Departemen Kehakiman AS Buru Cassidy Hutchinson, Saksi Kunci Serangan Capitol

Departemen Kehakiman Amerika Serikat dilaporkan tengah mengupayakan dakwaan pidana terhadap Cassidy Hutchinson, mantan ajudan senior Gedung Putih di era Donald Trump yang memberikan kesaksian kunci dalam penyelidikan serangan Capitol 6 Januari 2021. Tuduhan yang disiapkan adalah memberikan keterangan palsu di hadapan Kongres, menurut sumber yang mengetahui perkara tersebut.

Hutchinson, yang pernah menjadi asisten utama Mark Meadows, Kepala Staf Gedung Putih saat itu, menarik perhatian publik ketika ia mengungkapkan bahwa Trump disebut-sebut berusaha merebut kemudi SUV-nya untuk bergabung dengan massa pendukung di Capitol. Narasi itu telah lama dibantah oleh kalangan Republikan, dan kini menjadi salah satu titik sengketa hukum yang memanas.

Upaya dakwaan ini pertama kali dilaporkan Punchbowl News pada Kamis. Juru bicara Departemen Kehakiman menolak mengonfirmasi atau membantah adanya investigasi, sesuai kebijakan lembaga tersebut. Sebelumnya, pada April, The New York Times melaporkan bahwa Divisi Hak Sipil DOJ—yang biasanya menangani kasus pelanggaran hak sipil—ditugaskan menyelidiki Hutchinson. Langkah itu dinilai tidak lazim karena kasus semacam ini biasanya ditangani oleh Jaksa Wilayah Columbia.

Kasus ini bukan yang pertama. Sepanjang tahun lalu, DOJ telah mendakwa mantan Direktur FBI James Comey dengan tuduhan berbohong di hadapan Kongres, serta Jaksa Agung New York Letitia James dengan tuduhan penipuan hipotek. Kedua dakwaan itu akhirnya dibatalkan setelah hakim menilai jaksa penuntut ditunjuk secara tidak sah. Belakangan, DOJ kembali mengajukan dakwaan baru terhadap Comey—kali ini terkait unggahan foto kerang yang disusun membentuk angka "8647". Selain itu, organisasi nirlaba Southern Poverty Law Center dan jurnalis Don Lemon juga menghadapi tuntutan hukum dari departemen yang sama.

"Departemen tidak mengonfirmasi atau membantah keberadaan investigasi, atau ketiadaannya," ujar seorang juru bicara Departemen Kehakiman dalam pernyataannya.

Pola ini memunculkan pertanyaan serius tentang independensi penegakan hukum di AS. Penggunaan aparat hukum untuk membidik lawan politik—baik yang nyata maupun yang dipersepsikan—mengancam prinsip checks and balances yang menjadi fondasi demokrasi. Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin penting: ketika institusi hukum dikuasai kepentingan politik, kepercayaan publik terhadap keadilan akan tergerus, dan iklim investasi pun bisa terdampak karena ketidakpastian hukum.

Ke depan, publik akan menantikan apakah dakwaan terhadap Hutchinson benar-benar diajukan atau hanya menjadi sinyal politik. Yang lebih krusial, apakah sistem peradilan AS mampu menahan diri dari tekanan eksekutif, atau justru semakin terjerumus dalam pusaran konflik partisan yang tak berujung?