Burnham Bertemu Merz di Berlin: Ratifikasi Traktat Kensington dan Ancaman Siber Rusia

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham akan bertemu Kanselir Jerman Friedrich Merz di Berlin, Kamis (26/9/2025), untuk membahas kerja sama menghadapi ancaman siber dan sabotase. Kunjungan resmi pertama Burnham ke Jerman ini menandai babak baru hubungan bilateral kedua negara, dengan fokus pada peningkatan ancaman hibrida dari Rusia.

Downing Street menyatakan bahwa peningkatan kerja sama dalam menghadapi ancaman hibrida dari Rusia akan menjadi agenda utama. Badan intelijen kedua negara telah memperingatkan meningkatnya ancaman tersebut, termasuk insiden bulan lalu ketika Jerman menuduh Rusia meluncurkan drone berisi bahan peledak ke Bandara Leipzig/Halle. Insiden ini mempertegas kerentanan infrastruktur kritis Eropa terhadap serangan asimetris.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin akan meratifikasi Traktat Kensington 2025, sebuah perjanjian kemitraan yang berkomitmen untuk menangani aktivitas bermusuhan melalui kerja sama yang lebih dalam di bidang sains, teknologi, pertahanan, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi. Traktat ini menjadi landasan hukum bagi kolaborasi strategis kedua negara dalam menghadapi tantangan global.

Burnham menegaskan bahwa Inggris dan Jerman "bergabung untuk menemukan, mengekspos, dan mengganggu" ancaman. "Serangan terhadap infrastruktur, bisnis, dan demokrasi kita bukanlah ancaman yang jauh. Serangan itu mencapai rumah dan tempat kerja kita, dan dirancang untuk membuat kita lebih lemah dan terpecah," ujarnya sebelum kunjungan.

"Serangan terhadap infrastruktur, bisnis, dan demokrasi kita bukanlah ancaman yang jauh. Serangan itu mencapai rumah dan tempat kerja kita, dan dirancang untuk membuat kita lebih lemah dan terpecah." — Andy Burnham

Kunjungan ini juga terjadi di tengah ketidakpastian politik di kedua negara. Burnham menggantikan Sir Keir Starmer pada Juli lalu setelah Starmer dipaksa mundur oleh anggota parlemennya sendiri, hanya dua tahun setelah memenangkan pemilu dengan mayoritas besar. Sementara itu, Merz menghadapi rumor penggantian oleh partainya akibat peringkat persetujuan yang rendah dan kemunduran dalam pemilihan regional. Meskipun Merz tampaknya telah mengatasi krisis kepemimpinannya, pertanyaan tentang masa depannya masih membayangi.

Lebih lanjut, kerja sama intelijen ini diwarnai keraguan setelah penangkapan mengejutkan mantan kepala Badan Intelijen Federal (BND) August Hanning. Hanning, yang memimpin BND dari 1998 hingga 2005, dituduh melakukan spionase, pengkhianatan, dan memperoleh informasi rahasia untuk kekuatan asing. Penangkapan ini menimbulkan pertanyaan tentang keandalan Jerman sebagai mitra intelijen, tepat saat kedua negara berupaya memperkuat kerja sama keamanan.

Bagi Indonesia, dinamika kerja sama keamanan Inggris-Jerman ini memiliki implikasi tidak langsung. Sebagai negara yang juga menghadapi ancaman siber dan disinformasi, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari upaya Eropa dalam membangun kerangka kerja sama lintas negara untuk melawan ancaman hibrida. Kerja sama bilateral yang diperkuat melalui traktat semacam itu menunjukkan pentingnya komitmen politik dan hukum dalam menghadapi tantangan keamanan non-tradisional. Indonesia sendiri tengah memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta kerja sama regional di ASEAN untuk menghadapi serangan siber yang semakin canggih.

Ke depan, keberhasilan ratifikasi Traktat Kensington akan menjadi ujian bagi kemampuan Inggris dan Jerman untuk menerjemahkan komitmen menjadi aksi nyata. Pertanyaan besarnya: apakah kerja sama ini cukup untuk mengatasi ancaman hibrida yang terus berkembang, terutama ketika stabilitas politik domestik di kedua negara masih rapuh? Dunia akan menyaksikan apakah aliansi ini mampu menjadi model bagi kerja sama keamanan internasional di era ketidakpastian.