Rocky Gerung Masuk Wantimpres: Kritik yang Dipangku Kekuasaan

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Jumat (2/10/2026). Langkah ini menandai pergeseran besar bagi seorang tokoh yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pengkritik vokal kekuasaan, terutama terhadap Presiden Joko Widodo dan lingkaran politiknya.

Pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi pejabat. Rocky kini duduk di lembaga yang memberikan nasihat strategis kepada Presiden, sementara posisi ketua Wantimpres diisi oleh Pratikno, Menteri Sekretaris Negara selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi. Kombinasi ini memunculkan pertanyaan tentang arah koalisi politik dan konsolidasi kekuasaan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selama bertahun-tahun, Rocky membangun reputasi sebagai kritikus keras. Ia pernah menyebut Jokowi dengan istilah "dungu" dan melontarkan kritik serupa kepada Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Wakil Presiden. Gibran sendiri pernah mengakui bahwa Rocky mengkritiknya dengan label "otak kosong" dan "dungu". Kini, Rocky berada dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran—sosok yang dulu menjadi sasaran kritiknya.

Dalam khazanah politik, langkah semacam ini kerap dibaca sebagai upaya merangkul lawan. Seorang pengkritik tidak selalu dibungkam dengan represi; cukup diberi kursi, jabatan, atau akses ke pusat kekuasaan. Ia lalu kehilangan daya untuk melawan atau bersuara keras. Fenomena ini mengingatkan pada filosofi Jawa "pangkon"—tanda yang membuat aksara hidup menjadi mati—sebuah metafora tentang bagaimana kekuasaan dapat melumpuhkan oposisi melalui kooptasi.

"Rocky bukan sekadar pengkritik pemerintah. Selama bertahun-tahun, identitas politiknya dibangun dari kritik terhadap Jokowi dan segala hal yang diasosiasikan dengan kekuasaannya," catat seorang analis politik yang mengamati dinamika elite.

Pemerintahan Prabowo-Gibran memang tidak sepenuhnya terputus dari era Jokowi. Pratikno, yang lama menjadi Menteri Sekretaris Negara, kini memimpin Wantimpres. Gibran, putra Jokowi, adalah Wakil Presiden. Rocky, yang dulu menyerang keduanya, kini berada di dalam lingkar yang sama. Kontradiksi ini menjadi ujian bagi konsistensi sikap politiknya.

Bagi publik, pertanyaannya bukan hanya soal Rocky. Kasus ini memperlihatkan pola bagaimana kekuasaan menyerap energi kritik. Jika seorang kritikus keras bisa duduk di dalam sistem, apa artinya oposisi di luar pemerintahan? Apakah kritik akan tetap tajam, atau justru melemah karena yang bersangkutan telah menjadi bagian dari rezim yang dikritiknya?

Ke depan, publik akan menyoroti apakah Rocky masih menyuarakan pandangan kritisnya atau justru menjadi bagian dari status quo. Wantimpres bukan lembaga eksekutif, tetapi posisinya strategis sebagai penasihat Presiden. Jika suara Rocky meredup, ia akan menjadi contoh terbaru bagaimana kekuasaan mampu "memangku" lawan hingga tak lagi bersuara.