Youth Parliament Inggris Terancam Ditutup, Anggota Muda: Jangan Hanya karena Uang
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris tidak lagi menjanjikan pendanaan untuk UK Youth Parliament setelah Maret 2027, memicu protes dari anggotanya.
- Program yang telah berjalan sejak 1999 ini menelan biaya £453.000 pada tahun terakhir, namun dianggap kurang menghasilkan keragaman suara.
- Pemerintah berencana menggantinya dengan skema baru yang lebih lokal, tetapi belum ada kepastian bentuk dan anggarannya.
Anggota UK Youth Parliament menolak rencana penghentian program yang dibiayai pembayar pajak tersebut. Aman Fatima, anggota parlemen muda dari Essex, menegaskan bahwa pemotongan tidak boleh dilakukan hanya karena alasan anggaran ketat. "Jika pemerintah ingin memangkas Youth Parliament, harus ada alasan dan alternatif, meski dana terbatas," ujarnya kepada BBC Politics East.
Bulan lalu, BBC mengetahui bahwa Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) tidak akan memberikan hibah lebih lanjut untuk UK Youth Parliament. Program yang didirikan pada 1999 ini telah menjadi wadah bagi lebih dari 300 anggota terpilih berusia 11 hingga 18 tahun, yang setiap tahun berdebat di ruang House of Commons. Selama ini mereka memperjuangkan isu seperti hak suara usia 16 tahun dan penyediaan produk menstruasi gratis di sekolah.
Pemerintah menyatakan sedang menyusun skema baru untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam demokrasi, dengan pengumuman resmi dijadwalkan musim gugur ini. Namun, sejumlah pihak meragukan efektivitas penggantinya. Jess Asato, MP Partai Buruh untuk Lowestoft, menilai keputusan ini diambil karena Youth Parliament dianggap tidak menghasilkan "keragaman suara". Ia berpendapat pemerintah ingin mendorong keterlibatan yang lebih lokal, seperti dewan pemuda di East Suffolk yang dinilainya mampu menjangkau lebih banyak anak. "Saya berharap pemerintah meninjau ulang keputusan ini," tambahnya.
Di sisi lain, Patrick Spencer, MP Konservatif untuk Central Suffolk dan North Ipswich, memahami langkah tersebut sebagai konsekuensi dari kebutuhan fiskal. "Pemerintah harus melakukan pemotongan untuk membiayai program prioritasnya. Ini keputusan sulit yang harus diambil," katanya. DCMS sendiri memuji "warisan penting" Youth Parliament yang telah memberikan platform nasional bagi kaum muda untuk mewakili rekan sebaya, berinteraksi dengan pembuat kebijakan, serta mengasah kepemimpinan dan keterampilan hidup.
"Uang memang ketat, tetapi Anda juga membutuhkan pendapat anak muda; mereka yang akan memberi tahu apa yang salah dan tantangan yang dihadapi," ujar Aman Fatima.
Jika program ini dihentikan, menurut Aman, harus ada alternatif yang menjamin suara generasi muda tetap didengar. "Anak muda adalah generasi penerus pemerintahan," tegasnya. Ia juga membantah anggapan bahwa Youth Parliament tidak membawa perubahan nyata. "Banyak yang bilang tidak ada dampak, tapi saya yakin kami berkontribusi pada cara kerja pemerintah saat ini," ujarnya.
Keputusan akhir mengenai pendanaan setelah Maret 2027 masih menggantung. Sumber pemerintah menyebut Downing Street tidak akan melanjutkan dalam "bentuk saat ini". Sementara itu, skema pengganti yang dijanjikan belum memiliki rincian anggaran dan mekanisme. Pertanyaannya, apakah pemerintah Inggris akan benar-benar menghadirkan alternatif yang setara, atau justru memadamkan salah satu saluran partisipasi politik anak muda paling mapan di negeri itu?
