Prabowo Panggil Kepala Bakom Baru, Minta Komunikasi Pemerintah Tak Sekadar Satu Arah

Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang baru dilantik, Syahganda Nainggolan, beserta Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono, ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/10/2026). Pertemuan itu menjadi arahan langsung pertama bagi duet pimpinan Bakom sejak resmi bekerja, sekaligus sinyal bahwa istana ingin merombak cara pemerintah berbicara kepada publik.

Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, diskusi di Hambalang berfokus pada penguatan peran Bakom dalam mengomunikasikan program, capaian, dan manfaat kebijakan kepada masyarakat. Namun, menurut Teddy, Presiden tidak berhenti pada soal penyampaian informasi. Ia menekankan pentingnya bahasa yang sederhana agar pesan pemerintah mudah dicerna warga, bukan hanya oleh kalangan birokrat atau elite politik.

Yang menarik, Prabowo disebut tidak ingin Bakom bekerja sebagai corong satu arah. Lembaga itu diminta menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan, sekaligus menampung masukan, keluhan, dan kritik dari masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden. Instruksi ini menempatkan Bakom pada posisi ganda: juru bicara pemerintah sekaligus kanal umpan balik publik.

"Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden," ujar Teddy dalam siaran pers, Minggu malam.

Penunjukan Syahganda dan Fadli terjadi di tengah ekspektasi publik yang tinggi terhadap keterbukaan pemerintah. Bakom sendiri bukan lembaga baru, tetapi posisinya kerap dipandang sebagai perpanjangan tangan komunikasi politik istana. Pergantian pucuk pimpinan dari Qodari ke Syahganda menandai keinginan Prabowo menata ulang strategi komunikasi, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini merasa suaranya tidak terwakili.

Teddy menambahkan, pertemuan tersebut diharapkan memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan begitu, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan aspirasi warga benar-benar sampai ke telinga pengambil keputusan.

Bagi pembaca di daerah, arahan ini berimplikasi langsung pada cara program pembangunan, bantuan sosial, dan kebijakan ekonomi disosialisasikan. Selama ini, banyak keluhan muncul karena informasi pemerintah dianggap terlambat, teknis, atau tidak relevan dengan kebutuhan warga. Jika Bakom benar-benar berfungsi sebagai penyerap aspirasi, kanal pengaduan seperti media sosial, layanan pesan instan, dan forum warga bisa menjadi pintu masuk resmi yang lebih responsif.

Namun, tantangannya tidak ringan. Mengubah budaya komunikasi birokrasi dari sekadar menyampaikan menjadi mendengarkan membutuhkan mekanisme yang terukur, misalnya laporan berkala tentang keluhan yang masuk dan tindak lanjutnya. Tanpa itu, instruksi Presiden berisiko berhenti sebagai pesan retoris.

Ke depan, publik akan menilai apakah Bakom di bawah Syahganda mampu menerjemahkan arahan Hambalang menjadi perubahan nyata. Akankah keluhan warga benar-benar sampai ke meja Presiden, atau hanya berputar di ruang rapat? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan seberapa besar kepercayaan publik terhadap janji komunikasi yang lebih terbuka.