisan geopolitik pada persoalan energi domestik AS, di tengah ketegangan yang belum mereda antara Moskow dan Kyiv.
Di sisi lain, pasar obligasi global menunjukkan gejolak. Gubernur bank sentral Prancis memperingatkan negaranya berisiko "tercekik oleh suku bunga" dalam wawancara dengan Financial Times. Mantan anggota dewan ECB, Lorenzo Bini Smaghi, menyerukan agar bank sentral Eropa menghentikan sementara program pengetatan kuantitatif. Di Inggris, penasihat informal Perdana Menteri Andy Burnham, Andy Haldane, menyebut pemerintah "terikat pada pasar obligasi".
Ketegangan di pasar obligasi Eropa ini mencerminkan kekhawatiran penularan (contagion) yang semakin nyata. Sementara itu, di AS, imbal hasil Treasury yang tetap tinggi tidak menghalangi Wall Street mencetak rekor. Indeks Nasdaq ditutup pada level tertinggi baru, didorong oleh kenaikan tajam saham Nvidia, Tesla, dan SpaceX. Lonjakan SpaceX bahkan mengembalikan status Elon Musk sebagai triliuner, setelah saham perusahaan itu menyentuh level tertinggi sejak pertengahan Juni lalu.
"Kami mendorong otoritas Rusia untuk segera berbagi informasi yang akurat dan terbuka," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada CNBC, menanggapi kasus kematian pekerja di sebuah lembaga wabah di Siberia yang memicu kekhawatiran global.
Bagi Indonesia, dinamika ini patut dicermati. Sebagai importir minyak mentah dan bahan bakar olahan, kebijakan energi AS dapat memengaruhi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ketika AS melonggarkan aturan diesel, permintaan global terhadap minyak mentah jenis tertentu bisa berubah, yang pada gilirannya berdampak pada subsidi energi domestik dan inflasi. Selain itu, gejolak pasar obligasi global sering kali menjalar ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui arus modal dan imbal hasil SUN.
Di sisi lain, penguatan dolar AS akibat imbal hasil Treasury yang tinggi dapat menekan defisit anggaran Indonesia, terutama jika harga minyak impor ikut naik. Pemerintah perlu mengantisipasi potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Sementara itu, sektor energi dalam negeri bisa mendapat tekanan tambahan jika kebijakan luar negeri AS terhadap Rusia berlanjut dan mengganggu pasokan minyak global.
Dengan pemilu sela AS yang tinggal menghitung hari, langkah Trump ini jelas bersifat politis: menargetkan pemilih yang merasakan langsung mahalnya harga di pompa bensin. Namun, apakah kebijakan "red diesel" ini cukup efektif menurunkan harga, atau justru menimbulkan masalah baru seperti penyelundupan dan ketidakpatuhan pajak, masih menjadi tanda tanya. Yang pasti, volatilitas pasar keuangan global akan terus menjadi faktor risiko bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam beberapa bulan mendatang.



