Kapolri Suyudi Rombak 88 Perwira, Kompolnas Tekankan Akuntabilitas dan Budaya Low Profile

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi mengubah komposisi kepemimpinan di tubuh Polri dengan mengganti 88 perwira tinggi dan menengah. Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 itu menempatkan sejumlah posisi krusial, mulai dari 14 pejabat utama Mabes Polri hingga 19 kepala kepolisian daerah (kapolda).

Langkah ini menjadi ujian pertama bagi Suyudi yang baru dilantik menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Publik menanti apakah perombakan besar-besaran tersebut mampu menjawab kritik terhadap kinerja kepolisian, terutama soal responsivitas terhadap laporan masyarakat dan penegakan hukum yang adil.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyambut baik kewenangan kapolri tersebut, namun memberikan catatan penting. Anggota Kompolnas Choirul Anam menegaskan bahwa mutasi harus dimaknai sebagai instrumen mewujudkan visi-misi, bukan sekadar bagi-bagi kursi. "Mutasi ini harus diletakkan dalam konteks pengejawantahan dari visi-misi," ujarnya kepada wartawan, Minggu (4/10/2026).

Anam memaparkan dua pekerjaan rumah besar bagi para pejabat anyar. Pertama, memperkuat hubungan antara kepolisian dan warga. Kedua, mempercepat penyelesaian laporan serta keluhan publik. Menurutnya, tanpa pendekatan yang humanis, kepercayaan masyarakat sulit pulih.

Ia pun mendorong lahirnya budaya kerja baru di lingkungan Polri, khususnya sikap rendah hati atau low profile. "Kedekatan dengan masyarakat tidak akan memungkinkan terjadi jika tidak ada kebudayaan baru, salah satunya adalah low profile," kata Anam. Ia menilai gaya kepemimpinan yang tidak arogan menjadi prasyarat bagi perbaikan citra institusi.

"Pesan kami dari Kompolnas, apa pun pilihannya dan visinya, akuntabilitas serta transparansi tetap menjadi yang utama dalam pelayanan, penegakan hukum, maupun upaya membangun kedekatan dengan masyarakat." – Choirul Anam, Anggota Kompolnas

Selain itu, Kompolnas meminta para pejabat baru memaksimalkan sistem digitalisasi pengaduan yang sudah dibangun. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat memangkas birokrasi dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara tuntas. Namun, Anam mengingatkan bahwa digitalisasi tanpa integritas hanya akan menjadi formalitas.

Di sisi lain, masyarakat diminta menghormati proses seleksi yang telah mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensi personel. Meski demikian, pengawasan publik tetap harus berjalan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Perombakan ini juga menyoroti pola rotasi yang kerap terjadi setiap kali ada pergantian kapolri. Sejumlah pengamat menilai mutasi besar-besaran berpotensi mengganggu kesinambungan program, terutama di daerah. Namun, jika dikelola dengan baik, momentum ini bisa menjadi titik balik reformasi internal Polri.

Ke depan, publik akan mencermati apakah 88 perwira yang baru dilantik mampu menerjemahkan visi Suyudi menjadi tindakan nyata. Ujian sesungguhnya bukan pada seremoni pelantikan, melainkan pada penanganan kasus-kasus yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Akankah perombakan ini menghadirkan polisi yang lebih dekat dan responsif, atau hanya menjadi rutinitas birokrasi tanpa perubahan berarti?