Maricarmen, Simbol Perlawanan Krisis Perumahan Spanyol, Meninggal Usai Digusur
Baca dalam 60 detik
- María del Carmen Abascal, 87 tahun, meninggal dua pekan setelah digusur dari apartemen Madrid yang ia tinggali lebih dari tujuh dekade.
- Penggusuran dengan gas air mata memicu demonstrasi nasional, pendudukan lapangan, dan pemilu dini Spanyol.
- Pemerintah Spanyol mengesahkan dekrit perumahan baru, tetapi aktivis menilai solusi datang terlambat bagi Maricarmen.

María del Carmen Abascal, perempuan berusia 87 tahun yang penggusurannya dari apartemen di Madrid memicu gelombang protes nasional terhadap krisis perumahan Spanyol, meninggal dunia. Kabar duka itu datang hanya dua pekan setelah ia dikeluarkan paksa dari kediaman yang ia tempati selama lebih dari tujuh puluh tahun.
Abascal, yang akrab disapa Maricarmen, menjadi simbol perlawanan setelah apartemennya dibeli oleh perusahaan investasi yang berupaya menaikkan sewanya hingga 230 persen. Proses penggusuran yang disertai tembakan gas air mata dan pengusiran dengan tandu memicu kemarahan publik. Sekitar 10.000 orang turun ke jalan di Madrid dalam hitungan jam, membawa poster bertuliskan "Malu" dan "Kita semua Maricarmen". Demonstrasi serupa menjalar ke berbagai kota, dari utara hingga selatan Spanyol.
Data menunjukkan harga sewa di Spanyol melonjak 80 persen dalam satu dekade, sementara harga rumah naik 63 persen. Kondisi ini menciptakan jurang yang kian melebar antara pendapatan warga dan biaya tempat tinggal. Maricarmen, yang menerima perawatan intensif di rumah sakit karena kelelahan berat, tetap menyuarakan semangat perjuangan melalui pesan video dari ranjang rumah sakit. "Saya ingin berada di sana bersama kalian semua. Tetapi saya tidak seberuntung itu. Dari sini, saya meminta kalian semua untuk berani, berjuang, dan membela apa yang menjadi milik kalian," ujarnya.
Perdana Menteri Pedro Sánchez terpaksa menggelar pemilu dini setelah partai kanan dan sayap kanan menolak dua dekrit darurat perumahan yang diajukan pemerintah. Penolakan itu memicu gelombang kemarahan yang berujung pada pembubaran parlemen. Sehari setelah kematian Maricarmen, kabinet Sánchez menyetujui dua dekrit perumahan baru yang mencakup 21 langkah, termasuk perlindungan tambahan bagi penyewa rentan, regulasi sewa kamar, pajak baru untuk penyewaan musiman, larangan pembelian properti spekulatif, serta insentif pajak bagi pemilik dan penyewa yang tertib membayar.
Serikat penyewa Madrid menyatakan solusi tersebut terlambat bagi Maricarmen. "Ini adalah situasi yang sepenuhnya dapat dicegah setelah penderitaan yang menyiksa," kata mereka dalam pernyataan resmi. Mereka menambahkan bahwa peristiwa yang dipicu oleh ketidakadilan penggusuran itu "tanpa diragukan menandai titik balik dalam sejarah negara ini: demonstrasi besar-besaran, pendudukan lapangan, pemilu dini, dan seruan mogok umum. Debat perumahan berada di pusat semuanya, tetapi harganya terlalu mahal."
"Ini bukan kematian; ini pembunuhan. Kemarahan yang berdarah. Terima kasih telah berjuang, Maricarmen." — Irene Montero, anggota Parlemen Eropa dari Podemos
Menteri Kesehatan Spanyol Mónica García menyatakan penderitaan Maricarmen telah "membangkitkan kesadaran di seluruh Spanyol, menyalakan sumbu yang tidak bisa dipadamkan." Sementara itu, pemimpin Partai Rakyat (PP) Alberto Núñez Feijóo, yang partainya menolak langkah darurat perumahan, juga menyampaikan belasungkawa. "Tidak ada kampanye, tidak ada partai politik, tidak ada tujuan partisan, tidak ada lagi batu bata di dinding. Ketika seseorang meninggal, seharusnya hanya ada rasa hormat," tulisnya.
Kematian Maricarmen terjadi beberapa jam sebelum ia dijadwalkan menandatangani kontrak sewa baru dengan perusahaan investasi yang telah menggusurnya. Di pusat Madrid, tempat para aktivis mendirikan kamp protes besar, kabar duka disambut dengan mengheningkan cipta. Tak lama kemudian, ratusan orang berbaris dari kamp menuju gedung parlemen sambil meneriakkan, "Maricarmen hidup, perjuangan berlanjut."
Kisah Maricarmen menyoroti tekanan perumahan yang tidak hanya melanda Spanyol, tetapi juga banyak negara lain, termasuk Indonesia. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, harga properti dan sewa terus melonjak sementara upah stagnan. Meskipun konteks kebijakan dan sistem politik berbeda, pola penggusuran dan spekulasi properti memiliki kemiripan. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam menyediakan hunian terjangkau dan melindungi warga dari praktik spekulatif. Pelajaran dari Spanyol menunjukkan bahwa ketidakadilan perumahan dapat memicu gerakan sosial yang luas dan mengubah lanskap politik.
Ke depan, pertanyaannya adalah apakah dekrit perumahan baru Spanyol akan cukup meredam kemarahan publik, atau justru menjadi pemicu perubahan politik yang lebih besar. Pemilu dini akan menjadi ujian bagi partai-partai yang berkuasa. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin bahwa krisis perumahan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga pemicu ketidakstabilan sosial yang perlu diantisipasi dengan kebijakan berpihak pada warga.



