Kanada Pangkas Imigran, Ekonomi Tetap Bertahan: Pelajaran Berharga bagi Indonesia?

Kanada berhasil memperlambat laju pertumbuhan penduduknya secara drastis—dari 3,1% pada awal 2024 menjadi hanya 0,5% saat ini—setelah menerapkan serangkaian kebijakan pembatasan migran temporer. Meski demikian, ekonomi negara tersebut tidak runtuh seperti yang ditakutkan banyak pihak. Sebaliknya, para ekonom menyebut apa yang terjadi sebagai "penyesuaian", bukan krisis.

Langkah Ottawa berbeda dengan pendekatan yang diusulkan Partai One Nation di Australia. Alih-alih menetapkan target angka migrasi bersih yang spesifik, pemerintah Kanada memilih mengurangi proporsi migran temporer terhadap total populasi dari puncaknya 7,6% pada 2024 menjadi 5%. Mereka membatasi kedatangan pelajar internasional, mempersulit perpanjangan izin tinggal, dan mempercepat jalur permanen bagi sebagian migran. Hasilnya, pertumbuhan populasi tahunan merosot tajam.

Laporan Institut CD Howe pada Mei lalu memberikan gambaran tentang ekonomi Kanada di era imigrasi rendah. Penulisnya, Don Drummond dan Parisa Mahboubi, memperkirakan lapangan kerja bisa menyusut tahun ini dan tahun depan, sementara pertumbuhan PDB riil 2026 tidak lebih dari 0,5%. Namun mereka menegaskan bahwa penurunan ini bukan tanda ekonomi sedang sakit. "Ini adalah apa yang dihasilkan pasar tenaga kerja yang beroperasi normal, mengingat pergeseran demografis yang sedang berlangsung," ujar keduanya. "Ekonomi Kanada tidak rusak. Ia sedang menyesuaikan diri."

Nathan Janzen, ekonom senior di Royal Bank of Canada, sepakat. Menurutnya, perubahan populasi telah mengubah cara membaca data ekonomi. "Jika angka perkiraan populasi kami benar, kami bisa mengalami pertumbuhan lapangan kerja negatif namun tingkat pengangguran tetap turun. Ekonomi per kapita tampak membaik," katanya. Ia menambahkan bahwa sektor universitas memang terpukul keras, tetapi secara keseluruhan "ekonomi Kanada relatif tangguh".

Meski demikian, para ahli memperingatkan agar Australia—dan negara lain—tidak serta-merta meniru Kanada. Jonathan Kearns, kepala ekonom di Challenger, menekankan bahwa lonjakan populasi pasca-pandemi di Kanada jauh lebih besar daripada di Australia. "Orang di sini heboh soal imigrasi pasca-Covid, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka," ujarnya. Bahkan sekarang, populasi Kanada masih 5% di atas tren pra-pandemi, sementara Australia hanya 0,2% di atas tren. "Jadi penurunan itu harus dilihat dalam konteks lonjakan besar sebelumnya," tegas Kearns.

Selain itu, Kanada memulai pengetatan migrasi saat tingkat pengangguran tinggi akibat kenaikan suku bunga agresif Bank of Canada. Sebaliknya, jika Australia melakukan hal serupa, ia akan melakukannya di tengah pasar tenaga kerja ketat dengan pengangguran 4,6% dan kekurangan tenaga kerja di banyak sektor. Luci Ellis, kepala ekonom Westpac, menilai tidak bisa serta-merta menunjuk Kanada dan berkata, "Lihat, mereka baik-baik saja." Menurutnya, ada faktor siklus—Kanada sedang pulih dari resesi—yang menjelaskan ketangguhan ekonominya.

"Dengan memilih pertumbuhan populasi tinggi dengan komponen temporer besar, kita membuat pengusaha mudah mencari tenaga kerja ke luar negeri setiap kali butuh. Industri tertentu tumbuh bergantung pada itu. Itu merusak kemampuan dan kemauan melatih tenaga kerja lokal." — Luci Ellis, Kepala Ekonom Westpac

Kanada, seperti Australia, menghadapi penuaan populasi. Jika era pertumbuhan penduduk rendah berlanjut permanen, analisis CD Howe memperkirakan ekonomi Kanada akan menyusut 11,5% pada 2060 dibandingkan proyeksi resmi pemerintah. "Implikasi terhadap keberlanjutan fiskal sangat signifikan. Kesenjangan ini berarti pendapatan struktural lebih lemah dan rasio utang lebih tinggi," tulis laporan tersebut. Janzen menambahkan bahwa tanpa imigrasi, "kekurangan tenaga kerja akan menjadi ciri struktural ekonomi."

Bagi Indonesia, pengalaman Kanada menawarkan cermin penting. Indonesia saat ini memiliki bonus demografi yang akan mencapai puncak pada dekade 2030-an. Ketergantungan pada tenaga kerja asing di sektor tertentu—seperti konstruksi, perkebunan, dan jasa—mulai terasa, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Jika Indonesia ingin menghindari jebakan penuaan dini tanpa mengorbankan standar hidup, kebijakan migrasi harus dirancang hati-hati: tidak sekadar membatasi, tetapi juga meningkatkan pelatihan tenaga kerja lokal dan memperkuat perlindungan sosial. Kanada menunjukkan bahwa penyesuaian migrasi bisa dikelola, tetapi efek jangka panjangnya terhadap fiskal dan daya saing tidak bisa diabaikan.

Ke depan, pertanyaannya bukan apakah suatu negara harus mengurangi migrasi, melainkan seberapa besar dan seberapa cepat penyesuaian yang mampu diserap ekonomi dan masyarakat. Kanada masih di tengah proses itu. Indonesia, dengan struktur ekonomi dan demografi yang berbeda, perlu merancang jalannya sendiri—tanpa harus menunggu krisis memaksa.