Parti Québécois Menang, Quebec Siap Gelar Referendum Kemerdekaan pada 2028

Parti Québécois (PQ) diproyeksikan memenangi pemilihan umum provinsi Quebec, Kanada, pada Senin (5/10/2026), membuka jalan bagi kembalinya kekuatan separatis ke tampuk kekuasaan setelah lebih dari satu dekade. Kemenangan ini membawa konsekuensi besar: PQ berjanji menggelar referendum kemerdekaan Quebec dari Kanada paling lambat 2028.

Jika hasil resmi sesuai prediksi, PQ akan membentuk pemerintahan di provinsi berpenduduk sekitar sembilan juta jiwa itu. Ini menjadi momen pertama bagi gerakan separatis untuk memimpin Quebec sejak lebih dari sepuluh tahun lalu. Kemenangan tersebut juga diperkirakan memicu kembali benturan panjang antara pemerintah provinsi dan federal menyangkut isu bahasa serta identitas.

Kebangkitan PQ tidak lepas dari sosok pemimpinnya, Paul St-Pierre Plamondon. Pengacara berusia 49 tahun lulusan Oxford ini tampil sebagai antitesis generasi X yang aktif di TikTok, berbeda dari François Legault, perdana menteri Quebec yang lama menjabat hingga mengundurkan diri awal tahun ini. Analis menilai keberhasilan elektoral St-Pierre Plamondon bukan karena posisinya sebagai separatis—mayoritas pemilih Quebec justru tidak mendukung kemerdekaan—melainkan karena pendekatannya yang condong ke kanan dalam isu identitas yang sensitif.

St-Pierre Plamondon menuding imigran sebagai penyebab sekolah penuh sesak, meningkatnya kriminalitas, dan harga rumah yang melonjak. Ia berjanji memangkas tingkat imigrasi secara drastis dan melarang simbol keagamaan yang mencolok pada guru serta siswa. Kritik dari partai kiri Quebec Solidaire ia cap sebagai "woke", dan ia kerap mengulang narasi kolumnis sayap kanan. Menurut penyiar radio Patrick Lagacé, banyak warga Quebec setuju dengan retorika tersebut meski bertentangan dengan akar sosial-demokratis PQ. "Sebagian besar warga Quebec secara tradisional menganggap diri mereka kiri. Namun, mereka semakin condong ke kanan dalam isu sosial seperti rasisme sistemik dan akomodasi perilaku keagamaan. Mereka mengeras pada isu-isu ini dan tidak melihat diri mereka dalam obsesi kiri terhadap isu identitas," ujar Lagacé.

Beban terbesar bagi popularitas St-Pierre Plamondon adalah janji kampanyenya untuk menggelar referendum pada masa jabatan pertama. Mayoritas besar warga Quebec menolak referendum dalam waktu dekat, terutama saat Kanada tengah terlibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Pada pemilihan federal tahun lalu, provinsi ini sebagian besar memilih pemimpin Liberal Mark Carney ketimbang Bloc Québécois yang separatis, justru karena sikap Carney yang tegas menghadapi pemerintahan Trump.

Bagi PQ, Donald Trump awalnya menjadi kutukan, lalu berubah menjadi berkah. Di awal kampanye, St-Pierre Plamondon menyatakan tidak akan menggelar referendum selama Trump berkuasa, meredam isu tersebut dan memberinya ruang untuk menyerang imigrasi dan imigran. Partai itu juga diuntungkan oleh persaingan empat arah untuk suara nasionalis kanan di luar basis Liberal di Montreal, terutama di sekitar Kota Quebec, tempat Parti Conservateur du Québec menorehkan pengaruh signifikan. "Parti Québécois diuntungkan oleh perpecahan suara besar-besaran karena mereka yang tidak menyukai PQ tidak sepakat harus memilih siapa," kata analis polling Philippe Fournier.

"Parti Québécois diuntungkan oleh perpecahan suara besar-besaran karena mereka yang tidak menyukai PQ tidak sepakat harus memilih siapa." — Philippe Fournier, analis polling

Meski kemungkinan besar akan membentuk pemerintahan, belum jelas mandat seperti apa yang akan dimiliki PQ. Survei menempatkan partai itu di kisaran 30%, sedikit di bawah ambang batas yang biasanya diperlukan untuk pemerintahan mayoritas. St-Pierre Plamondon pun mulai menyiapkan landasan konfrontasi dengan pemerintah federal. Ia pernah melontarkan gagasan menghentikan pendanaan kantor letnan gubernur Quebec—perwakilan Kerajaan Inggris di provinsi itu—dan berjanji mengajukan undang-undang untuk memutuskan hubungan provinsi dengan monarki, yang oleh kaum separatis dianggap sebagai simbol penindasan terhadap minoritas Prancis di Kanada.

St-Pierre Plamondon juga menyerang Carney setelah perdana menteri itu menyatakan pemerintah kemungkinan akan menaikkan tingkat imigrasi nasional. Menurutnya, kebijakan itu adalah "penyalahgunaan kekuasaan" yang akan memperburuk layanan berbahasa Prancis di Quebec. Namun, bagi sosok yang mengandalkan citra mudanya, serangan terhadap monarki terasa anakronistik—seperti yang dilakukan PQ pada masa kejayaannya era 1970-an. Menyerang pemerintah federal juga sama usangnya dan berisiko, karena Carney masih populer di Quebec, setidaknya sampai ancaman eksistensial dari Trump mereda.

Kemenangan PQ menandai babak baru politik Kanada: provinsi yang paling vokal menentang asimilasi Anglophone ini kini dipimpin kekuatan yang ingin memisahkan diri. Pertanyaannya, akankah janji referendum benar-benar terwujud, atau justru menjadi bumerang bagi PQ sendiri di tengah ketidakpastian ekonomi global?