Seoul Ancam Tindakan Hukum atas Pengiriman Bahan Bakar ke Rusia, Kyiv Desak Penjelasan

Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menyatakan akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum domestik terkait pengiriman bahan bakar dari pelabuhan dalam negerinya ke Rusia. Pernyataan ini muncul setelah laporan investigatif mengungkap aliran ribuan ton bahan bakar yang diduga menembus rezim sanksi internasional.

Dalam pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan otoritas bea cukai, Seoul menegaskan sedang memverifikasi informasi tambahan mengenai kasus bongkar muat yang dilaporkan. "Jika verifikasi membuktikan adanya pelanggaran peraturan, kami akan bertindak sesuai hukum," demikian bunyi pernyataan tersebut, seperti dikutip dari laporan yang beredar.

Investigasi berbasis catatan pelabuhan dan data pelacakan kapal menemukan bahwa sepanjang Juli–Agustus, lebih dari 176.000 ton bahan bakar—mayoritas diesel—dimuat di sejumlah pelabuhan Korsel ke tujuh kapal tanker yang melakukan 14 pelayaran menuju kawasan timur jauh Rusia. Tiga dari kapal tanker tersebut masuk dalam daftar sanksi Inggris dan Uni Eropa. Salah satunya bahkan menerima sekitar 26.000 ton melalui transfer antarkapal di perairan lepas pelabuhan Yeosu, Korea Selatan bagian selatan.

Pemerintah Korsel menegaskan produk minyak olahan yang terlibat tidak termasuk dalam kontrol ekspor terhadap Rusia, yang selama ini lebih difokuskan pada mesin industri, elektronik, dan kendaraan. "Bongkar muat produk minyak olahan di pelabuhan kami tidak serta-merta merupakan pelanggaran hukum domestik," ujar pernyataan itu. Seoul juga menyatakan belum dapat mengonfirmasi apakah bahan bakar yang berasal dari Korsel—seperti diesel—telah diekspor, dan menekankan tidak ada diesel, avtur, atau bensin yang tercatat keluar melalui prosedur bea cukai ke Rusia.

Seorang analis dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), lembaga pemikir asal Finlandia, menilai perdagangan ini "menggerogoti rezim sanksi dan dukungan Korea Selatan terhadap Ukraina." Pernyataan tersebut menyoroti posisi ambigu Seoul yang secara politik mendukung Kyiv, namun secara ekonomi masih memiliki celah dalam pengawasan ekspor.

Di sisi lain, kemampuan Rusia mengolah minyak mentah telah terganggu parah oleh serangan drone Ukraina. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), throughput kilang Rusia pada Juni merosot ke titik terendah dalam dua dekade terakhir, sementara produksi diesel turun hampir 30% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini diduga mendorong Rusia mencari pasokan alternatif dari berbagai negara, termasuk melalui jalur pelayaran yang tidak transparan.

Pemerintah Korsel juga memberi catatan penting: fakta bahwa sebuah kapal tidak langsung menuju negara tujuan akhir yang dideklarasikan, melainkan singgah ke negara lain, sulit untuk langsung disimpulkan sebagai indikasi deklarasi tujuan palsu. Seoul berjanji akan memeriksa rute aktual kapal-kapal tanker tersebut, setiap penyimpangan dari tujuan yang dinyatakan, serta alasan di baliknya, sebelum menentukan ada tidaknya pelanggaran hukum.

Tiga kapal tanker yang dikenai sanksi dilaporkan memberi tahu otoritas Korsel bahwa mereka menuju Jepang atau Singapura sebelum akhirnya berlayar ke Vladivostok. Sementara itu, kapal berbendera Rusia, Aram Khachaturian, yang tidak dikenai sanksi Barat, melakukan bongkar muat di Ulsan sebanyak tiga kali pada Juli dan Agustus, dan setiap kali menyatakan tujuan selain Rusia sebelum berlayar ke sana.

"Pernyataan itu bertentangan dengan fakta dan tidak pantas," tegas Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Rabu, merespons kritik dari penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang menyebut pengiriman tersebut "sangat kontras" dengan kebijakan sanksi Seoul.

Kementerian Luar Negeri Ukraina dikabarkan telah mengangkat isu ini melalui saluran diplomatik tertutup dan meminta penjelasan. Juru bicara kementerian, Heorhii Tykhyi, menyatakan Kyiv juga memiliki "data sendiri" mengenai aktivitas tersebut. Ketegangan diplomatik ini menempatkan Seoul di posisi sulit: di satu sisi harus menjaga hubungan dengan sekutu Barat yang mendukung Ukraina, di sisi lain menghadapi keterbatasan regulasi domestik yang tidak secara eksplisit melarang ekspor minyak olahan ke Rusia.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin penting tentang celah pengawasan ekspor di kawasan. Sebagai negara yang juga memiliki jalur pelayaran strategis dan perdagangan energi signifikan, Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya transparansi deklarasi tujuan kapal serta penguatan koordinasi antarinstansi—bea cukai, otoritas pelabuhan, dan kementerian terkait—untuk mencegah penyalahgunaan jalur logistik. Jika tidak, risiko reputasi dan sanksi internasional bisa membayangi, terutama di tengah meningkatnya tekanan global terhadap negara-negara yang dianggap memberi ruang bagi Rusia.

Ke depan, pertanyaannya: akankah Seoul memperketat regulasi ekspor minyak olahan, atau justru memilih jalan tengah dengan alasan kepatuhan hukum yang sempit? Keputusan ini tidak hanya akan menentukan hubungan Korsel dengan Ukraina dan Barat, tetapi juga memberi sinyal bagi negara-negara lain yang menghadapi dilema serupa.