Polanski Tolak Eksklusi di Partai Hijau Usai Mosi Zionisme Picu Badai Politik

Pemimpin Partai Hijau Inggris, Zack Polanski, akhirnya buka suara setelah partainya mengesahkan mosi kontroversial yang mendefinisikan Zionisme sebagai bentuk rasisme. Dalam pernyataan pertamanya sejak pemungutan suara pada akhir pekan lalu, Polanski menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan siapa pun tersingkir dari partai karena identitas keagamaan atau komunitas yang mereka ikuti.

Mosi tersebut, yang diajukan oleh sekelompok aktivis dalam konferensi partai di Brighton, disetujui dengan perbandingan 1.022 suara mendukung dan 813 menolak. Mosi itu mendefinisikan Zionisme sebagai ideologi yang mendukung "negara Yahudi etnonasionalis" dan menyerukan "satu negara demokratis Palestina di seluruh wilayah Palestina historis". Keputusan ini langsung memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk dari dalam partai sendiri.

Polanski, yang merupakan seorang Yahudi, menekankan bahwa antisemitisme dan kritik terhadap kebijakan negara Israel adalah dua hal yang sama sekali berbeda. "Sebagai pemimpin, saya tidak akan menerima pengucilan, atau penolakan untuk berinteraksi dengan siapa pun, karena badan keagamaan atau komunitas yang mereka ikuti," ujarnya dalam pernyataan panjang yang dirilis Senin lalu. Ia juga menegaskan bahwa partainya menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan bagi semua.

Reaksi keras datang dari Partai Buruh. Lebih dari selusin anggota parlemen Buruh melaporkan Partai Hijau ke EHRC, badan pengawas kesetaraan di Inggris Raya, dengan alasan mosi tersebut menimbulkan "pertanyaan serius" tentang kebebasan anggota Yahudi untuk berpartisipasi secara setara. Sembilan anggota parlemen Buruh juga merujuk Partai Hijau ke Kepolisian Sussex untuk menyelidiki dugaan "pelanggaran antisemit" dalam konferensi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepolisian Sussex maupun Partai Hijau.

Surat yang diorganisir oleh mantan menteri Dalam Negeri Mike Tapp itu menyoroti bahwa amandemen untuk melindungi anggota Yahudi yang menghadiri sinagoga Zionis ditolak dalam konferensi. "Secara keseluruhan, perkembangan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah anggota Yahudi dapat berpartisipasi secara bebas dan setara dalam partai, dan apakah hubungan keagamaan dan komunitas mereka dapat membuat mereka menghadapi keluhan atau tindakan disipliner," demikian bunyi surat tersebut. EHRC menyatakan akan mempertimbangkan setiap keluhan dengan hati-hati, namun belum membuka penyelidikan resmi. Lembaga itu juga mengingatkan bahwa partai politik wajib mematuhi Undang-Undang Kesetaraan 2010.

"Saya sangat sedih mosi ini menjadi kebijakan partai, tetapi saya tidak setuju itu antisemitik. Mosi ini didasari oleh oposisi berprinsip terhadap tindakan pemerintah Israel."

— Ellie Chowns, anggota parlemen Partai Hijau, kepada Radio 4 PM

Partai Hijau Eropa, payung bagi Partai Hijau Inggris dan Wales, secara tegas menjauhkan diri dari mosi tersebut. Dalam pernyataan pada Senin, mereka menyatakan akan "segera menuntut kejelasan" dari kepemimpinan Partai Hijau tentang bagaimana mereka akan melindungi orang Yahudi dan hak penentuan nasib sendiri. Sementara itu, anggota parlemen Partai Hijau Ellie Chowns mengaku "sangat sedih" dengan hasil tersebut, namun menolak anggapan bahwa mosi itu antisemitik. Ia menilai mosi tersebut didasari oleh "oposisi berprinsip terhadap tindakan pemerintah Israel" dan menyarankan perlunya peninjauan ulang proses pembuatan kebijakan partai, karena kurang dari 1% dari lebih dari 200.000 anggota partai yang berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Kontroversi ini menggarisbawahi ketegangan yang meningkat antara basis anggota Partai Hijau yang baru diperluas di bawah kepemimpinan Polanski dan para anggota parlemen yang terpilih pada pemilihan umum terakhir. Mosi tersebut tidak hanya memecah belah internal partai, tetapi juga memicu reaksi internasional: Kementerian Luar Negeri Israel melarang Polanski masuk ke negara itu, sementara beberapa kelompok Yahudi menyebutnya sebagai "serangan terhadap komunitas Yahudi".

Bagi Indonesia, polemik ini menjadi cermin bagaimana partai politik di berbagai negara bergulat dengan isu identitas, kebebasan beragama, dan kritik terhadap kebijakan luar negeri. Meskipun konteks politiknya berbeda, perdebatan serupa tentang batas antara kritik terhadap negara dan sentimen antisemitik juga muncul di forum internasional, termasuk PBB, di mana Indonesia secara konsisten mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Kasus ini menunjukkan bahwa garis antara kebebasan berpendapat dan perlindungan kelompok minoritas semakin sulit ditarik, bahkan di negara demokrasi mapan seperti Inggris.

Ke depan, tekanan terhadap Partai Hijau diperkirakan akan terus berlanjut. EHRC dapat memutuskan untuk membuka penyelidikan penuh, yang berpotensi membawa konsekuensi hukum bagi partai. Sementara itu, Partai Hijau Eropa menuntut akuntabilitas dari kepemimpinan Polanski. Pertanyaannya kini: mampukah Polanski merangkul kembali anggota yang merasa terpinggirkan tanpa mengorbankan prinsip partai, atau akankah mosi ini menjadi bumerang yang mengikis elektabilitas Partai Hijau di mata pemilih moderat?