Kepala BGN Bongkar Setoran Yayasan ke Mitra Dapur MBG: Rp 1.500–2.000 per Porsi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap adanya konflik antara mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan yang menaunginya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Konflik ini dipicu oleh permintaan setoran dari yayasan yang tidak terlibat langsung dalam operasional dapur, namun meminta potongan hingga Rp 2.000 per porsi.

Dalam keterangan pers yang diterima LyndHub, Sabtu (3/10/2026), Sudaryono menjelaskan bahwa mitra dapur adalah pihak yang menanamkan modal, membangun fasilitas, dan menanggung biaya operasional. Namun, sejumlah yayasan yang seharusnya menjadi payung hukum justru menarik pungutan tanpa memberikan kontribusi nyata. "Kami menemukan fakta bahwa mitra dan yayasan ini ada yang berkonflik. Mitra adalah orang yang punya modal, membangun dapurnya, keluar biaya," ujarnya.

Praktik ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi mitra, tetapi juga berpotensi mengancam kualitas gizi yang diterima siswa. Sudaryono menegaskan bahwa pemotongan biaya operasional akan memaksa mitra mengurangi kualitas menu. "Bayangkan, karena dipotong, menu yang disajikan dikurangi kualitasnya. Ini tidak boleh lagi terjadi," tegasnya.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, BGN telah menyiapkan dua portal registrasi. Portal pertama untuk yayasan yang ingin mendaftar sebagai penanggung jawab, dan portal kedua bagi mitra yang ingin mengajukan yayasan baru atau melaporkan praktik pungutan liar. "Kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya, terutama apabila yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur," jelas Sudaryono.

Ia juga menegaskan bahwa BGN tidak akan segan memutus kerja sama dengan yayasan yang terbukti melakukan pungutan. "Itu semua akan kami cut off, akan kami amputasi semua," ancamnya.

"Kami menemukan satu fakta bahwa mitra sama yayasan ini ada yang kemudian berkonflik. Mitra itu adalah orang yang punya modal, dia membangun dapurnya, keluar biaya." — Sudaryono, Kepala BGN

Program MBG sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Dengan alokasi insentif Rp 6 juta per hari per dapur, program ini menargetkan jutaan penerima manfaat. Namun, tata kelola yang melibatkan banyak pihak—termasuk yayasan sebagai badan hukum—menyisakan celah bagi praktik rente. Konflik antara mitra dan yayasan ini menjadi ujian bagi BGN dalam menjaga integritas program.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa transparansi dan pengawasan berlapis menjadi kunci. Jika dibiarkan, pungutan tidak resmi dapat menggerus kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional. BGN perlu memastikan bahwa portal registrasi tidak sekadar formalitas, melainkan alat kontrol yang efektif.

Ke depan, BGN berjanji akan memperketat seleksi yayasan dan memperjelas peran masing-masing pihak. Masyarakat akan menantikan apakah langkah ini mampu membersihkan program MBG dari praktik yang merugikan. Jika tidak, bukan tidak mungkin kualitas gizi generasi penerus yang menjadi taruhannya.