Protes Pelajar Prancis Memanas: Tuntutan Wajar, Respons Kekerasan, dan Bayang-bayang Pemilu 2027

Gelombang demonstrasi pelajar sekolah menengah di Prancis kembali memuncak pada Selasa (7/10) dalam aksi yang disebut sebagai 'l'acte III' atau mobilisasi besar-besaran. Lebih dari 400 sekolah terpaksa ditutup secara preventif, sementara ratusan ribu orang dilaporkan turun ke jalan di Paris dan sejumlah kota lain. Tuntutan mereka terdengar sederhana: investasi untuk gedung sekolah yang rusak, penggantian guru yang absen, pengurangan ukuran kelas, serta pemerataan kualitas pendidikan antardaerah. Namun, di balik tuntutan yang tampak masuk akal itu, aksi ini menyimpan potret buram tentang represi aparat dan ketegangan politik yang lebih besar.

Sejumlah insiden kekerasan mencoreng jalannya demonstrasi. Di Tours, seorang remaja berusia 16 tahun kehilangan penglihatan pada mata kanannya setelah diduga terkena peluru karet. Insiden yang lebih memilukan terjadi di Lens, Prancis utara, ketika seorang pelajar kehilangan tangannya dalam situasi yang belum sepenuhnya jelas. Jaksa setempat tengah menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Sébastien Lecornu berjanji pemerintah akan mendengarkan dan berupaya memenuhi tuntutan utama, tetapi janji itu dinilai sulit diwujudkan mengingat kondisi fiskal negara yang sedang tertekan.

Pemerintah Prancis memang tengah berjuang menutup defisit anggaran yang membengkak. Tahun lalu, untuk meloloskan anggaran, kabinet terpaksa menggunakan pasal konstitusi khusus guna memangkas proses voting di parlemen. Tahun ini, rancangan anggaran yang akan dibahas pada November juga memuat pemangkasan belanja pensiun dan layanan kesehatan. Situasi ini membuat posisi pemerintah kian terjepit: di satu sisi harus merespons tuntutan publik, di sisi lain ruang fiskal sangat terbatas.

Di panggung politik, protes ini telah memicu perang retorika antara dua tokoh yang diprediksi maju pada Pilpres April 2027. Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai France Unbowed, menyatakan dukungan terbuka kepada para pelajar, namun membantah tuduhan bahwa partainya memprovokasi kerusuhan. Di sisi lain, Marine Le Pen dari National Rally justru memanfaatkan momentum ini untuk mendesak disahkannya undang-undang anti-kerusuhan. Sikap Le Pen berseberangan dengan imbauan pemimpin Partai Sosialis, Olivier Faure, yang mengingatkan publik agar tidak terjebak pada narasi kekerasan semata dan melupakan akar persoalan. "Lihatlah bulan, bukan jari yang menunjuk," ujar Faure, mengutip peribahasa klasik.

"Banyak pelajar yang berdemonstrasi hari ini akan memberikan suara untuk pertama kalinya pada April nanti. Sudah saatnya para politisi mendengarkan suara masa depan mereka," demikian catatan redaksi dari seorang jurnalis yang berbasis di Paris.

Bagi Indonesia, dinamika di Prancis ini menyimpan pelajaran berharga. Sebagai negara dengan populasi muda besar dan tantangan pemerataan pendidikan yang tak kalah pelik, Indonesia kerap menghadapi ketegangan serupa antara tuntutan perbaikan layanan publik dan keterbatasan anggaran. Ketika suara generasi muda diabaikan, akumulasi kekecewaan bisa meledak menjadi gerakan sosial yang lebih sulit dikendalikan. Pemerintah di mana pun, termasuk Indonesia, perlu membaca sinyal ini sebagai peringatan dini bahwa investasi pada pendidikan dan kesejahteraan generasi muda bukan sekadar pos belanja, melainkan fondasi stabilitas politik jangka panjang.

Hingga kini, momentum protes pelajar Prancis belum menunjukkan tanda-tanda surut. Sebagian politisi mulai menyadari bahwa enam bulan menjelang pemilu yang penuh gejolak, mengabaikan aspirasi calon pemilih muda adalah langkah berisiko. Pertanyaannya, akankah pemerintah Prancis mampu menerjemahkan tuntutan wajar ini menjadi kebijakan konkret, atau justru membiarkan ketegangan menumpuk hingga meledak di bilik suara?