Singapura Rancang Biro Jodoh Algoritmik untuk Pegawai Negeri, Pakai Rumus Nobel

Pemerintah Singapura melalui Badan Teknologi Pemerintah (GovTech) tengah menguji aplikasi kencan bernama FirstDate yang menyasar pegawai negeri lajang berusia 21 hingga 35 tahun. Aplikasi ini tidak menggunakan sistem geser layar seperti Tinder, melainkan algoritma teori pencocokan (matching theory) yang dikembangkan peraih Nobel Ekonomi 2012, Lloyd Shapley dan Alvin Roth. Tujuannya satu: menciptakan pasangan stabil dan mengurangi kelelahan digital dalam mencari jodoh.

FirstDate diklaim mampu menghasilkan kecocokan yang stabil secara matematis, yakni kondisi di mana tidak ada dua peserta yang saling lebih memilih satu sama lain dibandingkan pasangan yang telah ditetapkan. Pengguna akan menerima satu kandidat dalam satu waktu, lengkap dengan skor kecocokan, deskripsi, dan pesan pribadi. "Kelelahan akibat aktivitas swiping berakhir di sini," demikian bunyi situs web program percontohan tersebut, dikutip Sabtu (3/10).

Inisiatif ini muncul di tengah tren pernikahan yang semakin tertunda dan penurunan angka kelahiran yang mengkhawatirkan. Data Departemen Statistik Singapura menunjukkan TFR negara itu telah jatuh di bawah level penggantian (2,1) sejak lama, dan kini menyentuh 0,87. Pemerintah menilai intervensi di ranah privat—termasuk urusan kencan—perlu dilakukan untuk mencegah krisis demografi yang lebih dalam.

"Program ini mengandalkan algoritma teori pencocokan pemenang Hadiah Nobel untuk benar-benar mempertemukan para pegawai," demikian pernyataan resmi yang dikutip dari situs FirstDate.

Meski situs web FirstDate tidak secara eksplisit menyebut peningkatan angka kelahiran sebagai target, program ini jelas merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong pembentukan keluarga. FirstDate berawal dari hackathon tahunan GovTech yang mengeksplorasi tantangan orang dewasa muda dalam bertemu pasangan. Untuk masuk, pengguna wajib menggunakan Singpass—kode identitas warga Singapura—dan mengisi kuesioner kepribadian.

Jika dibandingkan dengan aplikasi kencan komersial, pendekatan FirstDate lebih terkurasi dan terbatas pada lingkaran birokrat. Hal ini bisa menjadi keunggulan sekaligus kelemahan: di satu sisi, verifikasi identitas ketat mengurangi risiko catfishing; di sisi lain, ruang lingkup yang sempit membatasi variasi pilihan. Namun, bagi Singapura yang menganut budaya efisiensi, mengawinkan urusan jodoh dengan algoritma adalah langkah logis.

Konteks Indonesia

Langkah Singapura ini bisa menjadi cermin bagi Indonesia yang juga menghadapi penurunan angka kelahiran, meski belum sedrastis tetangganya. Badan Pusat Statistik mencatat TFR Indonesia pada 2023 sekitar 2,18, masih di atas level penggantian, tetapi trennya terus menurun. Pemerintah Indonesia belum memiliki program serupa yang menyasar pegawai negeri secara khusus. Jika ingin meniru, tantangannya lebih besar: populasi Indonesia 270 juta jiwa dengan sebaran geografis luas, sehingga algoritma pencocokan berbasis wilayah menjadi lebih kompleks.

Selain itu, isu privasi dan etika penggunaan data pribadi untuk urusan kencan akan menjadi sorotan. Di Singapura, penggunaan Singpass memudahkan verifikasi, tetapi di Indonesia belum ada sistem identitas tunggal yang setara. Meski demikian, gagasan mengatasi swipe fatigue melalui pencocokan terarah bisa relevan untuk mengurangi kelelahan mental para lajang di kota-kota besar.

Ke depan, keberhasilan FirstDate akan diukur dari seberapa banyak pasangan yang terbentuk dan apakah mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jika sukses, bukan tidak mungkin model ini diadopsi sektor swasta atau bahkan negara lain. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap: bisakah negara mendesain cinta, ataukah ia hanya bisa memfasilitasi pertemuan tanpa bisa memaksa hati?