KTT Iklim Pra-COP31 di Fiji: Hanya Dua Pemimpin Non-Pasifik Hadir, Kritik Menguat
Baca dalam 60 detik
- Pertemuan persiapan menuju COP31 di Fiji hanya dihadiri 14 kepala negara, dengan dua pemimpin dari luar kawasan Pasifik, memicu kritik sebagai pemborosan anggaran.
- Australia menghadapi tekanan ganda: mendorong aksi iklim global sambil tetap menyetujui proyek batu bara dan gas baru di dalam negeri.
- Negara-negara Pasifik menuntut perhatian dunia terhadap ancaman eksistensial mereka, sementara laporan PBB memperingatkan target 1,5C semakin sulit dicapai.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tiba di Nadi, Fiji, pada Senin untuk menghadiri pertemuan persiapan menuju Konferensi Iklim PBB COP31 yang akan digelar di Turki akhir tahun ini. Namun, kehadiran hanya 14 kepala negara—dengan dua di antaranya berasal dari luar Pasifik—langsung memantik kritik bahwa forum ini jauh dari ekspektasi.
Pertemuan pra-COP biasanya bersifat teknis dan birokratis. Kali ini, Australia dan para pemimpin Pasifik sengaja memindahkannya ke kawasan tersebut dengan harapan menyorot kerentanan negara-negara kepulauan terhadap krisis iklim. Hasilnya justru berbalik: undangan ke Tuvalu, negara atol rendah yang paling terancam, hanya dihadiri segelintir pemimpin. Jarak, ketegangan geopolitik, serta jadwal pertemuan yang lebih penting di Antalya beberapa pekan mendatang membuat banyak kepala negara memilih menunda kunjungan.
Pemerintah Australia akhirnya mengakui bahwa hanya 14 pemimpin yang akan menuju Tuvalu pada Selasa. Dari jumlah itu, hanya Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta dan Perdana Menteri Mauritius Navin Ramgoolam yang datang dari luar Pasifik. Menteri Perubahan Iklim Chris Bowen menyebut mereka akan bergabung dengan Komisioner Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra, pimpinan Bank Pembangunan Asia dan Green Climate Fund, kepala iklim PBB Simon Stiell, serta presiden COP31 dari Turki, Murat Kurum.
Juru bicara oposisi untuk energi dan pengurangan emisi, Dan Tehan, menilai angka kehadiran itu membuktikan konferensi Fiji sebagai pemborosan uang pajak. Ia menyebutnya "farce" dan proyek ambisi pribadi Bowen. Kritik ini memperkuat narasi bahwa diplomasi iklim Australia lebih banyak simbol daripada substansi.
Albanese membela forum tersebut. Menurutnya, suara Pasifik harus didengar karena kawasan itu berada di garis depan dampak perubahan iklim. "Bagi banyak negara yang diwakili di sini, ini benar-benar ancaman terhadap keberadaan mereka," ujarnya. Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka menambahkan bahwa Pasifik adalah "ruang mesin cuaca dunia" dan meminta dunia tidak melihat kawasan itu dengan simpati, melainkan sebagai indikator skala tantangan yang akan datang.
"Saya tidak meminta Anda melihat Pasifik dengan simpati. Saya meminta Anda melihat kami sebagai penanda arah, yang menunjukkan besarnya tantangan yang akan datang." — Sitiveni Rabuka, Perdana Menteri Fiji
Di sisi lain, pemerintah Australia terus menghadapi sorotan karena menyetujui proyek batu bara dan gas baru berskala besar, termasuk tambang batu bara terbesar dalam sejarah New South Wales pekan lalu. Bowen berargumen bahwa transisi energi harus ditempuh dengan membangun lebih banyak energi terbarukan untuk menggantikan kebutuhan bahan bakar fosil, seraya mendorong elektrifikasi yang lebih luas.
Menteri Lingkungan Fiji Lynda Tabuya menegaskan tujuan negaranya dalam pertemuan ini dan COP31: menjaga target pembatasan pemanasan global 1,5C tetap dalam jangkauan, membuka akses pendanaan iklim yang lebih cepat dan adil bagi negara berkembang, serta menjadikan kesehatan laut sebagai fokus aksi iklim. Tuntutan itu muncul ketika laporan terbaru PBB menyebut setiap kenaikan suhu sekecil apa pun akan memperparah cuaca ekstrem, pencairan gletser, kehilangan ekosistem, dan genangan pesisir.
Bagi Indonesia, dinamika ini menyimpan implikasi langsung. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia menghadapi risiko serupa: naiknya permukaan laut, intrusi air asin, dan cuaca ekstrem yang mengancam sektor pertanian serta perikanan. Posisi Australia yang mendorong aksi iklim namun tetap mengekspansi batu bara juga mencerminkan dilema yang akrab bagi negara produsen energi fosil, termasuk Indonesia. Pendanaan iklim yang lebih adil, seperti disuarakan Fiji, menjadi kunci bagi negara berkembang untuk mempercepat transisi tanpa mengorbankan pertumbuhan.
Dengan COP31 tinggal beberapa pekan lagi, pertanyaan besarnya bukan sekadar berapa pemimpin yang hadir di Fiji, melainkan apakah komitmen yang dihasilkan mampu mendorong aksi nyata. Jika negara-negara besar masih ragu, negara kepulauan—termasuk Indonesia—akan menanggung konsekuensi paling berat.
