Menteri Dalam Negeri Inggris: Hampir Semua Perempuan di Perahu Kecil dari Prancis Diperkosa dalam Perjalanan

Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood, mengungkapkan temuan yang mengguncang: hampir seluruh perempuan yang berupaya mencapai Inggris dengan perahu kecil dari Prancis utara telah diperkosa dalam perjalanan. Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara dengan podcast The Rest Is Politics, seperti dilaporkan The Guardian, dan langsung memicu perdebatan tentang kebijakan suaka serta keamanan perempuan di jalur migrasi.

Mahmood menegaskan bahwa akar masalahnya adalah hilangnya kendali negara atas perbatasan. Menurutnya, sindikat kriminal yang juga berperan sebagai penyelundup manusia menentukan siapa yang bisa menyeberang, sehingga para pencari suaka rentan menjadi korban eksploitasi seksual. "Kita tidak mengendalikan perbatasan ini. Penyaringan orang-orang yang berakhir di Prancis utara dan akan naik perahu karet dilakukan oleh geng kriminal yang juga penyelundup manusia," ujarnya. Ia menambahkan, "Hampir bisa dipastikan setiap perempuan di Prancis utara mungkin telah diperkosa selama perjalanan. Beberapa pria juga mengalami pelecehan dan ancaman."

Pernyataan Mahmood bukan sekadar pengakuan atas kekerasan yang meluas, tetapi juga cerminan kegagalan sistemik dalam tata kelola migrasi. Ia menyoroti bahwa model penentuan siapa yang layak mendapat suaka saat ini didikte oleh jaringan kriminal, bukan oleh prosedur hukum yang adil. "Itu bukan model yang seharusnya menentukan apakah seseorang bisa datang ke Inggris, menjadikan ini tempat perlindungan, dan akhirnya menjadi bagian dari kita," tegasnya.

Dalam wawancara tersebut, Mahmood juga menyinggung aksi kelompok sayap kanan yang mengenakan balaclava dan menutup pelabuhan. Ia menyatakan bahwa kelompok ini hanyalah pembuat onar dan akan menyingkirkannya jika berkuasa. "Mereka tidak menganggap saya orang Britania sejati dan membenci fakta bahwa saya seorang Muslim," katanya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik di Inggris terkait isu imigrasi dan identitas.

Lebih jauh, Mahmood mengaku sebagai bagian dari gerakan pro-Palestina dan merasa tidak nyaman dengan penangkapan aktivis yang menentang larangan terhadap Palestine Action. Sebanyak 82 orang ditangkap polisi Merseyside di konferensi Partai Buruh karena diduga membawa atribut organisasi terlarang. Meski demikian, ia membela penegakan larangan tersebut. "Anda harus mampu menerapkan prinsip-prinsip Anda, bahkan ketika itu tidak nyaman, karena Anda akan sangat ingin menerapkannya ketika menyangkut sesuatu yang Anda yakini sepenuh hati," ujarnya.

"Kami tahu dari layanan kami bahwa perempuan dan anak-anak yang melarikan diri dari perang dan persekusi menghadapi kekerasan seksual baik di konflik yang mereka tinggalkan maupun dalam perjalanan yang mereka tempuh untuk mencari keselamatan." — Imran Hussain, Direktur Refugee Council

Imran Hussain dari Refugee Council menyambut baik pengakuan Mahmood tentang kekerasan seksual yang meluas, tetapi mempertanyakan mengapa pemerintah justru menutup jalur aman dan legal. Menurutnya, penutupan reunifikasi keluarga pada tahun lalu—jalur yang paling banyak dimanfaatkan perempuan dan anak-anak—telah memperbesar risiko mereka jatuh ke tangan predator. "Sangat tepat untuk membicarakan bahaya yang dihadapi perempuan dalam perjalanan ini, tetapi kita tidak boleh menutup jalur aman yang bisa menjauhkan mereka dari bahaya. Melindungi perempuan berarti lebih banyak jalur aman, bukan lebih sedikit," tegasnya.

Di sisi lain, otoritas Inggris tengah bersiap menghadapi kedatangan perahu migran yang menuju pantai selatan pada Minggu. Data pelacakan kapal menunjukkan perahu tersebut dibayangi oleh kapal penjaga pantai dan penyelamat Prancis, bergerak menuju garis batas Selat Inggris. Perahu itu tampaknya berangkat dari dekat area Utah Beach, Normandia, pada Minggu pagi. Anggota Parlemen Konservatif untuk Gosport, Caroline Dinenage, mengatakan tidak ada indikasi perahu akan mendarat di pantai Hampshire, namun polisi tetap melakukan persiapan. Juru bicara pemerintah menegaskan bahwa Border Security Command bekerja sepanjang waktu untuk memantau Selat Inggris dan melindungi perbatasan.

Konteks Indonesia: Isu migrasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam perjalanan mencari suaka juga relevan bagi Indonesia, yang sering menjadi negara transit bagi pencari suaka dari Afghanistan, Myanmar, dan Somalia. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951, keberadaan pengungsi di tanah air menuntut perlindungan kemanusiaan. Kasus ini menjadi cermin bahwa penutupan jalur resmi dapat mendorong migran ke jalur tidak aman yang dikendalikan sindikat, sehingga memperbesar risiko eksploitasi, termasuk kekerasan seksual. Pemerintah Indonesia dan organisasi internasional perlu memperkuat mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan, sembari mendorong kerja sama regional untuk mengatasi akar masalah.

Ke depan, pernyataan Mahmood akan menjadi ujian bagi komitmen Inggris dalam menyeimbangkan pengetatan perbatasan dengan perlindungan hak asasi manusia. Jika jalur aman tetap ditutup, siklus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di jalur migrasi akan terus berulang. Mampukah pemerintah Inggris—dan negara-negara transit seperti Indonesia—memutus rantai eksploitasi ini tanpa mengorbankan mereka yang paling membutuhkan perlindungan?