Hegseth Ingin Eksekusi Nidal Hasan Disiarkan Langsung, AS Dinilai Meluncur ke Titik Moral Terendah

Pemerintahan Donald Trump kembali membuat gebrakan kontroversial. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengumumkan bahwa eksekusi mati terhadap Nidal Hasan, mantan psikiater militer yang membunuh 13 orang di pangkalan Angkatan Darat AS pada 2009, akan dilakukan dengan regu tembak dan disiarkan secara langsung. Rencana ini menandai pertama kalinya dalam sejarah modern AS, eksekusi mati dijadikan tontonan publik melalui platform digital.

Hegseth, yang dikenal sebagai nasionalis Kristen garis keras, menyatakan bahwa hukuman tersebut pantas diberikan karena Hasan melakukan "serangan Islam radikal berseragam." Departemen Pertahanan AS kemudian mengonfirmasi bahwa eksekusi akan disiarkan langsung pada 3 Desember 2026. Keputusan ini langsung memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari dalam negeri AS sendiri.

Langkah ini bukan sekadar persoalan hukum pidana, melainkan cerminan pergeseran nilai di tubuh pemerintahan Trump. Sejak menjabat, Trump dan kabinetnya kerap memicu kontroversi, mulai dari ancaman militer terhadap Iran hingga tuduhan korupsi terhadap presiden. Namun, menjadikan eksekusi sebagai hiburan publik adalah preseden baru yang mengundang pertanyaan tentang batas moral sebuah negara demokrasi.

"Ini adalah pukulan telak bagi martabat kemanusiaan. Eksekusi mati seharusnya menjadi hukuman yang paling berat, bukan pertunjukan untuk konsumsi massa," ujar seorang analis politik internasional yang enggan disebut namanya.

Sejumlah pengamat menilai bahwa keputusan ini dapat memperburuk citra AS di mata dunia, terutama di negara-negara yang telah menghapus hukuman mati. Uni Eropa dan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia, secara konsisten menolak hukuman mati karena alasan hak asasi manusia. Jika AS terus melangkah ke arah ini, bukan tidak mungkin akan terjadi ketegangan diplomatik dengan sekutu-sekutunya.

Bagi Indonesia, rencana eksekusi siaran langsung ini menjadi ujian tersendiri. Sebagai negara yang menganut moratorium hukuman mati dan aktif mendorong penghapusan hukuman mati di forum internasional, Indonesia berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, Indonesia memiliki hubungan strategis dengan AS, terutama dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila dan komitmen HAM mengharuskan Indonesia untuk bersikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap melanggar hak hidup.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Rizal Sukma, menilai bahwa Indonesia perlu menyampaikan sikap tegas tanpa harus merusak hubungan bilateral. "Indonesia bisa memanfaatkan forum multilateral seperti PBB untuk menyerukan penghentian praktik eksekusi yang dipertontonkan. Ini bukan hanya soal kedaulatan AS, tetapi juga soal kemanusiaan universal," ujarnya.

Lebih jauh, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang arah demokrasi AS di bawah kepemimpinan Trump. Jika eksekusi mati saja bisa dijadikan tontonan, apa lagi yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kamera akan dipasang di ruang sidang, atau bahkan di ruang interogasi? Publik dunia berhak cemas.

Yang jelas, keputusan Hegseth ini telah mencoreng wajah AS sebagai negara yang mengklaim dirinya sebagai "demokrasi terbesar di dunia." Dunia menunggu apakah ada suara-suara berani dari dalam AS sendiri yang menentang rencana biadab ini, atau apakah ini akan menjadi awal dari era baru di mana kematian menjadi komoditas hiburan.